KBR, Jakarta - Perusahaan digital seperti Netflix dan Spotify akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen mulai 1 Juli 2020.
Hal itu sudah ditetapkan pemerintah lewat sejumlah aturan baru terkait penanganan pandemi Covid-19, yakni:
- Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19, dan aturan turunannya;
- Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.03/2020.
"Melalui aturan ini, produk digital seperti layanan aliran (streaming) musik dan film, aplikasi dan permainan (games) digital, serta jasa daring lainnya dari luar negeri yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan dan telah mengambil manfaat ekonomi dari Indonesia melalui transaksi perdagangannya, akan diperlakukan sama seperti produk konvensional atau produk digital sejenis dari dalam negeri," jelas Kementerian Keuangan dalam siaran persnya, Rabu (27/5/2020).
"Penerapan PPN ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam rangka menanggulangi dampak wabah Covid-19, dan menjaga kredibilitas anggaran negara serta stabilitas perekonomian negara di masa krisis global seperti ini," lanjutnya.
Editor: Agus Luqman
Anggota Fraksi Partai Nasdem Lisda Hendrajoni menjelaskan mengapa RUU itu penting untuk dibahas.
"Akan kita tindak lanjuti dengan proses pidana."
"Mulai hari ini juga BPJ PU ditempatkan di tempat khusus selama 14 hari"
"Mulai hari ini juga BPJ PU ditempatkan di tempat khusus selama 14 hari"
"Pada Februari lalu, di dalam pertemuan laporan BRG dengan Presiden, Presiden memerintahkan kita untuk lanjut kerja berikutnya untuk lima tahun ke depan. Tentu sudah kita siapkan program."
"Sore itu selesai pemeriksaan, terbukti akan dicopot. Komitmen Bapak Kapolri seperti itu. Dan ini menjadi bagian daripada pembelajaran buat personel Polri yang lain di sana,"
"Ketentuan itu melanggengkan stigma, penyingkiran, diskriminasi dan pelanggaran HAM yang terjadi berpuluh-puluh tahun kepada kelompok minoritas agama atau keyakinan."
"Pasti kan ada PNS itu. Nanti gimana caranya penanganannya, mau dilimpahkan ke lembaga mana?"
"Terhadap lembaga-lembaga di bawah Perpres dan PP saat ini sedang ditelaah oleh Menteri PAN-RB, untuk melihat perlukah organisasi atau komisi atau lembaga itu dihapus atau dievaluasi."
Presiden Joko Widodo memberikan bantuan modal kerja (BMK) kepada 60 pelaku usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM) senilai Rp 2,4 juta per orang. 
"Pemerintah harus bekerja ekstra sekaligus ini mencerdaskan juga untuk pedagang bagaimana sih cara mendapatkan bantuan dari pemerintah,"
Motif lain dari penyelewangan dana bansos yakni pemotongan dana untuk uang lelah oknum ketua RT dan perangkat desa. 
"Ini informasi yang kita dapat dari KBRI, kemudian paspor dicabut oleh PNG, karena Ombudsman PNG meragukan perolehan kewarganegaraan tersebut. Yang bersangkutan tidak melepaskan pelepasan WNI-nya."
"Relaksasi pinjaman, pajak dihapuskan dan juga subsidi cicilan bunga dan juga didorong pembiayaan program baru"
"Selain untuk para pencari kerja, Kartu Prakerja juga diberikan kepada para pekerja atau buruh terkena PHK dan yang dirumahkan yang butuh kompetensi kerja. Termasuk pelaku UMKM terdampak COVID-19."
Jokowi menyebut, pendapatan usaha pelaku UMK anjlok akibat pandemi Covid-19. 
"Maka masih akan tersisa 6 juta ton lebih memasuki tahun 2021,"
"Kita harapkan nantinya target sesuai yang saya sampaikan bisa tercapai 30 ribu,"
"Karena itu saya secara khusus menyampaikan ini kepada masyarakat Jakarta; jangan anggap enteng, jangan anggap ringan. Jangan merasa kita sudah terbebas dari wabah Covid-19 ini," kata Anies Baswedan.
Besaran tunjangan yang diterima bervariasi.
