Kartu Prakerja Ditolak Buruh, Pengusaha, juga Anggota DPR dari PKS

"Saat ini para buruh korban PHK itu butuh makan. Ini urusannya perut, bukan pelatihan-pelatihan, karena buruh yang di perusahaan saja di-PHK."

BERITA | NASIONAL

Selasa, 05 Mei 2020 18:46 WIB

Author

Adi Ahdiat, Heru Haetami

Kartu Prakerja Ditolak Buruh, Pengusaha, juga Anggota DPR dari PKS

Lembaga pelaksana dan platform digital mitra Kartu Prakerja. (www.prakerja.go.id)

KBR, Jakarta - Gelombang penolakan terhadap Kartu Prakerja kian membesar. Penolakan itu datang dari berbagai kalangan baik dari pengamat kebijakan publik, asosiasi usaha, serikat buruh, sampai anggota DPR.

Mereka umumnya menilai program Kartu Prakerja tidak relevan dengan kebutuhan utama warga yang terdampak pandemi Covid-19.

"Saat ini para buruh korban PHK itu butuh makan. Ini urusannya perut, bukan pelatihan-pelatihan, karena buruh yang di perusahaan saja di-PHK dalam kondisi saat ini. Jadi sebaiknya berikan bantuan langsung tunai," kata Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Azis kepada Antara di Serang, Selasa (5/5/2020).

Berita Terkait:

Hal serupa disampaikan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Stanis Tefa.

"Kami mengusulkan agar manfaat Kartu Prakerja ini diubah, dari bantuan untuk pelatihan menjadi bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai atau dalam bentuk bantuan sembako untuk bekerja," kata Stanis kepada Antara di Kupang, Selasa, (5/5).

Berita Terkait:

Anggota DPR dari berbagai fraksi juga terus meminta pemerintah untuk mengubah Kartu Prakerja menjadi bantuan langsung.

Salah satunya disampaikan Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (5/5/2020).

"Dalam kesempatan ini mendorong DPR RI untuk meminta kepada pemerintah, untuk menghentikan program kartu prakerja dan dialihkan anggarannya untuk membantu kebutuhan hidup pekerja terdampak pandemi dan upaya recovery kondisi ekonomi pascapandemi," kata Kurniasih.

"Program ini dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dan pemerataan bagi bangsa Indonesia dan tidak transparan. Dalam menghadapi situasi ini, maka sudah selayaknya DPR RI melaksanakan fungsi, khususnya fungsi pengawasan," katanya lagi.

Berita Terkait:

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Bersih-bersih Mafia Hukum dari Hulu Sampai Hilir