Iuran BPJS Kesehatan Naik, Tapi Data Penerima Bantuan Masih Bermasalah

"Ada masyarakat yang tidak layak menerima (bantuan) malah menerima, dan sebaliknya. Ada kecemburuan sosial. Soal pendataan itu belum diselesaikan pemerintah," kata Anggota DPR Komisi Kesehatan.

BERITA | NASIONAL

Rabu, 13 Mei 2020 20:11 WIB

Author

Muthia Kusuma, Adi Ahdiat

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Tapi Data Penerima Bantuan Masih Bermasalah

Logo BPJS Kesehatan.

KBR, Jakarta - Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Juli 2020. Rincian kenaikannya adalah:

  • Kelas I: naik dari Rp80.000 menjadi Rp150.000
  • Kelas II: naik dari Rp51.000 menjadi Rp100.000
  • Kelas III: naik dari 25.500 menjadi Rp42.000

Khusus untuk tahun 2020 pemerintah memberi subsidi sebesar Rp16.500 untuk peserta Kelas III, sehingga kelompok ini bisa tetap membayar iuran sebesar Rp25.500.

Sedangkan untuk tahun 2021 subsidinya akan dikurangi menjadi Rp7.000, sehingga peserta Kelas III harus membayar iuran sebesar Rp35.000.

Meski sudah dibumbui subsidi, Anggota DPR Komisi Kesehatan Saleh Partaonan Daulay menilai kebijakan penaikan iuran di tengah pandemi Covid-19 ini tidak tepat.

"Karena masyarakat sekarang itu terdampaknya luar biasa. Masyarakat yang terdampak covid-19 ini banyak sekali. Jadi saya khawatir masyarakat tidak mampu untuk membayar iuran BPJS ini. Nanti saya juga khawatir masyarakat tidak patuh terhadap peraturan pemerintah ini," kata Saleh saat dihubungi KBR, Rabu, (13/5/2020).

"Misalkan ada lima anggota keluarga, satu ayah, satu ibu, tiga anak. Misal bayar iuran Rp35 ribu kali lima, berarti sudah besar sekali nilainya, Rp175.000 satu bulan. Apakah itu sanggup dibayar atau tidak," imbuhnya. 


Berita Terkait: DPR: Ada 27 Juta Data Ganda Peserta BPJS Kesehatan


Masih Ada Kecurangan dan Masalah Data

Di kesempatan sama, Saleh Partaonan Daulay menyatakan BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran karena ada kecurangan dalam pengelolaannya, bukan semata-mata karena iurannya yang rendah.

Politikus Fraksi PAN ini juga mengingatkan bahwa data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan masih bermasalah.

"Ada masyarakat yang tidak layak menerima (bantuan) malah menerima, dan sebaliknya. Ada kecemburuan sosial. Soal pendataan itu belum diselesaikan pemerintah," kata Saleh.

Solusinya, selain mengawasi kecurangan dan memperbaiki data, Saleh menilai pemerintah mesti mengevaluasi UU DJSN dan UU BPJS yang mempersulit pemberian layanan kesehatan dengan optimal.

"Misalkan dengan memberikan wewenang pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan kesehatan bagi warganya," jelas Saleh.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Bersih-bersih Mafia Hukum dari Hulu Sampai Hilir