KBR, Jakarta - Ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Syahrizal Syarif mengungkapkan bahwa Indonesia masih kekurangan setidaknya 23 unit laboratorium Real Time-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) untuk tes Covid-19.
Menurut Syarif, Indonesia perlu minimal 80 laboratorium RT-PCR supaya mampu mencapai target pemeriksaan 10.000 spesimen per hari. Namun, sampai Senin (11/5/2020) baru ada 57 laboratorium RT-PCR.
"Kapasitas pemeriksaan spesimen kita masih ada problem. Maka sampai kapanpun kita nggak ada pelaporan kasus puncak," kata Syarif kepada KBR, Selasa (12/5/2020).
"Bagaimana mau melaporkan puncak wabah kalau kemampuan kita terbatas memeriksa? Kalau kita melaporkan 500 (kasus Covid-19) hari kemarin itu, kita mampu memeriksa 7.000 spesimen. Hanya itu saja. Inginnya 10.000 spesimen, 10.000 itu bisa menggambarkan kurang lebih laporannya bisa sampai 600-an sampai 800-an (kasus Covid-19)," lanjutnya.
Data Kasus Covid-19 Tidak Aktual
Ahli epidemiologi FKM UI Syahrizal Syarif memaparkan, masalah kekurangan laboratorium ini membuat proses pemeriksaan Covid-19 berjalan lambat, yakni sekitar 7-15 hari per kasus.
Akibatnya, data kasus Covid-19 Indonesia menjadi tidak aktual serta tidak ideal dijadikan dasar kebijakan.
"Gimana kita mau membuat prediksi-prediksi dari data yang tidak benar? Orang Singapura pakai data kita prediksi (pandemi selesai) bulan Juni. Lalu setelah data kita dilaporkan, beberapa hari kemudian dia koreksi, 'hggak jadi Juni, (pandemi selesai) September. Lalu diikuti lagi data kita, dia lihat-lihat, dia bilang sekarang Indonesia akan baru selesai Oktober."
"Bagaimana dia bsa berubah-ubah prediksinya? Karena mengikuti data kita yang tidak menggambarkan situasi yang sesungguhnya," tukas Syarif.
Untuk solusinya, ia menegaskan perlu ada penambahan laboratorium serta reagen tes Covid-19 demi mempercepat penanganan pandemi di Indonesia.
Editor: Agus Luqman
"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," kata Ida.
Sebab, menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, jumlah anggaran sekitar Rp149 miliar, hanya cukup untuk stok cadangan atau buffer stock hingga Agustus mendatang.
Mulai dari penyempitan jalan, penerangan jalan, hingga proyek perbaikan jalan yang masih juga belum selesai.
Pemerintah memutuskan melakukan impor beras 2 juta ton tahun ini. 
Yang jadi problem adalah ketika pendekatan sosial kultural enggak jalan itu juga akan berpengaruh terhadap penegakan hukum,
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga situasi di Tanah Air yang mulai memasuki masa pra-endemi.
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"
Pentingnya menjaga pola makan dan latihan fisik demi kelancaran puasa. 
"Perbaikan PRIMA paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,"
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
"Kita akan segera follow up, nanti dengan Pak Mendag. Karena banyaklah produk lokal untuk dijual oleh mereka. Lalu juga yang ketiga mereka meminta fasilitasi bertemu produsen fashion lokal, 
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
