KBR, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bakal meminta keterangan polisi dalam rangka pemantauan kasus kerusuhan pada 21-22 Mei di Jakarta.
Anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan kerja pemantauan tersebut dalam rangka membuat kesimpulan, ada atau tidaknya pelanggaran HAM dalam kerusuhan yang membuat delapan orang mati dan ratusan orang terluka.
"Ini besok atau lusa kami berencana bertemu kepolisian untuk meminta keterangan. Seperti apa mereka menjelaskan Standar Operasional Prosedur penanganan demonstrasi dan penyampaian pendapat, sehingga timbul kekerasan," kata Beka, Senin (27/5).
Beka memastikan, Komnas HAM akan memeriksa pihak lain, misalnya, saksi atau korban massa aksi, atau orang-orang yang diduga terlibat dalam kerusuhan tersebut. Beka menyatakan dugaan yang berkembang saat ini adalah adanya keterlibatan purnawirawan perwira tinggi TNI.
Namun Beka menegaskan, Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan tentang pelanggaran HAM dalam kerusuhan itu.
Sementara itu, lembaga pemantau kepolisian, Indonesia Police Watch (IPW) menilai Polri bukan pihak yang patut disalahkan atas tewasnya delapan orang dalam kerusuhan 22 Mei.
Presidium IPW Neta S Pane menyebut, pemicu kerusuhan aksi 21-22 mei adalah sekelompok orang misterius yang mengenakan ransel dan tidak terekspos saat terjadinya kerusuhan.
"Jadi kalau kita melihat 8 orang yang tewas tertembak itu beberapa diantaranya terdapat luka tembakan di bagian leher, tembakan yang sangat mematikan. Peluru yang digunakan, diinformasikan berasal dari peluru tajam dari senjata laras panjang. Ini polisi dalam menghalau massa tidak ada senjata laras panjang, apalagi peluru tajam, inilah saya kira harus diinvestigasi secara menyeluruh siapa yang melakukan itu, apakah ada penumpang gelap," ucap Neta saat dihubungi KBR, Senin (27/5/2019).
Menyikapi kasus penembakan ini, Neta mengusulkan ada investigasi menyeluruh yang melibatkan pihak dari luar kepolisian. Ia yakin, Komnas HAM dan Kompolnas, sebagai pihak di luar lembaga kepolisian, bisa memberi bantuan mengungkap dalang di balik tewasnya delapan orang saat aksi 22 Mei.
Editor: Ardhi Rosyadi
"Gedung-gedung yang punya pemerintah itu digunakan untuk melakukan vaksinasi. Sudah seperti itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah." 
"Kalau kita lihat, antusiasme sangat tinggi itu kenapa, karena kita biaya untuk melakukan tes aja itu bayangkan berapa besar yang harus keluar,"
"Indonesia termasuk salah satu negara yang beruntung. Kita ini beruntung. Dari awal pandemi kita sudah bergerak mengamankan akses dan komitmen pasokan vaksin untuk negara kita Indonesia,” 
"Jangan disalah artikan, vaksin gotong royong adalah gratis juga. Tetapi kita memberi kesempatan kepada pihak swasta yang ingin mengadakan dan membagikan secara gratis kepada para pekerjanya"
"Terhadap mereka yang mengalami kriminalisasi, artinya ekspresinya sebenarnya ekspresinya secara sah dan dilindungi undang-undang, tapi kemudian dilakukan pemidanaan"
"Terapkan sanksi tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana,"
"BNPB akan mengoordinasikan, terutama untuk memberikan bantuan, kepada masyarakat terdampak. Prioritasnya adalah logistik yang siap saji"
"Jadi kalau ditotal kurang lebih 13 persen warga yang bersedia untuk membayar mendapatkan vaksin,"
"Jadi memang berkaitan dengan sosialisasi. Ternyata dari yang kita lakukan ke pedagang pasar dari 10 pedagang yang kita tanya, yang mau divaksin hanya 3, yang 7 tidak mau,"
"Kelebihannya 90 persen pengelolanya dari kita, hanya memang antigen rekombinan masih bekerjasama dengan Amerika.
"Saya ingin bebas dari ketakutan yang selama ini menyelimuti saya."
"Sudah ada sekitar 3,5 juta lansia dan pelayan publik yang harus kita berikan vaksinasi, tetapi tentunya tahapannya kita sesuaikan dengan distribusi vaksin yang kami terima."
"Tumpang tindih sih nggak akan terjadi ya, kan datanya ada. Kita mencatat semua yang ikut vaksinasi sudah terdata.
"Sekarang kita menunggu aturan pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini dari Kemenkes,"
"Sesuai dengan masukan KPK bahwa importirnya sebaiknya satu saja, jadi tidak ada dua importir. Jadi kemungkinan besar Bio Farma yang akan melakukan importasi." 
"dalam aturan ini industri-industri yang disasar memang yang terdampak Covid-19"
Satgas sendiri sejauh ini telah memberikan lima insinerator kepada 5 provinsi di Indonesia dan membantu pengelolaan limbah di beberapa rumah sakit besar di DKI Jakarta
"Memiliki kapasitas 56,7 juta meter kubik air yang perannya sangat penting dalam pengendalian banjir karena area genangannya mencapai 425 hektare, juga perkuat ketahanan pangan"
"Untuk 63,9 juta untuk masyarakat rentan,"
"Pertama-tama saya tegaskan dulu bahwa KPU tidak ingin bicara diskusi bahwa apakah kemudian undang-undang harus direvisi atau tidak dan sebagainya"
