KBR, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bakal meminta keterangan polisi dalam rangka pemantauan kasus kerusuhan pada 21-22 Mei di Jakarta.
Anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan kerja pemantauan tersebut dalam rangka membuat kesimpulan, ada atau tidaknya pelanggaran HAM dalam kerusuhan yang membuat delapan orang mati dan ratusan orang terluka.
"Ini besok atau lusa kami berencana bertemu kepolisian untuk meminta keterangan. Seperti apa mereka menjelaskan Standar Operasional Prosedur penanganan demonstrasi dan penyampaian pendapat, sehingga timbul kekerasan," kata Beka, Senin (27/5).
Beka memastikan, Komnas HAM akan memeriksa pihak lain, misalnya, saksi atau korban massa aksi, atau orang-orang yang diduga terlibat dalam kerusuhan tersebut. Beka menyatakan dugaan yang berkembang saat ini adalah adanya keterlibatan purnawirawan perwira tinggi TNI.
Namun Beka menegaskan, Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan tentang pelanggaran HAM dalam kerusuhan itu.
Sementara itu, lembaga pemantau kepolisian, Indonesia Police Watch (IPW) menilai Polri bukan pihak yang patut disalahkan atas tewasnya delapan orang dalam kerusuhan 22 Mei.
Presidium IPW Neta S Pane menyebut, pemicu kerusuhan aksi 21-22 mei adalah sekelompok orang misterius yang mengenakan ransel dan tidak terekspos saat terjadinya kerusuhan.
"Jadi kalau kita melihat 8 orang yang tewas tertembak itu beberapa diantaranya terdapat luka tembakan di bagian leher, tembakan yang sangat mematikan. Peluru yang digunakan, diinformasikan berasal dari peluru tajam dari senjata laras panjang. Ini polisi dalam menghalau massa tidak ada senjata laras panjang, apalagi peluru tajam, inilah saya kira harus diinvestigasi secara menyeluruh siapa yang melakukan itu, apakah ada penumpang gelap," ucap Neta saat dihubungi KBR, Senin (27/5/2019).
Menyikapi kasus penembakan ini, Neta mengusulkan ada investigasi menyeluruh yang melibatkan pihak dari luar kepolisian. Ia yakin, Komnas HAM dan Kompolnas, sebagai pihak di luar lembaga kepolisian, bisa memberi bantuan mengungkap dalang di balik tewasnya delapan orang saat aksi 22 Mei.
Editor: Ardhi Rosyadi
"Pak Jokowi butuh back up politik dari partai politik. Di saat hari ini banyak oposisi jalanan, banyak oposisi dari ormas, banyak masyarakat yang tidak puas atas kinerjanya, banyak mahasiswa demo."
Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan sementara kebijakan ekspor benih lobster (benur) dengan alasan untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan benur.
"Kalau Ibu Susi bagus (jadi menteri KKP lagi). Cuma Bu Susi harus mau mendengar, mendengar sikap dan pandangan para ilmuwan maupun ahli."
"Pertama saya minta maaf kepada Presiden, saya telah mengkhianati kepercayaan beliau. Saya juga minta maaf kepada Prabowo Subianto, beliau adalah guru saya, mentor yang sudah mengajarkan banyak hal."
"Alhamdulillah, dananya sudah turun dan akan segera diturunkan (disalurkan). Dan saya yakin itu sangat bisa membantu, mahasiswa, murid dan guru,"
KPK menyita barang bukti berupa jam tangan dan tas mewah yang diduga hasil belanja dari Amerika Serikat. Selain itu KPK juga menyita kartu debit (ATM) yang diduga digunakan untuk belanja di luar neger
"Itu ada daftarnya di hasil tangkapan Bea Cukai. Kami rekomendasikan itu dicabut dulu izinnya, jangan mereka diberi izin ekspor karena dia mereka tidak jujur melaporkan berapa yang diekspor"
"Terakhir itu Komisi IV memberikan rekomendasi penghentian ekspor benih lobster yang nyata-nyata melakukan manipulasi data ekspor."
"Ketika dilaksanakan adanya jumlah orang bertemu dengan jumlah yang banyak, protokol harus diterapkan. Kalau tidak, dapat berimbas terjadinya penularan," 
Pelaku kekerasan didominasi berasal dari orang terdekat seperti keluarga, suami atau pacar. 
KPK mencokok Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama 16 orang lainnya
"Salah satu Kasatgas tersebut benar Novel Baswedan,"
"Saya juga mengajak semua pihak melanjutkan kolaborasi yang telah terbentuk, pandemi telah memberikan kita momentum dan pelajaran berharga"
1,77 juta orang kehilangan pekerjaan saat pandemi
Tahun tahun 2018 prevalensi stunting sebesar 30,8% sementara pada tahun 2019 menurun menjadi 27,7%.
Ia diperiksa di Gedung KPK bersama 8 orang lainnya yang berstatus sebagai saksi
Momentum pandemi jadi sarana efektif untuk edukasi bahaya asap rokok
Kemenpan RB juga akan mengumumkan pembubaran 10 lembaga. 
