KBR, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bakal meminta keterangan polisi dalam rangka pemantauan kasus kerusuhan pada 21-22 Mei di Jakarta.
Anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan kerja pemantauan tersebut dalam rangka membuat kesimpulan, ada atau tidaknya pelanggaran HAM dalam kerusuhan yang membuat delapan orang mati dan ratusan orang terluka.
"Ini besok atau lusa kami berencana bertemu kepolisian untuk meminta keterangan. Seperti apa mereka menjelaskan Standar Operasional Prosedur penanganan demonstrasi dan penyampaian pendapat, sehingga timbul kekerasan," kata Beka, Senin (27/5).
Beka memastikan, Komnas HAM akan memeriksa pihak lain, misalnya, saksi atau korban massa aksi, atau orang-orang yang diduga terlibat dalam kerusuhan tersebut. Beka menyatakan dugaan yang berkembang saat ini adalah adanya keterlibatan purnawirawan perwira tinggi TNI.
Namun Beka menegaskan, Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan tentang pelanggaran HAM dalam kerusuhan itu.
Sementara itu, lembaga pemantau kepolisian, Indonesia Police Watch (IPW) menilai Polri bukan pihak yang patut disalahkan atas tewasnya delapan orang dalam kerusuhan 22 Mei.
Presidium IPW Neta S Pane menyebut, pemicu kerusuhan aksi 21-22 mei adalah sekelompok orang misterius yang mengenakan ransel dan tidak terekspos saat terjadinya kerusuhan.
"Jadi kalau kita melihat 8 orang yang tewas tertembak itu beberapa diantaranya terdapat luka tembakan di bagian leher, tembakan yang sangat mematikan. Peluru yang digunakan, diinformasikan berasal dari peluru tajam dari senjata laras panjang. Ini polisi dalam menghalau massa tidak ada senjata laras panjang, apalagi peluru tajam, inilah saya kira harus diinvestigasi secara menyeluruh siapa yang melakukan itu, apakah ada penumpang gelap," ucap Neta saat dihubungi KBR, Senin (27/5/2019).
Menyikapi kasus penembakan ini, Neta mengusulkan ada investigasi menyeluruh yang melibatkan pihak dari luar kepolisian. Ia yakin, Komnas HAM dan Kompolnas, sebagai pihak di luar lembaga kepolisian, bisa memberi bantuan mengungkap dalang di balik tewasnya delapan orang saat aksi 22 Mei.
Editor: Ardhi Rosyadi
"Di Januari ini kita matangkan kebijakannya mengingat lansia baru masih 51 persen yang mendaptkan dosis satu, sementara dosis kedua itu baru 30 persen"
"Saya tanya kepada kapolres kenapa bapak melakukan ini. Supaya kotanya kondusif. Tapi apakah cara itu betul. Hati-hati, jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum"
"Perlu kita lakukan upaya-upaya atau sosialisasi dengan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat memilki kesadaran di dalam mematuhi disiplin protokol kesehatan,"
"Hal itu dibuktikan oleh kenaikan signifikan pada transaksi e-commerce, e-banking, dan uang elektronik sejak pandemi covid-19,"
Kurikulum cinta produk dalam negeri dan PNS diganti robot?
"Naik menjadi 20,1 persen, dari sebelumnya 16,3 persen. Kenaikan ini perlu kita syukuri, tapi tentunya masih jauh, masih perlu didorong, karena baru 20,1 persen," 
"Kita boleh bersyukur, berbangga, tetapi tetap harus waspada. Hati-hati yang namanya sekarang ini ancaman gelombang ke-4 varian omicron, hati-hati. Tadi pagi saya dapat kabar sudah sampai ke Singapura
Pelaku cukup mengembalikan uang hasil korupsi, lalu diberhentikan.
"Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah kan sudah ada, hanya saja di tataran implementasi itu belum terasa"
Sepanjang 2020 hingga Maret 2021 terdapat 36 kasus yang berkaitan dengan infrastruktur. Sementara, berdasarkan catatan Lili, untuk kasus penyuapan pada rentang tahun yang sama mencapai 761 kasus.
BUMN tidak dapat mengintervensi secara langsung untuk membersihkan terjadinya korupsi di setiap perusahaan dana pensiun BUMN, disebabkan adanya undang-undang yang mengikat. 
"Berhenti dari konflik senjata dan dengan segala janji-janji pembangunan fisik, tetapi di daerah-daerah konflik terus berlangsung dan banyak korban di sana,"
"Risiko yang terkena tentu yang paling rentan terkena adalah yang terkendala vaksinasi kira-kira bahwa 40 persen, itu sama dengan jumlah mereka yang belum tervaksinasi"
"Oleh karena itu, saya mendorong agar harga PCR laboratorium dan rumah sakit yang dikelola oleh BUMN bisa di bawah Rp200 ribu. Karena memang sudah untung."
Di salah satu meja di teras shelter, terdapat tumpukan bungkusan hadiah yang akan diberikan untuk mereka.
"Tugasnya yang tadi pembelaan teritorial dan komunikasi sosial. Jadi komunikasi sosial itu konsep yang sudah sejak awal," 
Indonesia mengusung tema "Recover Together, Recover Stronger".
Kebutuhan biaya rawat pasien COVID-19 melonjak sangat tinggi dari Rp63 triliun menjadi Rp96 triliun.
"Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,4-6 persen, pada 2022 realisasi investasi harus tumbuh 22-33 persen."
"Kami mengharapkan pengusaha di daerah harus menyiapkan diri untuk berkolaborasi dengan perusahaan asing yang ada untuk membangun industri hilirisasi pertambangan"
