KBR, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bakal meminta keterangan polisi dalam rangka pemantauan kasus kerusuhan pada 21-22 Mei di Jakarta.
Anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan kerja pemantauan tersebut dalam rangka membuat kesimpulan, ada atau tidaknya pelanggaran HAM dalam kerusuhan yang membuat delapan orang mati dan ratusan orang terluka.
"Ini besok atau lusa kami berencana bertemu kepolisian untuk meminta keterangan. Seperti apa mereka menjelaskan Standar Operasional Prosedur penanganan demonstrasi dan penyampaian pendapat, sehingga timbul kekerasan," kata Beka, Senin (27/5).
Beka memastikan, Komnas HAM akan memeriksa pihak lain, misalnya, saksi atau korban massa aksi, atau orang-orang yang diduga terlibat dalam kerusuhan tersebut. Beka menyatakan dugaan yang berkembang saat ini adalah adanya keterlibatan purnawirawan perwira tinggi TNI.
Namun Beka menegaskan, Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan tentang pelanggaran HAM dalam kerusuhan itu.
Sementara itu, lembaga pemantau kepolisian, Indonesia Police Watch (IPW) menilai Polri bukan pihak yang patut disalahkan atas tewasnya delapan orang dalam kerusuhan 22 Mei.
Presidium IPW Neta S Pane menyebut, pemicu kerusuhan aksi 21-22 mei adalah sekelompok orang misterius yang mengenakan ransel dan tidak terekspos saat terjadinya kerusuhan.
"Jadi kalau kita melihat 8 orang yang tewas tertembak itu beberapa diantaranya terdapat luka tembakan di bagian leher, tembakan yang sangat mematikan. Peluru yang digunakan, diinformasikan berasal dari peluru tajam dari senjata laras panjang. Ini polisi dalam menghalau massa tidak ada senjata laras panjang, apalagi peluru tajam, inilah saya kira harus diinvestigasi secara menyeluruh siapa yang melakukan itu, apakah ada penumpang gelap," ucap Neta saat dihubungi KBR, Senin (27/5/2019).
Menyikapi kasus penembakan ini, Neta mengusulkan ada investigasi menyeluruh yang melibatkan pihak dari luar kepolisian. Ia yakin, Komnas HAM dan Kompolnas, sebagai pihak di luar lembaga kepolisian, bisa memberi bantuan mengungkap dalang di balik tewasnya delapan orang saat aksi 22 Mei.
Editor: Ardhi Rosyadi
Perusakan buku merah ini terekam CCTV pada Jumat, 7 April 2017. Pada empat hari kemudian, yaitu Selasa, 11 April 2017, penyidik KPK Novel Baswedan disiram air keras hingga satu matanya buta. 
Heru mengatakan, merek mobil Mercy dipilih karena faktor kenyamanan untuk para tamu negara. Selain itu, Istana juga tetap menyiapkan beberapa mobil cadangan untuk tamu negara.
"Kami tidak dalam posisi meminta-minta atau menawarkan, apalagi ikut campur atau mengintervensi," ujar politikus Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria.
"Mudah-mudahan bapak Presiden setelah dilantik, memimpin kembali kemudian beliau bersedia untuk mengeluarkan Perpu yang sangat diharapkan oleh KPK dan orang banyak"
"Kemarin sudah konfirmasi, lebih dari 18 kampus sudah siap untuk hadir. Target kemarin di Teklap kami ada seribu massa aksi yang turun,"
"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan tiga orang tersangka yang diduga sebagai penerima dan sebagai pemberi," 
"Setelah melakukan pemeriksaan dalam waktu 24 jam, sebagaimana diatur dalam KUHAP dilanjutkan dengan gelar perkara, maka disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi dengan pemberian uang" 
KPK turut mengamankan lima orang lainnya, termasuk dari pihak swasta. KPK juga mengamankan uang senilai Rp200 juta dalam OTT yang erat kaitannya, dengan dugaan setoran dari dinas-dinas kepada Wali Kot
calon menteri KLHK memiliki sejumlah tantangan, yaitu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia, peningkatan deforestasi di Papua, dan mengurangi polusi udara
"Berlakunya UU 33/2014 tidak memberikan larangan bagi pelaku usaha atau produsen untuk memproduksi produk yang tidak halal, sepanjang diberi tanda 'tidak halal'," jelas MK.
"Pertemuan itu baik-baik saja, tapi timing-nya harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Supaya tidak menimbulkan salah paham, tidak menimbulkan salah persepsi."
"Ya adalah. Yang lama ada, yang baru banyak," kata Jokowi.
"Kalau ada yang nyinyir apalagi menyebarkan ideologi selain Pancasila, ya saya bebas tugaskan."
"Anak-anak kurang gizi bisa mengalami kekerdilan selama hidupnya. Potensi fisik dan intelektual mereka juga mungkin tak akan pernah berkembang maksimal."
Dzulmi akan menjalani pemeriksaan lanjutan di KPK, terkait dengan OTT Selasa malam (15/10).
Ketua MPR Bambang Soesatyo yang berada di dekat Jokowi, justru yang bersuara 
"Sepanjang penegakan hukum tidak adil dan profesional, tidak akan ada rekonsiliasi. Tidak akan ada damai. Jadi tidak cukup langsung masuk ke persoalan damai."
"Diduga praktek setoran dari Dinas-dinas sudah berlangsung beberapa kali. Tim sedang mendalami lebih lanjut," 
"Tersangka SP Bupati ditahan di rutan gedung lama KPK di C1. Kemudian OMS dan WT, Kepala Dinas dan Kepala Bidang di Dinas PUPR ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat,"
"Ditemukan lubang kurang lebih 1 cm gitu di bagian kepala belakang itu di bagian kanan kalau tidak salah. Tapi belum bisa dipastikan, apakah itu memang akibat tembakan"