KBR, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bakal meminta keterangan polisi dalam rangka pemantauan kasus kerusuhan pada 21-22 Mei di Jakarta.
Anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan kerja pemantauan tersebut dalam rangka membuat kesimpulan, ada atau tidaknya pelanggaran HAM dalam kerusuhan yang membuat delapan orang mati dan ratusan orang terluka.
"Ini besok atau lusa kami berencana bertemu kepolisian untuk meminta keterangan. Seperti apa mereka menjelaskan Standar Operasional Prosedur penanganan demonstrasi dan penyampaian pendapat, sehingga timbul kekerasan," kata Beka, Senin (27/5).
Beka memastikan, Komnas HAM akan memeriksa pihak lain, misalnya, saksi atau korban massa aksi, atau orang-orang yang diduga terlibat dalam kerusuhan tersebut. Beka menyatakan dugaan yang berkembang saat ini adalah adanya keterlibatan purnawirawan perwira tinggi TNI.
Namun Beka menegaskan, Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan tentang pelanggaran HAM dalam kerusuhan itu.
Sementara itu, lembaga pemantau kepolisian, Indonesia Police Watch (IPW) menilai Polri bukan pihak yang patut disalahkan atas tewasnya delapan orang dalam kerusuhan 22 Mei.
Presidium IPW Neta S Pane menyebut, pemicu kerusuhan aksi 21-22 mei adalah sekelompok orang misterius yang mengenakan ransel dan tidak terekspos saat terjadinya kerusuhan.
"Jadi kalau kita melihat 8 orang yang tewas tertembak itu beberapa diantaranya terdapat luka tembakan di bagian leher, tembakan yang sangat mematikan. Peluru yang digunakan, diinformasikan berasal dari peluru tajam dari senjata laras panjang. Ini polisi dalam menghalau massa tidak ada senjata laras panjang, apalagi peluru tajam, inilah saya kira harus diinvestigasi secara menyeluruh siapa yang melakukan itu, apakah ada penumpang gelap," ucap Neta saat dihubungi KBR, Senin (27/5/2019).
Menyikapi kasus penembakan ini, Neta mengusulkan ada investigasi menyeluruh yang melibatkan pihak dari luar kepolisian. Ia yakin, Komnas HAM dan Kompolnas, sebagai pihak di luar lembaga kepolisian, bisa memberi bantuan mengungkap dalang di balik tewasnya delapan orang saat aksi 22 Mei.
Editor: Ardhi Rosyadi
"Di lain pihak, dari pihak Tiongkok, mereka melihat ini adalah masalah keluarga."
"Sejak awal, kata Eddy, PAN telah mengucapkan selamat bekerja kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo - Ma'ruf Amin."
"Itu manfaatnya untuk orang asli belum terlihat. Sehingga orang bertanya itu sebenarnya jalan untuk siapa?"
"Paling tidak negara harus bertanggung jawab atas korban. Karena apa yang terjadi kondisi hari ini di Nduga adalah perintah Presiden."
"Karena penggunaan pasal-pasal karet, salah satunya adalah Pasal 28 ayat 2 (UU ITE), telah begitu eksesif dan menimbulkan ketakutan berpendapat bagi rakyat Indonesia."
Kepala Staf Presiden Moeldoko mengklaim, pemerintahan Jokowi telah menjalankan sejumlah langkah untuk menekan angka Karhutla, hingga turun 98 persen dalam empat tahun.
Aktivis lingkungan menilai PLTSa bisa menimbulkan polusi udara. Tapi menurut pemasok teknologinya, gas buangan PLTSa itu lebih bersih dari emisi sektor industri.
"Sehingga sesuai jadwal, nanti tahun 2027 sudah bisa beroperasi dengan baik,"
"Jangan sedikit-sedikit lari ke saya. Tugas Kapolri apa nanti?"
"Kementerian ESDM sendiri berkomitmen, terhitung sejak tahun 2019 hingga 2022 mendatang, terdapat 12 PLTSa yang bakal siap beroperasi." 
"NGO sudah bergerak, civil society sudah bergerak, tinggal pemerintah ini sebenarnya," kata peneliti IAKMI.
"Saya sangat gembira tiga bulan lagi saya sudah akan meletakan jabatan berarti kembali ke dunia yang lama."
"Semua target advokasi akan diarahkan pada Istana Kepresidenan karena memang yang kita butuhkan adalah figur presiden sebagai kepala negara untuk melakukan langkah-langkah konkret."
"Artinya calon pengantin itu tes bebas narkoba dulu, nanti surat keterangan dilampirkan sebagai persyaratan pernikahan."
"Kemudian justru korban, Novel Baswedan dalam hal ini yang justru diserang integritasnya."
"Saya sudah minta seperti dikatakan Mendagri nanti digabung-gabung. Jadi satu kali datang lima acara sekaligus, supaya biaya perjalanan bisa dihemat,”
"Saya melihat ada gangguan politik kepada Presiden untuk mengungkap kasus Novel"
"Kalau dia setelah direhabilitasi masih ulang dan ulang terus jadi penyalahguna, baru dikirim ke penjara. Tapi enggak langsung baru pertama, sudah dikirim ke penjara."
Persoalan ini masih diperdebatkan oleh partai-partai Islam.
Menurutnya, banyak masjid mengeluarkan suara yang sumbang saat dakwah ataupun azan.