KBR, Jakarta- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi akan mengajukan gugatan hasil Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini diungkapkan Direktur Advokasi dan Hukum BPN, Sufmi Dasco Ahmad.
"Rapat hari ini memutuskan pasangan calon Prabowo-Sandi akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi," kata Dasco di Jalan Kertanegara IV, Jakarta (21/5/2019) sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara.
Dasco menyebut ada sejumlah pertimbangan yang akan diajukan ke MK, salah satunya perbedaan perhitungan suara antara hasil hitungan KPU dengan BPN.
Dasco menyebut, dalam beberapa hari ini akan mempersiapkan materi gugatan sesuai tenggat waktu yang ada.
Menurut ketentuan MK, sengketa Pemilu dapat diajukan maksimal 3 x 24 jam setelah pengumuman hasil penghitungan suara.
Sebelumnya, KPU telah menetapkan perolehan suara Pemilu 2019 pada Selasa (21/5/2019) dini hari.
Pasangan 01 Jokowi–Ma'ruf Amin memeroleh 85.607.362 suara atau 55,50 persen, sementara pasangan 02 Prabowo–Sandi memeroleh 68.650.239 suara atau 44,50 persen.
(Sumber: ANTARA)
Mau Hidup Berdampingan dengan COVID-19? Jokowi Beri Dua Syarat
Kesulitan Akses PeduliLindungi karena Tak Punya HP? Pemerintah Akan Fasilitasi
Pegawai KPK dipecat, Istana masih bungkam dan enggan menanggapi.
"Mungkin pada titik tertentu, perusahaan yang mengurus (keamanan data) bingung harus patuh kemana. Jangankan perusahaan, bahkan Kementerian (bingung) seperti itu,"
"Itu betul-betul benar ditawari ke BUMN akan disalurkan ke BUMN, maka itu bukan saja penghinaan, penistaan, tapi itu sekaligus refleksi dari sikap kemunafikan kelembagaan."
"Kita ingin melindungi mereka semuanya, terproteksi agar tidak terkena covid-19 dengan vaksinasi,"
Setiap pelaku perjalanan internasional wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi, sebagai syarat masuk ke Indonesia.
"Vaksinasi door to door ini kita lakukan untuk lebih memberikan pelayanan pada masyarakat secara langsung, karena dari pintu ke pintu,"
Pedoman itu diterbitkan melalui Surat Telegram (TR) Kapolri yang ditujukan kepada para Kasatwil Jajaran Polda se-Indonesia.
"Salah satu faktor penyebabnya adalah stres yang dialami seseorang karena adanya perubahan situasi sosial dan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19."
Pegawai KPK: Ditawari Kerja di BUMN, Kami Ketawa, Marah dan Terhina
56 Pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dipecat mulai 3 September 2021. 
INDEF: Potensi Penerimaan PPN Sembako itu Kecil!
"Pemerintah itu bisa mendapatkan cukai yang lebih tinggi, pendapatan yang lebih tinggi kalau tujuannya pendapatan negara adalah misalnya menaikkan cukai rokok yang secara signifikan," 
Jenis sanksinya mulai dari peringatan perbaikan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL), hingga penutupan sementara.
Saat ini, menurut Maruf, tren pariwisata memberi perhatian khusus pada faktor "4-K" atau kebersihan, kesehatan, keamanan dan kelestarian.
"Dalam rangka mengidentifikasi korban kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, pada hari ini (15/9) Tim DVI berhasil mengidentifikasi 14 korban,"
Pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19.
"Memberhentikan dengan hormat kepada 50 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September 2021,"
Penangkalan difokuskan pada 4 platform media sosial yakni Telegram, WhatsApp, Facebook dan Tantan.
