KBR, Jakarta- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi akan mengajukan gugatan hasil Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini diungkapkan Direktur Advokasi dan Hukum BPN, Sufmi Dasco Ahmad.
"Rapat hari ini memutuskan pasangan calon Prabowo-Sandi akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi," kata Dasco di Jalan Kertanegara IV, Jakarta (21/5/2019) sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara.
Dasco menyebut ada sejumlah pertimbangan yang akan diajukan ke MK, salah satunya perbedaan perhitungan suara antara hasil hitungan KPU dengan BPN.
Dasco menyebut, dalam beberapa hari ini akan mempersiapkan materi gugatan sesuai tenggat waktu yang ada.
Menurut ketentuan MK, sengketa Pemilu dapat diajukan maksimal 3 x 24 jam setelah pengumuman hasil penghitungan suara.
Sebelumnya, KPU telah menetapkan perolehan suara Pemilu 2019 pada Selasa (21/5/2019) dini hari.
Pasangan 01 Jokowi–Ma'ruf Amin memeroleh 85.607.362 suara atau 55,50 persen, sementara pasangan 02 Prabowo–Sandi memeroleh 68.650.239 suara atau 44,50 persen.
(Sumber: ANTARA)
Kesimpulan finalnya akan ditentukan dalam rapat pleno Dewan Pers yang digelar pekan depan
"Indonesia bisa menjadi pemain utama untuk semua jenis mobil. Tapi yang masih terbuka kemungkinannya, dan Indonesia bisa kembangkan itu adalah mobil listrik yang memakai baterai,"
“Tahun 1994 dulu di kantin beberapa fakultas itu asap (rokok) di mana-mana. Tapi sekarang it’s clean. Kalau ada yang merokok ya di spot merokok yang terpencil,” kisah Yuni Kusminanti.
Gugatan diajukan ke Presiden, Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.
"Karena itu sangat-sangat nyata bertentangan dengan Undang-Undang kesehatan. Yaitu, memeragakan wujud rokok,"
"Patroli siber lebih memfokuskan pada konten-konten yang disebarkan oleh akun media sosial yang isinya saya sebutkan tadi bersifat hoaks, ujaran kebencian, provokatif,"
Dari 300 kilometer rel kereta yang ada di Sumbar, yang terpakai baru sekitar 90 kilometer saja.
Abdul Mu'ti mengklaim dukungan ini berdasarkan keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah
Komisi III DPR berencana menambah anggaran sejumlah lembaga, mulai dari Polri, BNPT, LPSK, Komnas HAM, sampai Komnas Perempuan.
"Semuanya telah berhasil ditangani," kata Kepala BSSN, Hinsa Siburian.
Dalam satu dekade terakhir, utang luar negeri Indonesia sudah bertambah ratusan triliun rupiah. Utang dipakai untuk berbagai keperluan mulai dari jasa kesehatan, sampai administrasi pemerintah.
Situasi politik pasca Pemilu 2019 yang diwarnai tuduhan kecurangan, sengketa antar Capres, hingga kerusuhan, bisa berimbas pada perekonomian nasional.
Pengembangan Blok Masela dijalankan dengan skema bagi hasil. 
“Kalau sampai saya melihat eselon IV, III bahkan II yang tidak paham APBN tapi ikut bicara (di medsos), jangan lupa saya sekarang menge-track social media Anda," ujar Sri Mulyani.
"Argumen kualitatifnya itu cukup dominan."
Pertemuan ini penting untuk mendinginkan suasana pasca-Pemilu.
Kominfo mulai melakukan "take down" terhadap akun atau konten iklan rokok di internet. Berbeda dengan langkah pemerintah Australia, yang sekedar menerapkan pembatasan ketat.
Sampaikan apresiasi juga ke pasangan Prabowo-Sandiaga karena ajukan sengketa Pemilu ke MK. 
Hakim MK diyakini tak akan terpengaruh oleh tekanan atau aksi massa dalam memutuskan gugatan. 
Meminta semua pihak bisa menghormati apapun yang terjadi di persidangan.