KBR, Jakarta- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi akan mengajukan gugatan hasil Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini diungkapkan Direktur Advokasi dan Hukum BPN, Sufmi Dasco Ahmad.
"Rapat hari ini memutuskan pasangan calon Prabowo-Sandi akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi," kata Dasco di Jalan Kertanegara IV, Jakarta (21/5/2019) sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara.
Dasco menyebut ada sejumlah pertimbangan yang akan diajukan ke MK, salah satunya perbedaan perhitungan suara antara hasil hitungan KPU dengan BPN.
Dasco menyebut, dalam beberapa hari ini akan mempersiapkan materi gugatan sesuai tenggat waktu yang ada.
Menurut ketentuan MK, sengketa Pemilu dapat diajukan maksimal 3 x 24 jam setelah pengumuman hasil penghitungan suara.
Sebelumnya, KPU telah menetapkan perolehan suara Pemilu 2019 pada Selasa (21/5/2019) dini hari.
Pasangan 01 Jokowi–Ma'ruf Amin memeroleh 85.607.362 suara atau 55,50 persen, sementara pasangan 02 Prabowo–Sandi memeroleh 68.650.239 suara atau 44,50 persen.
(Sumber: ANTARA)
Jokowi menyebut, pemerintah dan kepala daerah masih sulit bekerja sama mencegah kemunculan titik api, yang menyebabkan karhutla meluas dan sulit dikendalikan. 
"Masalahnya pada kabut asap tebal. Jatak pandang hanya 400 meter. Pagi tadi hanya 150 meter," kata Didi
"Kepada masyarakat di wilayah terdampak semoga bisa sabar, dan kita terus berharap turun hujan secepatnya," kata Kepala Biro Komunikasi Kemenkes.
Fraksi-fraksi di DPR belum sepakati usulan soal Dewan Pengawas KPK
"Ini kalimat-kalimat yang, jangan-jangan, tafsirnya harus politis ya, bukan tafsir hukum."
"Sempat ada undangan tadi malam, tapi kemudian mungkin karena kesibukan presiden, undangan itu kemudian sementara ditunda dulu, gitu ya," 
"Kalau ada pengajuan, itu diatur waktunya dengan acara yang ada di Presiden," 
"Jadi perlu saya sampaikan, KPK lembaga negara, institusi negara, jadi bijaklah dalam kita bernegara," 
Pertemuan itu hanya bersifat transaksional belaka. 
Rokok yang sekarang harganya Rp20.000/bungkus, tahun depan akan naik jadi Rp27.000/bungkus.
Kenaikan tarif cukai rokok untuk menekan konsumsi rokok, mengatur industri tembakau dan menekan peredaran rokok ilegal.
"Jadi kami tinggal menunggu saja untuk Raker (Rapat Kerja) berikutnya yang akan dilakukan tanggal 17 September 2019. Mudah-mudahan bisa secepatnya disahkan."
"Konvoi-konvoi militer di Papua ini sedang berlangsung terus. Pos-pos militer berdekatan. Hal-hal ini kan membunuh psikologi mahasiswa dan masyarakat Papua ini."
Publik diminta terima putusan DPR
"Lembaga antikorupsi harus punya kewenangan untuk merekrut dan memberhentikan pegawainya sendiri, dengan mengacu pada prosedur internal yang jelas dan transparan."
"Padahal di dalam rumah pintu dan jendela tertutup semua, tapi mata pedih, nafas jadi sesak. Semoga segera selesai asap ini."
"Seperti kayak presiden, presiden saja diawasi. "
Pemungutan suara, 5 yang mendapat suara terbanyak adalah Nawawi Pomolango, Lili Pintouli Siregar, Nurul Ghufron, Alexander Marwata, dan Firli Bahuri. 
"Saat rapat saya sendiri menghadapi lima pimpinan, tidak satupun pimpinan yang mengatakan bahwa saya melanggar. "