Rusuh, PP Muhammadiyah Minta Aksi Demo Dihentikan

"Mengecam keras kerusuhan yang terjadi pada tanggal 21, 22 yang telah menimbulkan jatuh korban oleh para perusuh yang anarkis"

NASIONAL

Kamis, 23 Mei 2019 11:05 WIB

Author

Lea Citra

Rusuh, PP Muhammadiyah Minta Aksi Demo Dihentikan

Korban bentrokan di Petamburan dibawa ke RSUD Tarakan, Rabu (22/05). (Foto: KBR/Sadida Hafsyah)

KBR, Jakarta- Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengecam aksi 22 Mei karena dianggap mudarat atau merugikan karena menimbulkan korban. Ketua Umum PP  Muhammadiyah Haedar Nashir meminta demo tidak perlu dilanjutkan.

Haedar menganggap demo yang berujung pada kerusuhan itu tidak bermanfaat dan harus dihindari.

"PP Muhammadiyah memperihatinkan dan mengecam keras kerusuhan yang terjadi pada tanggal 21, 22 yang telah menimbulkan jatuh korban oleh para perusuh yang anarkis di luar pendemo. Sebagaimana juga temuan dari kepolisian, dan aparat kemananan, serta berbagai pihak," Kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Kamis (23/5/2019).

Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengimbau masyarakat, tokoh agama, media, dan politikus untuk mempercayakan sengketa Pemilu pada Mahkamah Konstitusi (MK). Haedar berharap semua pihak akan menerima keputusan yang dibuat oleh MK nantinya.

Sebelumnya aksi 22 Mei yang menolak hasil pemilu 2019 seperti disekitar gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan daerah lainnya terjadi kerusuhan. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan mengatakan ada 6 korban meninggal akibat kerusuhan aksi 22 Mei.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Tak Berpihak Pada Nelayan, Pemerintah Didesak Revisi Perda Zonasi Wilayah Pesisir