Mantan Kepala
Staf Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad), Mayjen TNI Purnawiran Kivlan
Zen, resmi ditahan selama 20 hari atas dugaan kepemilikan senjata api ilegal.
"Dalam hal ini kebijakan dari kepolisian untuk menahan 20 hari ke depan di rumah tahanan Guntur, Jakarta Selatan," kata kuasa hukum Kivlan, Suta Widhya, di Kantor Polda Metro Jaya, Jakarta, seperti dikutip Antara (30/5/2019).
Pihak kepolisian yakin mereka punya alat bukti cukup soal kepemilikan senjata api ilegal Kivlan.
Tapi kuasa hukum Kivlan menyatakan pihaknya akan mengajukan praperadilan.
"Rencananya begitu, alasannya normatif, ada aturan. Tapi untuk penangkapan dan penahanan Kivlan tak sesuai aturan," ujar kuasa hukum Kivlan, Djudju Purwantoro.
Tuduhan Tidak Sesuai Aturan
Menurut Djudju, hal yang dituduhkan kepada Kivlan tidak sesuai aturan, karena Kivlan tidak pernah memiliki maupun menguasai senjata api.
Djudju menyebut, senjata api yang dimaksudkan itu untuk berburu babi, bukan untuk dugaan rencana pembunuhan terhadap empat tokoh nasional dan satu pimpinan lembaga survei.
Kuasa hukumnya juga menilai Kivlan seharusnya tidak ditahan. "Sebenarnya tidak ada alasan untuk menahan, tapi kita ikuti prosedur walau tidak ada bukti-bukti yang. Kivlan tidak pernah memegang senjata setelah pensiun, dia seorang dosen dan pembicara di berbagai tempat," kata Suta Widhya.
Berkaitan dengan penangguhan penahanan, tim kuasa hukum akan mengajukan permohonannya Jumat besok.
"Pasti, besok kami ajukan. Penjaminnya ada istri, rekan dan pejabat," ujar Djudju.
(Sumber: ANTARA)
Apakah pembunuhan itu terjadi secara sistematis, atau karena kesalahan prosedural dari sebuah operasi militer.
"Kita semua harus bergeser dari negara pengekspor bahan-bahan mentah dan salah satunya batu bara menjadi negara industri yang mampu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi,"
"Intinya, spiritnya itu tadi, kita akan memberikan gratis kepada kelompok menengah ke bawah" 
"Karena program ini tidak hanya untuk melindungi Anda secara pribadi, tetapi juga masyarakat secara luas."
"Total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp315 Milyar"
Provinsi DKI Jakarta tercatat masih menjadi provinsi dengan kasus harian tertinggi Covid19 dengan 989 kasus baru.
"Kedua minta tolong juga dari himpunan yang juga di bawah Kemenkes yaitu Indonesian Technical untuk menilai vaksin"
“Kita akan mengambil tindakan dimulai dari yang paling ringan, seperti teguran, tindakan disiplin, bahkan sampai tindakan pencopotan jabatan terhadap yang bersangkutan, itu kita lakukan,”
"Kalau saya hanya bilang ‘mari disiplin’ itu hanya kalimat perintah. Saya gabungkan dengan sense of hope. Kita jauhkan potensi jadi korban"
"Bapak Presiden yang kami hormati, perkenankanlah kami hadapkan tujuh duta besar luar negeri luar biasa dan berkuasa penuh, dari negara-negara sahabat, untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan." 
"Banyak pasien yang sempat putus berobat, kalau dari survei kita sekitar 13% itu putus berobat dan rata-rata karena mereka tidak berani ke rumah sakit,”
"Jumlah kasus sembuh, kumulatif hari ini adalah 293.653 atau 79,6 persen. Dan ini juga di atas kasus sembuh dunia pada hari ini yaitu 74,5 persen,”
Begitu api melalap area bergambut, penyebarannya sulit dikendalikan. Alhasil, karbon yang semula mengendap dalam gambut, mendadak terlepas begitu saja ke udara.
Ada beberapa aspek yang membuat KontraS menyimpulkan hal itu...
"Kita harus meyakinkan bahwa Indonesia telah mempersiapkan protokol kesehatan yang ketat sehingga sangat aman untuk dikunjungi dan dijadikan tempat untuk penyelenggaraan U-20 2021,"
"Dari segi ekonomi kita mestinya bisa positif nih tapi karena pandemi tidak tertangani, bantuan yang diberikan tidak mendukung daya beli" 
"Kenaikan pada bulan Juli, Agustus, September ini yang memberikan kontribusi kenaikan belanja negara,” 
"Pengalaman yang kemarin-kemarin ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab, sehingga terjadi demo anarkis. "
"Lebih tinggi dari satu minggu sebelumnya di kisaran angka 70 persen,"
"Aman dalam aspek manfaat dan akibat yang dikeluarkan BPOM. Dan aman dalam aspek kehalalan yang dikeluarkan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia," 
