Mantan Kepala
Staf Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad), Mayjen TNI Purnawiran Kivlan
Zen, resmi ditahan selama 20 hari atas dugaan kepemilikan senjata api ilegal.
"Dalam hal ini kebijakan dari kepolisian untuk menahan 20 hari ke depan di rumah tahanan Guntur, Jakarta Selatan," kata kuasa hukum Kivlan, Suta Widhya, di Kantor Polda Metro Jaya, Jakarta, seperti dikutip Antara (30/5/2019).
Pihak kepolisian yakin mereka punya alat bukti cukup soal kepemilikan senjata api ilegal Kivlan.
Tapi kuasa hukum Kivlan menyatakan pihaknya akan mengajukan praperadilan.
"Rencananya begitu, alasannya normatif, ada aturan. Tapi untuk penangkapan dan penahanan Kivlan tak sesuai aturan," ujar kuasa hukum Kivlan, Djudju Purwantoro.
Tuduhan Tidak Sesuai Aturan
Menurut Djudju, hal yang dituduhkan kepada Kivlan tidak sesuai aturan, karena Kivlan tidak pernah memiliki maupun menguasai senjata api.
Djudju menyebut, senjata api yang dimaksudkan itu untuk berburu babi, bukan untuk dugaan rencana pembunuhan terhadap empat tokoh nasional dan satu pimpinan lembaga survei.
Kuasa hukumnya juga menilai Kivlan seharusnya tidak ditahan. "Sebenarnya tidak ada alasan untuk menahan, tapi kita ikuti prosedur walau tidak ada bukti-bukti yang. Kivlan tidak pernah memegang senjata setelah pensiun, dia seorang dosen dan pembicara di berbagai tempat," kata Suta Widhya.
Berkaitan dengan penangguhan penahanan, tim kuasa hukum akan mengajukan permohonannya Jumat besok.
"Pasti, besok kami ajukan. Penjaminnya ada istri, rekan dan pejabat," ujar Djudju.
(Sumber: ANTARA)
"Ini bukan pekerjaan ringan ya, mengizinkan siapa yang boleh dan tidak boleh nonton langsung..."
"Terjadi kenaikan zona risiko tinggi atau zona merah dari 10 kabupaten kota pada minggu lalu, menjadi 11 kabupaten kota di minggu ini,”
"Negara justru salah mengambil langkah-langkah politik. Akar masalah Papua itu kan sudah LIPI temukan, ada empat..."
"Karena vaksin ini tidak hanya menyelesaikan masalah kapasitas vaksin di tingkat nasional, tetapi juga global." 
"Memang kita melihat belum ada tanda-tanda bahwa (pandemi) Covid-19 ini akan berakhir dalam waktu dekat. Sementara pemulihan ekonomi juga belum terasa."
Dua anggota DRPD Jawa Barat periode 2014-2019, Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani, diduga menerima suap untuk membantu pengurusan proyek perbaikan jalan di Indramayu.
Unsur pidana dalam pemulihan kerugian negara ini justru bisa diungkap melalui Satgas. Seperti adanya kemungkinan pemalsuan jaminan tanah milik negara, hingga pemalsuan surat kepemilikan dan lain-lain.
"Jadi kalau ditulis angka jadi begini Rp110.454.809.645.467," 
Lonjakan pemesanan mobil baru terjadi setelah pemerintah memberikan relaksasi pajak
"Terdakwa Edhy Prabowo bersama-sama Andreau Misanta Pribadi, Safri, Amiril Mukminin, Ainul Faqih, dan Siswadhi Pranoto Loe telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan"
Jokowi menginginkan agar industri memperkerjakan lebih banyak lagi tenaga kerja
Mereka merupakan kelompok Vila Mutiara yang terafiliasi Jemaah Ansharut Daulah (JAD).
"Kita harapkan dukungan BPOM agar kita punya industri pengembangan vaksin di luar Bio Farma. Ketergantungan terhadap Bio Farma akan menimbulkan masalah kalau kita perlu produksi dalam jumlah besar."
"Penyandang disabilitas harus dapat bantuan. Misal naik ke tangga kan nggak bisa. Harusnya disabilitas yang menggunakan kursi roda mestinya ada fasilitas memudahkan akses orang berkursi roda."
Hingga kini Kepolisian belum memberhentikan dua anggota Polda Metro Jaya itu
IDI meminta tim Vaksin Nusantara untuk memenuhi etika medis dalam pembuatan vaksin
Ada sejumlah syarat yang belum dipenuhi vaksin Nusantara pada tahap uji klinis tahap I 
Ombudsman menilai, PT Pertamina Balongan tidak merespon protes warga terkait bau bensin atau minyak yang menyengat di sekitar kilang minyak sebelum kebakaran terjadi.
Dampak lain yang ditimbulkan siklon Surigae ini adalah hujan ektream dan gelombang tinggi
Pemerintah daerah harus bersiap menyediakan titik-titik evakuasi dan pengungsian, bila bencana tiba-tiba datang.
