Mantan Kepala
Staf Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad), Mayjen TNI Purnawiran Kivlan
Zen, resmi ditahan selama 20 hari atas dugaan kepemilikan senjata api ilegal.
"Dalam hal ini kebijakan dari kepolisian untuk menahan 20 hari ke depan di rumah tahanan Guntur, Jakarta Selatan," kata kuasa hukum Kivlan, Suta Widhya, di Kantor Polda Metro Jaya, Jakarta, seperti dikutip Antara (30/5/2019).
Pihak kepolisian yakin mereka punya alat bukti cukup soal kepemilikan senjata api ilegal Kivlan.
Tapi kuasa hukum Kivlan menyatakan pihaknya akan mengajukan praperadilan.
"Rencananya begitu, alasannya normatif, ada aturan. Tapi untuk penangkapan dan penahanan Kivlan tak sesuai aturan," ujar kuasa hukum Kivlan, Djudju Purwantoro.
Tuduhan Tidak Sesuai Aturan
Menurut Djudju, hal yang dituduhkan kepada Kivlan tidak sesuai aturan, karena Kivlan tidak pernah memiliki maupun menguasai senjata api.
Djudju menyebut, senjata api yang dimaksudkan itu untuk berburu babi, bukan untuk dugaan rencana pembunuhan terhadap empat tokoh nasional dan satu pimpinan lembaga survei.
Kuasa hukumnya juga menilai Kivlan seharusnya tidak ditahan. "Sebenarnya tidak ada alasan untuk menahan, tapi kita ikuti prosedur walau tidak ada bukti-bukti yang. Kivlan tidak pernah memegang senjata setelah pensiun, dia seorang dosen dan pembicara di berbagai tempat," kata Suta Widhya.
Berkaitan dengan penangguhan penahanan, tim kuasa hukum akan mengajukan permohonannya Jumat besok.
"Pasti, besok kami ajukan. Penjaminnya ada istri, rekan dan pejabat," ujar Djudju.
(Sumber: ANTARA)
"Terbanyak adalah penyaluran bantuan yang tidak merata dalam hal waktu dan masyarakatnya yang dituju serta wilayah sasarannya." 
"Dari Juli hingga Desember nilai manfaatnya turun dari Rp. 600.000 per bulan menjadi Rp. 300.000 per bulan.” 
"Perempuan juga mengalami frekuensi kekerasan yang semakin sering daripada keluarga anggota lainnya,"
"Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, stimulus sebesar Rp600-an triliun itu masih terlalu kecil."
"Kita belum tahu bagaimana pemerintah mengantisipasi persoalan modal kerja ini.”
“Biaya penanganan Covid-19 yang akan tertuang di dalam revisi Perpres adalah diidentifikasikan sebesar Rp677,2 triliun."
"Ini yang harusnya pemerintah ngebut, selama liburan ini menyiapkan mereka (guru) untuk memahami konsep mengajar pembelajaran jarak jauh dengan daring."
"Ini sungguh keputusan yang cukup pahit dan sulit. Kita sudah menyiapkan berbagai upaya dan usaha tapi di sisi lain kita memikul tanggung jawab untuk memberi perlindungan kepada jamaah haji"
"Tadi saya sudah mendapatkan informasi dari bapak Imam Besar masjid Istiqlal, bahwa direncanakan masjid Istiqlal akan dibuka nanti pada bulan Juli."
"Dalam periode 2020-2024 ini ditargetkan bisa menyerap tenaga kerja setiap tahunnya sebanyak 4 juta orang," kata Menko Perekonomian.
"Sampai saat ini masih banyak bantuan langsung tunai ini belum sampai ke teman-teman pengusaha mikro."
"Dengan harapan bahwa setelah pandemi ini, ini menjadi yang paling cepat bisa rebound."
"Semua difokuskan pada penanganan Covid-19, dampak turunannya, dan saya garis bawahi ini: semua usaha untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat Jakarta."
"Kemungkinan baru kegiatan salat Jumat dan salat wajib lima waktu. Dan itu pun nanti dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku." 
"Kami khawatir fasilitas yang diberikan dari BBM, paket sembako atau PKH ini tidak diterima oleh masyarakat yang memang membutuhkan,"
"Bahwa kegiatan sekolah itu bukan hanya yang dilakukan dalam bentuk tatap muka di area bangunan sekolah. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) juga masuk dalam kriteria kegiatan sekolah," 
“Sudah waktunya bagi seluruh pihak bersatu padu dalam menghadapi situasi ini dan bersama-sama memulihkan Indonesia."
"Skenario ini belum menjadi keputusan dan masih perlu dibahas secara berjenjang dari daerah sampai ke tingkat pusat."
"Karena salah satu penularan Covid-19 melalui droplet atau cairan yang keluar dari saluran mulut dan hidung saat batuk, bersin, maupun berbicara."
"Kalau kasus (Covid-19) sedikit tapi testing-nya terbatas, kita agak ragu-ragu."
