Mantan Kepala
Staf Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad), Mayjen TNI Purnawiran Kivlan
Zen, resmi ditahan selama 20 hari atas dugaan kepemilikan senjata api ilegal.
"Dalam hal ini kebijakan dari kepolisian untuk menahan 20 hari ke depan di rumah tahanan Guntur, Jakarta Selatan," kata kuasa hukum Kivlan, Suta Widhya, di Kantor Polda Metro Jaya, Jakarta, seperti dikutip Antara (30/5/2019).
Pihak kepolisian yakin mereka punya alat bukti cukup soal kepemilikan senjata api ilegal Kivlan.
Tapi kuasa hukum Kivlan menyatakan pihaknya akan mengajukan praperadilan.
"Rencananya begitu, alasannya normatif, ada aturan. Tapi untuk penangkapan dan penahanan Kivlan tak sesuai aturan," ujar kuasa hukum Kivlan, Djudju Purwantoro.
Tuduhan Tidak Sesuai Aturan
Menurut Djudju, hal yang dituduhkan kepada Kivlan tidak sesuai aturan, karena Kivlan tidak pernah memiliki maupun menguasai senjata api.
Djudju menyebut, senjata api yang dimaksudkan itu untuk berburu babi, bukan untuk dugaan rencana pembunuhan terhadap empat tokoh nasional dan satu pimpinan lembaga survei.
Kuasa hukumnya juga menilai Kivlan seharusnya tidak ditahan. "Sebenarnya tidak ada alasan untuk menahan, tapi kita ikuti prosedur walau tidak ada bukti-bukti yang. Kivlan tidak pernah memegang senjata setelah pensiun, dia seorang dosen dan pembicara di berbagai tempat," kata Suta Widhya.
Berkaitan dengan penangguhan penahanan, tim kuasa hukum akan mengajukan permohonannya Jumat besok.
"Pasti, besok kami ajukan. Penjaminnya ada istri, rekan dan pejabat," ujar Djudju.
(Sumber: ANTARA)
"Alhamdulillah laporan sementara korban tidak ada yg luka parah, tetapi ada luka-luka. Dan ada beberapa kendaraan dinas juga rusak,"
"Saat ini sedang dilaksanakan olah TKP oleh Densus dan Polda Sumut. Menunggu hasil investigasi lebih lanjut,"
"Intoleransi itukan tindakan, baik mengunakan perkataan maupun perbuatan yang melegalkan kekerasan, bahkan menghalang-halangi orang untuk memberi jaminan terhadap orang menjalankan ibadatnya. "
"Ada beberapa staf khusus, ada saya, ada Mas Sabem Raja Gukguk beliau ahli teknologi senjata, kemudian ada mas Endi jadi kami bertiga."
"Pemerintah mengambil langkah dengan membentuk tim task force, satuan tugas melalui surat keputusan bersama beberapa menteri dan pimpinan lembaga negara,"
"Presiden menegaskan bahwa pemerintah tegak berdiri terhadap demokrasi dan tegak berdiri juga terhadap cita-cita reformasi"
"Anggaran untuk trotoar Rp1,2 T, artinya karena ada efisien ya sudah dikurangin Rp204 milliar. Yang tadinya kita mau ngerjain Jalan Letjen Suprapto (sama) Kebon Sirih, ya artinya kita hold dulu"
"Sampai kapan pun kami akan tetap mempertahankan NKRI, cuma dengan caranya masing-masing. Mahasiswa dengan caranya masing-masing."
“Peningkatan prevalensi perokok anak adalah bukti dari lemahnya pengendalian tembakau di tanah air."
"Ketika ada aduan yang masuk, nanti ada koordinasi dan akan ada satuan tugas, tentu sesuai dengan ranahnya masing-masing. Kita memiliki tim, nah, tim nanti yang akan mendalami."
"Industri ini tidak diatur, tentu kita tidak akan bisa selesai masalahnya. Mereka ini lah yang sebenarnya memproduksi single use plastic ke pasar, begitu," 
"Betul-betul kita harapkan pada saat menginjak Januari (2020), program bisa mulai dijalankan."
"Silakan datang ke KPK, jika memang ada yang perlu diketahui penangannya. Karena data-data pelaporan, termasuk informasi siapa pelapor menurut perundang-undangan harus dirahasiakan," 
"Kalau tidak begitu, seleksi kemarin itu sampai ada beberapa kabupaten kota tidak ada yang lulus tes CPNS."
"Bagaimana kalau kemudian enggak punya Amdal, kalau enggak punya izin lingkungan? Saya kira akan semakin rumit upaya kita untuk memastikan hak rakyat Indonesia mendapatkan lingkungan hidup sehat."
Hakim tunggal Elfian menyatakan proses penetapan tersangka, penyidikan, dan penahanan yang dilakukan KPK sesuai prosedur hukum. 
"Itu harus disederhanakan, tanpa mengorbankan tujuan dari pada aturan itu sendiri. Misalnya IMB, IMB itukan untuk keamanan dan keselamatan orang, bangunan, orang tinggal di dalamnya. Itu tidak boleh"
"Ketika mau disahkan menjadi Perpres kan semua kementerian terkait juga sudah paraf. Jadi presiden tidak asal tandatangan." 
"Saya laporin sendiri kata Presiden, Atau kami sudah melaporkan kasus ini, tapi tidak disentuh," 
RDP tersebut akan digelar di Komisi Hukum DPR dengan melibatkan Jaksa Agung ST Burhanuddin. RDP itu digelar tepat 21 tahun peristiwa Semanggi I yang terjadi 13 November 1998 lalu. 