Mulai Juni 2019, Pemilik Rumah Sederhana Tak Perlu Bayar PPN

Pengembang atau pengusaha properti yang memungut PPN dari bangunan-bangunan ini akan dikenai sanksi.

BERITA , NASIONAL

Selasa, 28 Mei 2019 13:44 WIB

Author

Adi Ahdiat

Mulai Juni 2019, Pemilik Rumah Sederhana Tak Perlu Bayar PPN

Ilustrasi. (Foto: Pexels)

KBR, Jakarta - Mulai Juni 2019, sejumlah jenis bangunan dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.81/PMK.010/2019 yang telah ditandatangani Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pekan lalu (20/5/2019).

Menurut lansiran Setkab.go.id, PMK baru ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah yang sudah atau ingin memiliki rumah.

Aturan pembebasan PPN juga dibuat sebagai penyesuaian terhadap naiknya harga tanah dan bahan bangunan.

Berikut paparan singkat tentang jenis bangunan, serta ketentuan yang harus dipenuhi agar bisa bebas dari PPN.


Rumah Sederhana dan Sangat Sederhana

Rumah sederhana dan sangat sederhana yang dibebaskan dari PPN adalah rumah dengan kriteria berikut:

  1. Luas bangunan tidak melebihi 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi);
  2. Harga jual tidak melebihi batasan harga jual yang ditentukan dalam PMK
  3. Rumah pertama yang dimiliki orang pribadi yang termasuk dalam kelompok berpenghasilan rendah, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu empat tahun sejak dimiliki;
  4. Luas tanah tidak kurang dari 60 m2 (enam puluh meter persegi), dan;
  5. Perolehannya secara tunai ataupun dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi, atau melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.


Pondok Boro

Pondok boro adalah bangunan sederhana yang dibangun atas biaya perorangan, koperasi buruh, atau koperasi karyawan.

Bangunan ini biasa disewakan bagi karyawan tidak tetap, atau pekerja sektor informal yang berpenghasilan rendah.

Melalui PMK baru ini, pondok boro dibebaskan dari PPN dengan ketentuan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu empat tahun sejak diperoleh.


Rumah Pekerja

PMK baru ini mendefinsikan Rumah pekerja sebagai, “Tempat hunian, berupa bangunan tidak bertingkat atau bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh suatu perusahaan, diperuntukkan bagi karyawannya sendiri dan bersifat tidak komersil.”

Bangunan jenis ini dibebaskan dari PPN selama belum dipindahtangankan dalam jangka waktu empat tahun sejak diperoleh.


Asrama Mahasiswa dan Pelajar

Asrama mahasiswa dan pelajar yang dibebaskan dari PPN adalah:

  1. Bangunan bertingkat atau tidak bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh universitas atau sekolah, perorangan dan atau Pemerintah Daerah
  2. Diperuntukkan khusus untuk pemondokan pelajar atau mahasiswa
  3. Tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diperoleh.


Hunian Korban Bencana Alam

PMK ini juga mengatur bahwa bangunan bagi korban bencana alam dibebaskan dari PPN.

Pembebasan PPN diberikan baik bagi bangunan yang dibiayai pemerintah, swasta, maupun lembaga swadaya masyarakat.

Pengembang atau pengusaha properti yang memungut PPN dari bangunan-bangunan yang diatur dalam PMK ini akan dikenai sanksi.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 13

Kolaborasi Warga Lokal dan Kecerdasan Buatan Tuk Jaga Hutan

Seperti Apa Masa Depan Perdagangan Elektronik Buatan Dalam Negeri?

Kabar Baru Jam 12

Kabar Baru Jam 11