KBR, Jakarta- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali menggelar sidang pendahuluan untuk 9 laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan Umum (Pemilu). Salah satunya dilaporkan oleh Sekretaris Relawan IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dian Islami Fatwa. Laporan itu terkait dugaan kesalahan input Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam sidang hari ini, Bawaslu menolak laporan dari terlapor Dian dengan nomor laporan 09/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019. Komisioner Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo menyatakan laporan yang disampaikan telah melewati batas tenggang waktu pelaporan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
“Bahwa laporan yang disampaikan pada Bawaslu telah melewati batas tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Mengingat (1) UU 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (2) Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu,” kata Ratna Dewi Pettalolo di persidangan, Senin (27/05).
Ratna mengatakan, peristiwa yang dilaporkan tersebut terjadi 27 April sampai 2 Mei. Laporan tersebut disampaikan pada 14 Mei. Aturan menyebutkan laporan harus disampaikan selambatnya 7 hari setelah peristiwa terjadi.
Tiga laporan lainnya ditolak karena melewati batas tenggang waktu pelaporan dan tidak memenuhi syarat ketentuan yang berlaku. Yakni laporan nomor 05/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 oleh pelapor Dr Kapten Anton Sihombing, 14/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 Arnanto Nurprabowo, serta 17/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 Tatang Adi Wiyono.
Bawaslu juga menjalani 7 sidang pendahuluan lainnya, terkait laporan
dugaan pelanggaran administratif Pemilu. Berdasarkan pertimbangan batas
tenggang waktu pelaporan, Bawaslu menerima dan melanjutkan pada sidang
pemeriksaan untuk 4 laporan. Di antaranya laporan nomor
12/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 Yelfi Alaidi dari PKS, 13/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 Harli Widia Chandra,
21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 Wisnu Ardianto, dan 24/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 Jersei Robah.
Editor: Rony Sitanggang
Dari tanggal 31 Agustus saat penangkapan dilakukan hingga saat ini. Akses pendampingan itu dibatasi," kata Tim Advokat
"Bukannya kita tidak mau membuka, tapi ini masih dalam proses penyidikan. Kita pun biasanya menyebut inisial, belum boleh nyebut PT-nya."
"Karena ada konsekuensi penegakan hukum jika terbukti ada perusahaan yang lalai dalam menjaga arealnya dari karhutla."
"Tersangka Surya Anta ditanya, mau jadi apa? 'Saya mau jadi Presiden Papua', ngomong gitu dia waktu pemeriksaan. Dengan dokumen-dokumen yang didapatkan, ya itu sudah jelas (makar)."
"Aliansi mahasiswa fokus mendesak DPR, mengingat 24 September merupakan paripurna terakhir dan satu dari 4 tuntutan mereka adalah DPR tidak mengesahkan 4 RUU, diantaranya RKUHP dan RUU Pertanahan"
"Rendahnya kenaikan cukai rokok akan berdampak pada pola peralihan konsumsi rokok mahal ke murah"
"Kita minta Polda Papua dan Papua Barat untuk selektif dan menghentikan seluruh penangkapan sewenang-wenang, dan membuka akses yang luas untuk keluarga."
"Saya telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan sikap ini pada DPR RI, agar pengesahan RUU KUHP ditunda." 
"Kemarin Bapak Presiden sudah menerima surat pengunduran diri dari Pak Imam Nahrawi, dan tadi mengangkat Saudara Hanif Dakiri"
Pengambilalihan ditarget rampung sebelum akhir 2019
Meski urgensinya sudah ditekankan berbagai riset, fasilitas darurat bencana belum masuk ke dalam rencana pembangunan KEK Tanjung Lesung.
Massa pun meminta komitmen pemerintah menaikkan cukai rokok setinggi-tingginya.
"Saat ini kami sudah mengeluarkan DPO dan kemarin melakukan upaya paksa dan melakukan pencarian kerumah di Jakarta dan melakukan penggeledahan," 
"Kalau kita menetapkan status tersangka seseorang itu, ada kewajiban dari KPK untuk menyampaikan surat kepada beliau. Dan beliau sudah menerimanya beberapa minggu yang lalu,"
Direktur Eksekutif Sawit Watch, Inda Fatinaware mengatakan penindakan yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas formalitas
"Komisi II DPR akan rapat pengambilan keputusan Tingkat I pada 23 September 2019. Insya Allah dibawa pada Rapat Paripurna terakhir."
"Coba, 'hukum yang hidup di masyarakat' itu apa? Ga jelas! Rumusan di RKUHP pun tidak pasti, dan juga pemerintah mengakui belum punya penelitian soal ini loh!"
fenomena eksodus itu menunjukkan ada ketidaknyamanan yang dirasakan mahasiswa Papua, selama tinggal di luar Papua.
Undang-undang apapun pasti diterima dan pasti akan disidangkan dan akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Bagaimana isi putusannya atau apa yang diuji, pasal berapa, ayat berapa kita lihat nanti
Menyayangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi belakangan ini mulai dari korupsi sampai dengan demokrasi di Indonesia yang makin lama makin terancam.