KBR, Jakarta- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali menggelar sidang pendahuluan untuk 9 laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan Umum (Pemilu). Salah satunya dilaporkan oleh Sekretaris Relawan IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dian Islami Fatwa. Laporan itu terkait dugaan kesalahan input Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam sidang hari ini, Bawaslu menolak laporan dari terlapor Dian dengan nomor laporan 09/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019. Komisioner Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo menyatakan laporan yang disampaikan telah melewati batas tenggang waktu pelaporan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
“Bahwa laporan yang disampaikan pada Bawaslu telah melewati batas tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Mengingat (1) UU 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (2) Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu,” kata Ratna Dewi Pettalolo di persidangan, Senin (27/05).
Ratna mengatakan, peristiwa yang dilaporkan tersebut terjadi 27 April sampai 2 Mei. Laporan tersebut disampaikan pada 14 Mei. Aturan menyebutkan laporan harus disampaikan selambatnya 7 hari setelah peristiwa terjadi.
Tiga laporan lainnya ditolak karena melewati batas tenggang waktu pelaporan dan tidak memenuhi syarat ketentuan yang berlaku. Yakni laporan nomor 05/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 oleh pelapor Dr Kapten Anton Sihombing, 14/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 Arnanto Nurprabowo, serta 17/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 Tatang Adi Wiyono.
Bawaslu juga menjalani 7 sidang pendahuluan lainnya, terkait laporan
dugaan pelanggaran administratif Pemilu. Berdasarkan pertimbangan batas
tenggang waktu pelaporan, Bawaslu menerima dan melanjutkan pada sidang
pemeriksaan untuk 4 laporan. Di antaranya laporan nomor
12/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 Yelfi Alaidi dari PKS, 13/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 Harli Widia Chandra,
21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 Wisnu Ardianto, dan 24/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 Jersei Robah.
Editor: Rony Sitanggang
"Sore itu selesai pemeriksaan, terbukti akan dicopot. Komitmen Bapak Kapolri seperti itu. Dan ini menjadi bagian daripada pembelajaran buat personel Polri yang lain di sana,"
"Ketentuan itu melanggengkan stigma, penyingkiran, diskriminasi dan pelanggaran HAM yang terjadi berpuluh-puluh tahun kepada kelompok minoritas agama atau keyakinan."
"Pasti kan ada PNS itu. Nanti gimana caranya penanganannya, mau dilimpahkan ke lembaga mana?"
"Terhadap lembaga-lembaga di bawah Perpres dan PP saat ini sedang ditelaah oleh Menteri PAN-RB, untuk melihat perlukah organisasi atau komisi atau lembaga itu dihapus atau dievaluasi."
Presiden Joko Widodo memberikan bantuan modal kerja (BMK) kepada 60 pelaku usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM) senilai Rp 2,4 juta per orang. 
"Pemerintah harus bekerja ekstra sekaligus ini mencerdaskan juga untuk pedagang bagaimana sih cara mendapatkan bantuan dari pemerintah,"
Motif lain dari penyelewangan dana bansos yakni pemotongan dana untuk uang lelah oknum ketua RT dan perangkat desa. 
"Ini informasi yang kita dapat dari KBRI, kemudian paspor dicabut oleh PNG, karena Ombudsman PNG meragukan perolehan kewarganegaraan tersebut. Yang bersangkutan tidak melepaskan pelepasan WNI-nya."
"Relaksasi pinjaman, pajak dihapuskan dan juga subsidi cicilan bunga dan juga didorong pembiayaan program baru"
"Selain untuk para pencari kerja, Kartu Prakerja juga diberikan kepada para pekerja atau buruh terkena PHK dan yang dirumahkan yang butuh kompetensi kerja. Termasuk pelaku UMKM terdampak COVID-19."
Jokowi menyebut, pendapatan usaha pelaku UMK anjlok akibat pandemi Covid-19. 
"Maka masih akan tersisa 6 juta ton lebih memasuki tahun 2021,"
"Kita harapkan nantinya target sesuai yang saya sampaikan bisa tercapai 30 ribu,"
"Karena itu saya secara khusus menyampaikan ini kepada masyarakat Jakarta; jangan anggap enteng, jangan anggap ringan. Jangan merasa kita sudah terbebas dari wabah Covid-19 ini," kata Anies Baswedan.
Besaran tunjangan yang diterima bervariasi.
"Karena less travel, less physical engagement, ini akan mengubah cara kita bekerja di kemudian hari. Saya melihat akan ada perubahan perpindahan permasalahan dari ruang publik ke ruang privat."
"Dari sejumlah 1.262 orang kasus positif yang kita identifikasi hanya ada 17 orang yang saat ini kita rawat dan isolasi di RS Yudistira Cimahi"
Hal itu diperparah dengan penanganan dan penyelesaian masalah yang belum juga menemui titik terang. 
