KBR, Jakarta- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali menggelar sidang pendahuluan untuk 9 laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan Umum (Pemilu). Salah satunya dilaporkan oleh Sekretaris Relawan IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dian Islami Fatwa. Laporan itu terkait dugaan kesalahan input Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam sidang hari ini, Bawaslu menolak laporan dari terlapor Dian dengan nomor laporan 09/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019. Komisioner Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo menyatakan laporan yang disampaikan telah melewati batas tenggang waktu pelaporan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
“Bahwa laporan yang disampaikan pada Bawaslu telah melewati batas tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Mengingat (1) UU 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (2) Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu,” kata Ratna Dewi Pettalolo di persidangan, Senin (27/05).
Ratna mengatakan, peristiwa yang dilaporkan tersebut terjadi 27 April sampai 2 Mei. Laporan tersebut disampaikan pada 14 Mei. Aturan menyebutkan laporan harus disampaikan selambatnya 7 hari setelah peristiwa terjadi.
Tiga laporan lainnya ditolak karena melewati batas tenggang waktu pelaporan dan tidak memenuhi syarat ketentuan yang berlaku. Yakni laporan nomor 05/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 oleh pelapor Dr Kapten Anton Sihombing, 14/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 Arnanto Nurprabowo, serta 17/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 Tatang Adi Wiyono.
Bawaslu juga menjalani 7 sidang pendahuluan lainnya, terkait laporan
dugaan pelanggaran administratif Pemilu. Berdasarkan pertimbangan batas
tenggang waktu pelaporan, Bawaslu menerima dan melanjutkan pada sidang
pemeriksaan untuk 4 laporan. Di antaranya laporan nomor
12/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 Yelfi Alaidi dari PKS, 13/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 Harli Widia Chandra,
21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 Wisnu Ardianto, dan 24/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 Jersei Robah.
Editor: Rony Sitanggang
"Gedung-gedung yang punya pemerintah itu digunakan untuk melakukan vaksinasi. Sudah seperti itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah." 
"Kalau kita lihat, antusiasme sangat tinggi itu kenapa, karena kita biaya untuk melakukan tes aja itu bayangkan berapa besar yang harus keluar,"
"Indonesia termasuk salah satu negara yang beruntung. Kita ini beruntung. Dari awal pandemi kita sudah bergerak mengamankan akses dan komitmen pasokan vaksin untuk negara kita Indonesia,” 
"Jangan disalah artikan, vaksin gotong royong adalah gratis juga. Tetapi kita memberi kesempatan kepada pihak swasta yang ingin mengadakan dan membagikan secara gratis kepada para pekerjanya"
"Terhadap mereka yang mengalami kriminalisasi, artinya ekspresinya sebenarnya ekspresinya secara sah dan dilindungi undang-undang, tapi kemudian dilakukan pemidanaan"
"Terapkan sanksi tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana,"
"BNPB akan mengoordinasikan, terutama untuk memberikan bantuan, kepada masyarakat terdampak. Prioritasnya adalah logistik yang siap saji"
"Jadi kalau ditotal kurang lebih 13 persen warga yang bersedia untuk membayar mendapatkan vaksin,"
"Jadi memang berkaitan dengan sosialisasi. Ternyata dari yang kita lakukan ke pedagang pasar dari 10 pedagang yang kita tanya, yang mau divaksin hanya 3, yang 7 tidak mau,"
"Kelebihannya 90 persen pengelolanya dari kita, hanya memang antigen rekombinan masih bekerjasama dengan Amerika.
"Saya ingin bebas dari ketakutan yang selama ini menyelimuti saya."
"Sudah ada sekitar 3,5 juta lansia dan pelayan publik yang harus kita berikan vaksinasi, tetapi tentunya tahapannya kita sesuaikan dengan distribusi vaksin yang kami terima."
"Tumpang tindih sih nggak akan terjadi ya, kan datanya ada. Kita mencatat semua yang ikut vaksinasi sudah terdata.
"Sekarang kita menunggu aturan pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini dari Kemenkes,"
"Sesuai dengan masukan KPK bahwa importirnya sebaiknya satu saja, jadi tidak ada dua importir. Jadi kemungkinan besar Bio Farma yang akan melakukan importasi." 
"dalam aturan ini industri-industri yang disasar memang yang terdampak Covid-19"
Satgas sendiri sejauh ini telah memberikan lima insinerator kepada 5 provinsi di Indonesia dan membantu pengelolaan limbah di beberapa rumah sakit besar di DKI Jakarta
"Memiliki kapasitas 56,7 juta meter kubik air yang perannya sangat penting dalam pengendalian banjir karena area genangannya mencapai 425 hektare, juga perkuat ketahanan pangan"
"Untuk 63,9 juta untuk masyarakat rentan,"
"Pertama-tama saya tegaskan dulu bahwa KPU tidak ingin bicara diskusi bahwa apakah kemudian undang-undang harus direvisi atau tidak dan sebagainya"
