Ini Alasan Menteri Jonan Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan KPK

"Kita akan panggil kembali sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan saksi di tahap penyidikan ini,"

NASIONAL

Rabu, 15 Mei 2019 09:39 WIB

Author

Muthia Kusuma

Ini Alasan Menteri Jonan Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan KPK

Menteri ESDM Ignasius Jonan (tengah) didampingi direksi PT PLN memberikan keterangan pers usai meninjau Pusat Pengatur Beban (P2B) Jawa Bali di Gandul, Depok, Jawa Barat, Jumat (12/4/2019). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan  tidak menghadiri undangan pemeriksaan dari penyidik KPK Rabu, (15/5/2019). Juru Bicara KPK mengatakan, bekas Direktur Utama PT KAI itu akan menghadiri tugas di luar negeri.
Kata dia, pemeriksaan akan dijadwalkan ulang untuk waktu yang belum dapat diketahui.  Jonan rencananya  akan diperiksa untuk dua perkara yang tengah didalami oleh KPK, yaitu PLTU Riau-1 dan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

"Ada surat dari pihak Kementerian ESDM tidak bisa memenuhi panggilan penyidik besok pada hari Rabu, karena ada pelaksanaan tugas perjalanan ke luar negeri. Kita akan panggil kembali sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan saksi di tahap penyidikan ini," ucap Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2019).

Sebelumnya KPK menjadwalkan pemeriksaan Jonan sebagai saksi atas dua tersangka, yaitu Sofyan Basir dan Samin Tan. KPK menganggap Jonan mengetahui terkait pokok perkara suap pengadaan proyek PLTU Riau-1 yang menyeret Dirut PLN nonaktif Sofyan Basir sebagai tersangka.

KPK juga menilai bahwa Jonan mengetahui suap terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalido Tuhup milik Samin Tan (SMT) di Kementerian ESDM.   Samin Tan meminta bantuan suap kepada Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih untuk memfasilitasi pertemuan antara dirinya dengan Kementerian ESDM. Samin Tan memberikan hadiah atau janji sebesar Rp5 miliar kepada Eni yang kemudian digunakan untuk keperluan pilkada suami Eni.

Editor: Rony Sitanggang
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.