KBR, Jakarta - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Muhammad Diheim Biru, menyebut kini jumlah petani hanya tinggal sekitar 4 juta orang.
Angka itu ia peroleh dari laporan angkatan kerja nasional yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) 2018.
Jumlah 4 juta jelas sangat kecil dibanding seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 264 juta orang.
Menurut data BPS yang dikutip Diheim, jumlah petani kini juga ada di level terendahnya dalam sepuluh tahun terakhir.
“Penurunan pekerja sektor pertanian ini berpotensi memengaruhi produksi komoditas pangan nasional,” jelas Diheim dalam rilisan pers, Jumat (24/5/2019).
Menurut Diheim, jumlah petani yang sangat minim memunculkan kekhawatiran bahwa produksi pangan tidak akan bisa mencukupi kebutuhan pasar.
“Kesenjangan antara jumlah produksi dengan jumlah permintaan inilah salah satunya yang menyebabkan tingginya harga komoditas pangan,” tambah Diheim.
CIPS juga menegaskan, berkurangnya pekerja di sektor pertanian perlu menjadi evaluasi pemerintah.
Petani Berkurang Akibat Tren Urbanisasi
Diheim menilai, turunnya jumlah petani salah satunya disebabkan oleh tren urbanisasi.
Urbanisasi ke Jakarta, misalnya. Menurut laporan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 – 2035 yang dirilis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan BPS, sejak tahun 2010 lalu gelombang urbanisasi ke Jakarta sudah mencapai 100 persen, atau sudah mencapai batas daya tampung kota.
Menurut Diheim, urbanisasi banyak dilakukan kalangan muda dari pedesaan yang ingin memperbaiki taraf ekonomi mereka.
“Generasi muda yang tumbuh di pedesaan, khususnya mereka yang mendapatkan pendidikan sekolah secara formal, cenderung ingin mengejar pekerjaan yang berpotensi memberikan banyak penghasilan secara cepat, yang biasanya berasal di daerah perkotaan,” jelasnya.
Menurutnya, perkembangan lapangan kerja di kota membuat kalangan muda pedesaan tidak tertarik menjadi petani.
“Ketidaktertarikan mereka pada pekerjaan seperti bertani yang digeluti orang tua mereka di antaranya disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengembangkan diri dan tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka,” tulisnya.
Swasta Perlu Ikut Membangun Pertanian
Diheim berpandangan bahwa demi menjaga kestabilan produksi pangan, perlu ada sistem yang bisa menekan urbanisasi dan menopang
sektor pertanian.
“Laju urbanisasi sebaiknya ditekan melalui penggunaan teknologi pertanian yang lebih efisien, seperti penggunaan benih berkualitas baik dan alat pertanian terkini,” jelasnya.
Ia menyebut pihak swasta perlu ikut berperan membangun sektor pertanian, baik dari segi manajemen rantai pasokan dan distribusi pangan, maupun dalam hal pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
Diheim pun berharap profesi petani bisa mendapat jaringan pasar yang lebih banyak dan penghasilan yang lebih besar.
Donny diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Saeful.
"Bagaimana langkah konkret Chevron menyelesaikan itu, mengingat waktu selesai kontrak kerja sama sudah semakin dekat.”
"Kita sudah menerbitkan surat perintah penangkapan. Surat permintaan bantuan kepada Polri dalam rangka mencari dan menangkap tersangka tersebut sudah dilayangkan."
"Jadi bagi perusahaan tambang tertentu yang memiliki program hilirisasi, tidak ada batasnya. Apa dampak ini semua? Pengusiran akan terjadi terhadap orang-orang di kampung."
"Saya kira itu jelas menyengsarakan rakyat ya. Dan itu jelas mengkhianati cita-cita untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan segala macam gombalnya pada waktu pemilu," ujar Fadli Zon.
"Kami masih perlu waktu mendiskusikan termasuk dengan keluarga," kata Rommy kepada hakim. 
"Kalau itu dipaksakan, kami akan melaksanakan mogok nasional. Kami akan mengosongkan pabrik-pabrik, sampai omnibus law cluster ketenagakerjaan di-drop."
"Dengan rumus penetapan upah per jam, ini intinya akal-akalan mereka (pengusaha) saja agar memberikan upah lebih kecil, itu saja intinya."
"Filosofi fleksibilitas kerja (artinya) perlindungan terhadap pekerja itu dicabut sedikit demi sedikit. Dampaknya, perusahaan akan menerima pekerja melalui sistem kontrak dan outsourcing saja."
"Barang-barang dari produsen pasti dibawa ke pelabuhan, apakah untuk dijual ke tempat lain atau ekspor. Jadi sebelumnya dimasukan ke iradiator gamma supaya lebih tahan lama."
"Pasal-pasal yang melindungi pekerja atau tenaga kerja justru malah direvisi. Sehingga akan semakin tidak ada kepastian hukum bagi para pekerja."
"Sehingga publik dapat dengan jelas menilai apakah substansi serta materi muatan yang diatur dalam RUU itu cukup layak untuk ditempatkan dalam level undang-undang."
"Isu besar di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini ada di klaster pertama, yaitu Penyederhanaan Perizinan Berusaha," kata Sesmenko Perekonomian.
"Kalau memang mau diteruskan atau dihentikan, ya Jaksa Agung untuk memproses lanjutan dari berkas penyelidikan Komnas HAM yang pro-justisia ini."
"Karena kita ingin membangun sebuah kepercayaan, sehingga dari kepercayaan yang dibangun akan memudahkan kita nanti melakukan kerja-kerja bersama,” ujar Jokowi. 
Jokowi tidak mau karena ada masalah konektivitas antar-wilayah membuat para peserta terlambat hadir untuk bertanding. 
"Semua ekspektasi masyarakat terhadap saya tidak akan tercapai dalam lima tahun. Tidak mungkin, mohon maaf," kata Mendikbud Nadiem.
"Menghilangkan tambang-tambang tanpa izin, dan merehabilitasi, mereklamasi bekas-bekas tambang itu yang banyak di sekitar ibu kota, memang kewajiban kita itu,” kata Jokowi.
"Kami tidak sedang mengancam kebebasan pers dengan sikap dan perlakuan media terhadap peristiwa yang kami alami, walaupun kami merasa dirugikan, sangat dirugikan, sangat dipojokkan." 
"Pemohon juga menyebutkan pengangkatan 12 Wakil Menteri merupakan tindakan subjektif Presiden yang tidak memiliki alasan urgensi yang jelas," papar humas MK.