KBR, Jakarta - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Muhammad Diheim Biru, menyebut kini jumlah petani hanya tinggal sekitar 4 juta orang.
Angka itu ia peroleh dari laporan angkatan kerja nasional yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) 2018.
Jumlah 4 juta jelas sangat kecil dibanding seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 264 juta orang.
Menurut data BPS yang dikutip Diheim, jumlah petani kini juga ada di level terendahnya dalam sepuluh tahun terakhir.
“Penurunan pekerja sektor pertanian ini berpotensi memengaruhi produksi komoditas pangan nasional,” jelas Diheim dalam rilisan pers, Jumat (24/5/2019).
Menurut Diheim, jumlah petani yang sangat minim memunculkan kekhawatiran bahwa produksi pangan tidak akan bisa mencukupi kebutuhan pasar.
“Kesenjangan antara jumlah produksi dengan jumlah permintaan inilah salah satunya yang menyebabkan tingginya harga komoditas pangan,” tambah Diheim.
CIPS juga menegaskan, berkurangnya pekerja di sektor pertanian perlu menjadi evaluasi pemerintah.
Petani Berkurang Akibat Tren Urbanisasi
Diheim menilai, turunnya jumlah petani salah satunya disebabkan oleh tren urbanisasi.
Urbanisasi ke Jakarta, misalnya. Menurut laporan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 – 2035 yang dirilis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan BPS, sejak tahun 2010 lalu gelombang urbanisasi ke Jakarta sudah mencapai 100 persen, atau sudah mencapai batas daya tampung kota.
Menurut Diheim, urbanisasi banyak dilakukan kalangan muda dari pedesaan yang ingin memperbaiki taraf ekonomi mereka.
“Generasi muda yang tumbuh di pedesaan, khususnya mereka yang mendapatkan pendidikan sekolah secara formal, cenderung ingin mengejar pekerjaan yang berpotensi memberikan banyak penghasilan secara cepat, yang biasanya berasal di daerah perkotaan,” jelasnya.
Menurutnya, perkembangan lapangan kerja di kota membuat kalangan muda pedesaan tidak tertarik menjadi petani.
“Ketidaktertarikan mereka pada pekerjaan seperti bertani yang digeluti orang tua mereka di antaranya disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengembangkan diri dan tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka,” tulisnya.
Swasta Perlu Ikut Membangun Pertanian
Diheim berpandangan bahwa demi menjaga kestabilan produksi pangan, perlu ada sistem yang bisa menekan urbanisasi dan menopang
sektor pertanian.
“Laju urbanisasi sebaiknya ditekan melalui penggunaan teknologi pertanian yang lebih efisien, seperti penggunaan benih berkualitas baik dan alat pertanian terkini,” jelasnya.
Ia menyebut pihak swasta perlu ikut berperan membangun sektor pertanian, baik dari segi manajemen rantai pasokan dan distribusi pangan, maupun dalam hal pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
Diheim pun berharap profesi petani bisa mendapat jaringan pasar yang lebih banyak dan penghasilan yang lebih besar.
"KPK rasanya seperti dikepung dari berbagai macam sisi," kata Agus di Gedung KPK
Pertemuan itu hanya bersifat transaksional belaka. 
Kenaikan tarif cukai rokok untuk menekan konsumsi rokok, mengatur industri tembakau dan menekan peredaran rokok ilegal.
Publik diminta terima putusan DPR
"Lembaga antikorupsi harus punya kewenangan untuk merekrut dan memberhentikan pegawainya sendiri, dengan mengacu pada prosedur internal yang jelas dan transparan."
"Padahal di dalam rumah pintu dan jendela tertutup semua, tapi mata pedih, nafas jadi sesak. Semoga segera selesai asap ini."
"Seperti kayak presiden, presiden saja diawasi. "
Pemungutan suara, 5 yang mendapat suara terbanyak adalah Nawawi Pomolango, Lili Pintouli Siregar, Nurul Ghufron, Alexander Marwata, dan Firli Bahuri. 
"Saat rapat saya sendiri menghadapi lima pimpinan, tidak satupun pimpinan yang mengatakan bahwa saya melanggar. "
Kita tidak bisa mempercayai sesuatu hal informasi-informasi sepihak. Tidak ada bukti. Harusnya kan disampaikan bukti," kata Mulyadi
Seharusnya surat yang sudah dikirimkan KPK dapat dipertimbangkan lebih jauh oleh DPR untuk memastikan pimipinan KPK kedepan adalah orang-orang berintegritas," ucap Kurnia.
Pemerintah lamban, dan tidak memprioritaskan, serta terkesan abai, dalam menangani kasus Papua, khususnya pengungsi Nduga.
Apapun risikonya, menyuarakan perlawanan akan perlemahan, penggagalan, hingga pemberantasan korupsi di Indonesia penting, karena korupsi harus diberantas di Indonesia.
PB Djarum akan mengganti nama "Audisi Umum Beasiswa PB Djarum" menjadi "Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis".
Habibie dikenang sebagai sosok pemberani dan peka HAM
"Kritik terbuka adalah hasil dari proses demokrasi yang telah ia mulai."
"Meloloskan Capim KPK bermasalah dan merevisi UU KPK merupakan pelemahan lembaga antikorupsi. Sebab, memiliki kecenderungan untuk melemahkan KPK," ujar Yunahar Ilyas.
Mahasiswa sejumlah daerah gelar aksi tolak upaya pelemahan KPK