Menyambut bulan Ramadhan, umat Islam yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN)
diimbau tetap bekerja seperti biasa.
Imbauan itu datang dari Sekjen Kemendagri, dan disampaikan oleh staf ahlinya, Didik Suprayitno.
"Walaupun bulan Ramadhan sedang berpuasa, kinerja dan kerjanya tetap," jelas Didik di Kemendagri, Jakarta (3/5/2019).
Sebelumnya, Kemendagri telah mengeluarkan surat edaran tentang penetapan jam kerja pegawainya selama bulan Ramadhan.
Hari Senin – Kamis jam kerjanya adalah pukul 08.00 – 15.00, sedangkan untuk hari Jumat jam kerjanya pukul 08.00 – 15.30 waktu setempat.
"Jam kerja pada bulan Ramadhan sudah diatur dan beban kerjanya tetap sama," tegas Didik.
Berlaku untuk
Semuanya
Tak hanya untuk pegawai Kemendagri, aturan jam kerja serupa juga berlaku untuk pegawai di kementerian/lembaga lainnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) juga sudah lebih dulu menyebar surat edaran serupa kepada para Menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Kapolri, Jaksa Agung, dan TNI.
Aturan sama juga diberlakukan bagi Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, Gubernur, Bupati, serta Walikota.
Selama tujuh tahun pemerintahan Jokowi upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu justru melemah dan cenderung jalan di tempat.
Presiden menginginkan agar para santri dapat bersaing dengan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya
Puluhan tersangka tersebut memiliki peran yang beragam.
Selebgram Kabur Karantina dan Absennya Bendera Merah Putih di Piala Thomas
Peran santri sangat dibutuhkan dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19.
Pertemuan itu digelar dalam rangka penguatan pengawasan eksternal dalam aspek HAM.
Vaksinasi sangat tergantung, satu, stok atau logistik, kedua adalah layanan kesehatan, ketiga adalah masyarakat.
Fatia menilai, Presiden Jokowi tak punya komitmen dalam memperbaiki situasi HAM saat ini.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengingatkan pemerintah Indonesia agar tidak mengendurkan kapasitas tes Covid-19 dan pelacakan kasus.
Berdasarkan data terakhir, timbulan sampah di Jateng pada 2020 mencapai 6 juta ton.
Hakim MK menilai kesaksian Fraksi Partai Demokrat dibutuhkan, karena fraksi itu memilih keluar atau walkout saat sidang paripurna DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja, pada 5 Oktober 2020.
Jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 51.722 unit. 
"Langsung kita mitigasi, sekolahnya (Klaster Covid PTM SD di Solo) langsung kita tutup sementara. Sekolah yang lain tidak perlu takut dilanjut PTM saja."
"Presiden menekankan kepada kami semua agar betul-betul berhati-hati menyiapkan seluruh langkah mitigasi apabila terjadi gelombang ketiga"
"Segera dilakukan tracing, ya mudah-mudahan cepat. Tracing dan testing. Supaya kita bisa lakukan treatment (klaster covid PTM SD)"
Kepala negara menginstruksikan agar kegiatan seperti pernikahan dan pariwisata patuh penerapan prokes.
Saat ini pemerintah masih bernegosiasi dengan beberapa negara.
Sebetulnya kami sudah komunikasi dan ada beberapa event yang tetap dapat dilakukan
tim itu juga ditugaskan untuk menginvestigasi penyebab sanksi WADA untuk Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI).
