KBR, Malang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terus mengincar tersangka baru dalam kasus korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP). Termasuk kemungkinan menyeret tersangka baru dengan jerat pasal tindak pidana pencucian uang.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, proses persidangan terhadap seluruh tersangka yang terlibat perkara ini bisa jadi pintu masuk untuk membongkar megakorupsi proyek e-KTP.
"Kami sedang cari celah untuk melanjutkan kasus itu. Dari proses persidangan dan alat bukti yang ada, mudah-mudahan teman penyidik dan penuntut bisa membawa kasus misalnya pencucian uang," kata Agus usai menjadi pembicara di Universitas Brawijaya Malang, Jumat (4/5/2018).
Agus melanjutkan, penyidik terus mendalami peran sejumlah kelompok dalam korupsi yang merugikan negara Rp2,3 triliun tersebut.
"Di samping selama di persidangan itu, kami dalami klaster mana lagi yang harus bertanggung jawab. Ada klaster pengusaha, birokrat, politisi nanti coba didalami lagi kira-kira berlanjut ke mana."
Baca juga:
- KPK Didesak Kembangkan Perkara e-KTP ke Pidana Korporasi dan TPPU
- Jaksa KPK Sebut Korupsi e-KTP Libatkan Pelbagai Pihak Luar Negeri
Kasus korupsi proyek KTP elektronik tahun 2010 menyeret politikus Golkar Setya Novanto ke penjara. Bekas Ketua DPR itu divonis 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta, serta diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 7,3 juta dolar Amerika. Ia juga dikenai hukuman pencabutan hak politik selama lima tahun setelah menjalani hukuman.
Dalam berkas putusan Setya Novanto, ada 27 pihak yang diduga menerima aliran duit korupsi e-KTP. Beberapa di antaranya bekas Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dan sejumlah perusahaan misalnya PT Quadra Solution, PT Sucofindo dan PT Sandipala Artha Putra.
Baca juga:
- Ratusan Ribu DPT Bermasalah, Ada Kaitannya dengan e-KTP?
- Disebut Setnov Ikut Terima Duit e-KTP, Begini Kata Puan Maharani
Editor: Nurika Manan
Pemicunya yaitu informasi terkait adanya relokasi atau penggusuran terhadap masyarakat setempat.
43 persen masyarakat masih meminta informasi tata cara pengajuan KUR.
Nama Whoosh adalah singkatan dari Waktu Hemat Operasi Optimal Sistem Hebat.
Pengabdian Nining Elitos bagi perjuangan buruh
"Intimidasi bisa terkait kepada yang namanya peserta pemilu, kepada penyelenggara Pemilu, apalagi kepada pemilih"
"Kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, bapak presiden, pengoperasian kereta api cepat Jakarta Bandung masih tidak dikenakan biaya atau gratis," 
"Masih terdapat 160 kabupaten kota yang penyerapan anggaran masih 0 persen"
Kawin tangkap merendahkan martabat perempuan
“Yang kita tuntut tentu pejabat tertinggi di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menjabat saat terjadi peristiwa yaitu Nico Afinta,"
Menyoal cekcok food vlogger dan perkara pelecehan yang dialami musisi perempuan.
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
