KBR, Jakarta- Pusat Polisi Militer (Puspom TNI) menetapkan 3 orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter Agusta Westland (AW) 101. Panglima TNI, Gatot Nurmantyo mengatakan, ketiga orang tersangka tersebut adalah Marsekal Pertama (Marsma) TNI FA sebagai pejabat pembuat komitmen proyek, Letnan Kolonel (Letkol) ADM WW sebagai pejabat pemegang kas (Pekas), Pelda SS sebagai staf pejabat pemegang kas yang menyalurkan dana kepada pihak-pihak terkait proyek.
Kata Gatot, pengungkapan dugaan korupsi pengadaan helikopter ini dilakukan atas kerjasama TNI dengan PPATK dan KPK yang dilakukan sejak Januari lalu.
"Dari hasil pemeriksaan tim POM TNI dan KPK terhadap saksi. Dari TNI dan sipil, TNI 6 orang, sipil non militer 7 orang. Barang bukti blokiran Diratama Jaya Mandiri selaku penyedia barang sebesar Rp139 miliar. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut penyidik POM TNI punya alat bukti yang cukup dan meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan sementara menetapkan 3 Tsk militer," ujarnya kepada wartawan di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (26/05).
Menurut dia kerugian keuangan negara akibat dugaan tindak pidana korupsi ini diperkirakan sekitar 220 miliar Rupiah dari nilai kontrak 738 miliar rupiah. Dugaan awal jumlah kerugian keuangan negara tersebut diakibatkan penggelembungan harga dari tersangka dan pihak swasta terkait spek helikopter tersebut.
Dia memastikan, penyelidikan atas ketiga tersangka ini merupakan penyidikan awal yang tidak menutup kemungkinan bisa menjerat pihak lain pada pengembangan kasus selanjutnya.
"Jadi dengan kerja sama hasil penyelidikan POM TNI dan KPK dan PPATK, terhadap dugaan penyimpangan pengadaan Heli AW 101 TNI AU hasil sementara perhitungan ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp. 220 miliar dengan basis perhitungan saat itu nilai 1 usd Rp13.000," ucapnya.
Dia menambahkan, ketiga tersangka merupakan anggota dari TNI Angkatan Udara yang bukan ditempatkan di lembaga negara lain.
Kata dia, selain diduga melakukan tindak pidana korupsi, ketiganya juga dianggap melanggar perintah, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, ketiga tidak mengikuti peraturan dalam pengadaan barang dan jasa, penggelapan dan yang kelima pemalsuan. Mereka akan disidang di pengadilan militer.
"Jangan khawatir kalau kita tidak terbuka tidak mungkin saya sekarang mengumumkan di ruangan KPK. Saya datang terima kasih ke KPK karena tanpa KPK kita tidak akan dapatkan. Karena ada orang-orang sipil. Saya minta media mengawasi TNI sampai akhir persidangan tidak ada yang ditutup-tutupi di sini karena yang diselewengkan adalah uang rakyat jadi harus dipertanggungjawabkan ke rakyat," tambahnya.
enetapan 3 tersangka oleh Puspom TNI bakal dijadikan acuan untuk menjerat pihak lain.
"Tersangka dari pihak TNI-nya sudah dinaikkan kemudian swastanya yang menangani KPK dan hari ini sudah dilakukan penyelidikan dan mudah-mudahan tidak lama dilakukan penyidikan sehingga dalam waktu tidak terlalu lama bisa berjalan bersama. Tapi kita sepakat TNI akan dilakukan di peradilan militer kemudian swasta di Tipikor biasa dan kemungkinan koordinasi akan berlanjut karena sebelumnya kita berkoordinasi untuk PT PAL dan sebelumnya juga sudah Bakamla," ujarnya kepada wartawan di Kantor KPK, Jakarta.
Kata Agus, KPK sudah menggeledah empat lokasi di Jakarta dan Sentul, Bogor. Tempat tersebut merupakan kantor dan rumah dari perusahaan yang memegang pengadaan barang dalam proyek tersebut.
"Kenapa swasta kita masih menunggu karena masih mengumpulkan fakta dan data. Terus terang 2 hari yang lalu kita melakukan penggeledahan dari POM TNI, kita back up sudah dilakukan penggeledahan di 4 lokasi. Kantor Diratama Jaya Mandiri di Sentul dan di Bidakara, rumah saksi swasta di Bogor, dan swasta di Sentul City," ucapnya.
Editor: Rony Sitanggang
Sensus pertanian diharapkan bisa dijadikan landasan bagi pemerintah untuk mencatat by-name by-address siapa saja yang berhak mendapatkan subsidi pertanian. Seperti subsidi pupuk dan lain-lain.
"Potensi korupsi tinggi itu berawal dari conflict of interest (konflik kepentingan) antarinstansi dan pelaksananya. Sehingga itu menjadi paradoks satu sama lain."
Dari beberapa jenazah yang dipulangkan, sebagian PMI kehilangan satu ginjalnya. Kebanyakan jenazah PMI tersebut berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka sudah bekerja antara 5-10 tahun. 
"Bagaimana anak muda memaknai Pancasila? Sementara itu, penutupan kampus berimbas pada para mahasiswanya."
"Saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstrimisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama. Mari kita menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita."
Usaha mikro kecil terhambat regulasi dan jebakan zona nyaman
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Pagu indikatif Kemenkumham pada 2024 menurun jika dibandingkan 2023.
Jadi arahan Bapak Presiden jelas minta dipercepat, di bulan September harus semuanya sudah selesai.
“Kita tidak boleh kalah dengan kenaikan harga komoditas dengan alasan musim."
Flexing bisa dijadikan ajang bersaing atau cara untuk mendapatkan pengakuan orang lain.
Cara menampilkan citra diri agar eksis di media sosial
"Maraknya politik uang mengindikasikan pemilu kita masih memiliki tantangan yang luar biasa,"
Ekspor pasir laut sebenarnya sudah dilarang sejak 20 tahun lalu. 
"Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu, sama sekali enggak."
Nanti kan kita tentukan titik-titik mana saja yang boleh diambil. Jadi tidak sembarangan itu untuk dilakukan di semua titik
"Hampir 60-70% itu anak-anak itu langsung putus sekolah akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau dipaksa menikah,"
Jadi yang milih bukan Presiden, hati-hati, yang milih ini rakyat.
"Perokok pemula naik drastis selama 10 tahun terakhir, ketika kita sudah melihat data yang per dekade itu naiknya 240 persen,"
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
