KBR, Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM akan menjatuhkan sanksi kepada para narapidana yang kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau.
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia di Kementerian Hukum dan HAM, Mualimin Abdi mengatakan narapidana yang kabur terancam dicabut hak menerima remisi ataupun pembebasan bersyaratnya.
"Kalau dia sudah mau keluar, lalu dia lari. Maka hak-haknya akan dicabut. Mereka yang semestinya dapat pembebasan bersyarat atau remisi, akan kita tinjau ulang," ujar Mualimin di kantor Kemenkumham, Selasa (9/5/2017).
Mualimin mengatakan tim dari Kementerian Hukum dan HAM akan segera mengunjungi Rutan IIB Pekanbaru untuk mencari solusi menangani masalah kelebihan kapasitas.
Mualimin mengatakan tim akan mendata narapidana yang akan habis masa hukumannya, sudah sakit parah, atau terlalu tua.
"Kita sepakat akan mendorong Presiden memberikan grasi kepada mereka yang akan habis masa tahanannya, yang sakit-sakitan, atau sudah tua," kata Mualimin.
Khusus untuk narapidana pemakai narkoba yang masa hukumannya akan habis, kata Mualimin, Kemenkum HAM berencana mengarahkan mereka untuk menjalani program rehabilitasi. Ini dilakukan untuk mengurangi jumlah narapidana di rutan.
Baca juga:
-
Ratusan Napi Kabur, Menteri Yasonna Copot dan Pecat Pejabatnya
-
Napi Kabur, Polda Riau Bentuk Tim Khusus Selidiki Pungli di Rutan Pekanbaru
Editor: Agus Luqman
"Pak Erick ada tren kenaikan, Ridwan Kamil ada tren penurunan,"
Sensus pertanian diharapkan bisa dijadikan landasan bagi pemerintah untuk mencatat by-name by-address siapa saja yang berhak mendapatkan subsidi pertanian. Seperti subsidi pupuk dan lain-lain.
"Potensi korupsi tinggi itu berawal dari conflict of interest (konflik kepentingan) antarinstansi dan pelaksananya. Sehingga itu menjadi paradoks satu sama lain."
Dari beberapa jenazah yang dipulangkan, sebagian PMI kehilangan satu ginjalnya. Kebanyakan jenazah PMI tersebut berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka sudah bekerja antara 5-10 tahun. 
"Bagaimana anak muda memaknai Pancasila? Sementara itu, penutupan kampus berimbas pada para mahasiswanya."
"Saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstrimisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama. Mari kita menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita."
Usaha mikro kecil terhambat regulasi dan jebakan zona nyaman
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Pagu indikatif Kemenkumham pada 2024 menurun jika dibandingkan 2023.
Jadi arahan Bapak Presiden jelas minta dipercepat, di bulan September harus semuanya sudah selesai.
“Kita tidak boleh kalah dengan kenaikan harga komoditas dengan alasan musim."
Flexing bisa dijadikan ajang bersaing atau cara untuk mendapatkan pengakuan orang lain.
Cara menampilkan citra diri agar eksis di media sosial
"Maraknya politik uang mengindikasikan pemilu kita masih memiliki tantangan yang luar biasa,"
Ekspor pasir laut sebenarnya sudah dilarang sejak 20 tahun lalu. 
"Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu, sama sekali enggak."
Nanti kan kita tentukan titik-titik mana saja yang boleh diambil. Jadi tidak sembarangan itu untuk dilakukan di semua titik
"Hampir 60-70% itu anak-anak itu langsung putus sekolah akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau dipaksa menikah,"
Jadi yang milih bukan Presiden, hati-hati, yang milih ini rakyat.
"Perokok pemula naik drastis selama 10 tahun terakhir, ketika kita sudah melihat data yang per dekade itu naiknya 240 persen,"
