KBR, Jakarta - TNI mengklaim kegiatan penyisiran atau sweeping terhadap atribut atau orang-orang yang terindikasi mendukung gerakan komunis dilakukan untuk membantu kepolisian. Juru Bicara TNI Angkatan Darat, Sabrar Fadhilah menjelaskan, TNI memiliki inisiatif membantu kepolisian untuk mencegah kebangkitan ideologi komunis dan PKI.
"Fenomena kebangkitan ideologi komunisme dan PKI sudah sangat masif di masyarakat."Katanya kepada KBR, Kamis (12/5/2016). Upaya ini menurut Sabrar bisa dilakukan tanpa harus menunggu permintaan dari kepolisian.
"TNI juga kan sebagai anak bangsa. Saya kira setiap anak bangsa bisa melaporkan kejadian seperti ini. Kalau membaca surat edaran tersebut, semua dalam rangka mengedepankan hukum, Undang-undang, kemudian juga membantu pihak kepolisian. (Artinya tidak perlu ada permintaan dari kepolisian?) Tidak perlu. Masyarakat juga tidak perlu menunggu sinyal-sinyal dari kepolisian apabila melihat hal-hal semacam itu. Mereka boleh lapor kepada aparat keamanan. Bisa kepolisian ataupun TNI. Asal selanjutnya diserahkan kepada polisi untuk diselidiki lebih lanjut," Jelasnya.
Sebelumnya, TNI
dikritik atas upaya penyisiran atau sweeping terhadap buku-buku, atau
atribut yang dianggap berkaitan dengan paham komunis. Pengamat militer
menyebut, tugas itu bukanlah tugas tentara, melainkan kewenangan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
Meski begitu, lanjutnya, TNI bisa diminta bantuan oleh Kepolisian dalam hal-hal
tertentu, semisal penangkapan teroris. Hanya saja, perbantuan itu harus jelas
sehingga tak menimbulkan keresahan di masyarakat.
Sebelumnya, di berbagai daerah, sejumlah penerbit buku didatangi tentara. Toko Buku Ultimus Bandung misalnya, kedatangan anggota TNI yang menanyakan tentang buku-buku yang dijual Ultimus. Mereka ingin memastikan apakah ada yang mengandung komunis atau berkaitan dengan PKI atau tidak. Begitu pula Resist Book, Yogjakarta yang didatangi tentara pada Selasa (10/5/2016) siang. Sementara di Ternate, Kodim 1501 Ternate menyita lima buku milik aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Di antaranya, Nalar yang memberontak (filsafat Maxisme), Investigasi Tempo “Lekra dan Geger 1965”, dan Orang yang di persimpangan Kiri Jalan.
Editor: Malika
Nah, konsep puncaknya ini secara global ini umur segini nanti kita lihat di Indonesia bagaimana 10 tahun sampai 12 tahun, 5 tahun sampai 6 tahun," 
Dan sudah dilakukan pengulangan juga pengujian. Dan hasilnya adalah memenuhi standar sesuai dengan farmakope Indonesia.
"Gas bumi merupakan energi fosil paling bersih dan paling banyak digunakan setelah minyak bumi dan batu bara.
Tiap enam bulan sekali 100 ribu menurut saya sih suatu angka yang masih make sense ya..
Dua hal diduga sebabkan Minyakita langka. Yaitu migrasi konsumen minyak goreng premium ke minyak goreng curah subsidi serta karena suplai CPO digunakan untuk program biodiesel B35.
“Dalam rapim (rapat pimpinan) TNI-Polri ini saya ingin agar visi itu sama, tugas TNI dan Polri itu menjaga di sebelah mana itu menjadi jelas, jadi arahnya ke sana,” 
"Frasa ini saya sampaikan dalam suasana yang sangat canda dalam artian bentuk kelakar"
"Saya kadang sedih masuknya NU ke politik sejak masa reformasi dan diberlakukannya sistem politik demokrasi yang harus berbasis massa begitu ya..."
Pertanyaan "Maukah kau menikah denganku?" tak selalu berujung pada jawaban "Iya". Namun jika penolakan lamaran didasari atas rasa ketakutan berlebih, bisa jadi Gamophobia sebabnya. 
"Kita akan segera mengirim misi bantuan ke dan itu bagian daripada tanggung jawab internasional kita,"
”Oleh karenanya mereka enggak berani ke kebun."
"Melalui proses hukum juga, denda administratif dalam bentuk denda bisa dijalankan untuk bagimana perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pemulihan terhadap sistem gambut," 
Jadi saya akan cek dan terus akan lakukan setiap minggu ke pasar..
Adapun empat tersangka korupsi yang masih buron adalah Harun Masiku (HM), Ricky Ham Pagawak (RHP), Paulus Tannos (PT), dan Kirana Kotama (KK).
Persidangan kami tujukan untuk menjadi ruang membuka informasi peristiwa secara benar dan secara jujur. Karena ruang itu yang disembunyikan oleh pemerintah, Kemenkes, dan BPOM. 
Indeks persepsi korupsi yang diterbitkan beberapa hari yang lalu menjadi masukan bagi pemerintah dan juga bagi aparat penegak hukum untuk memperbaiki diri.
"Sedang menuju lokasi gempa untuk mengevakuasi 104 WNI dari lima titik, Gaziantep, Kahramanmaras, Adana, Hatay, dan Diyarbakir. Mareka akan dievakuasi ke Ankara,”
Kehadiran NU mendapat apresiasi banyak pihak, terkait kiprah NU di bidang keagamaan dan keislaman, di bidang kemasyarakatan/sosial, hingga politik.
"Saya kira alat-alat itu penting untuk diperbaiki ya. Karena kita negara itu sering terjadi tsunami. Untuk anggaran itu kan enggak mesti sekaligus. Tetapi penting, alat itu mesti ada,"
