KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri menghapus 3 ribu peraturan daerah bermasalah, selambatnya Juli mendatang. Ia melanjutkan, penghapusan ribuan Perda tersebut tak perlu melalui proses pengajian. Kata dia, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah menyanggupi permintaan tersebut.
"Ada kurang lebih 3 ribu aturan perda yang menghambat, bermasalah, banyak mungkin aturan yang berkaitan dengan investasi, perizinan, retribusi, udah lah, nggak usah pikir panjang, saya udah perintahkan, Juni atau maksimal Juli nanti harus hapus, ada 3 ribu lebih, sehingga kecepatan daerah untuk memutuskan ini menjadi lebih gampang, jangan sampai justru in ikita habiskan untuk 3 ribu lebih" kata Jokowi dalam pidato penutupan Pameran Investasi yang digelar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di JI Expo Kemayoran, Sabtu (7/5).
Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah membuat perda yang berkualitas dan mempercepat pengambilan keputusan. Kata dia, aturan perizinan yang banyak dan lama harus dipangkas dan dipercepat dengan sistem online.
BKPM Jadi Contoh Pemangkasan Waktu Perizinan
Presiden Joko Widodo meminta, pemerintah daerah mampu mencontoh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang sukses memangkas waktu perizinan menjadi tiga jam.
"Dulu di BKPM juga sama, izin bisa 6 bulan, 8 bulan, setahun, sekarang nyatanya bisa 3 jam untuk 8 izin, kenapa daerah tidak bisa? ini masalah niat, mau atau tidak mau" ujar dia.
Pemerintah daerah diminta melakukan sinergi dan mendukung pemerintah pusat terkait deregulasi yang tertuang dalam paket-paket kebijakan ekonomi. Jokowi menyebut, pemerintah daerah juga bisa menyusun paket kebijakan sendiri untuk menarik investor. Dia meminta kepala daerah memelajari kesuksesan Vietnam.
"Yang sangat progresif sekarang ini adalah Vietnam, sangat cepat sekali mengantisipasi perubahan. Jadi paket-paket ekonomi itu tidak hanya diatur oleh pusat, mestinya daerah juga mampu membuat paket-paket ekonomi dalam rangka menarik investasi, menarik perdagangan untuk masuk ke daerah kita masing-masing" tambahnya.
Editor: Nurika Manan
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
