BERITA

Presiden Didesak Manfaatkan Dukungan Politik untuk Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu

"Masuknya Golkar dan parpol lainnya ke kubu pemerintah membuat modal politik Jokowi cukup kuat saat ini di hadapan partai oposisi. "

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo dinilai dapat memanfaatkan dukungan politik dari parpol koalisi pemerintah untuk mendorong penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Wakil koordinator bidang advokasi Kontras, Yati Andrian mengatakan, masuknya Golkar dan parpol lainnya ke kubu pemerintah membuat modal politik Jokowi cukup kuat saat ini di hadapan partai oposisi. 

Karena itu, kata dia, Jokowi semestinya tidak perlu lagi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

"Saya melihat ada modal politik sebetulnya yang dimiliki pak Jokowi, mungkin saya terlalu naif karena mungkin persoalan paling besar dari penyelesaian persoalan ini adalah dukungan politik tapi dengan waktu perlahan kita lihat dukungan politik untuk Jokowi cukup memadai. Hari ini Golkar, yang boleh saya sebut adalah salah satu partai yang sangat tidak reformis untuk pelanggaran HAM berat masa lalu, bergabung dengan Pemerintahan Jokowi. Harusnya Jokowi jeli dengan begini banyak dukungan di parlemen partai politik," ungkap Yati (29/5/2016).

Sejalan dengan Yati, Aktivis HAM dari Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) Usman Hamid meminta Presiden Joko Widodo untuk berani memastikan semua aparatur pemerintahannya sejalan dengan semangat penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu. Dukungan itu, Kata Usman, termasuk dari semua partai yang masuk dalam koalisi pemerintah.

"Termasuk untuk mengatasi kendala politik elektoral. Jadi andai dalam tubuh pemerintah terdapat partai yang merupakan bagian koalisi pemerintahan tapi menolak usaha untuk menyelesaikan pelanggaran HAM, maka di situ juga presiden diuji keberaniannya," ujar Usman (29/5/2016).

Usman menambahkan, penting bagi Presiden untuk memastikan adanya dukungan penuh dalam setiap upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sebagai agenda nasional. Menurut Usman, presiden pun perlu keberanian untuk menindak Menteri Pertahanan yang disebutnya mbalelo.

Editor: Sasmito Madrim 

• usman hamid
• kontras
• Pelanggaran HAM Masa Lalu