KBR, Jakarta– Penguatan nilai tukar rupiah tidak berlaku terhadap Yen. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, BPS, Sasmito Hadi Wibowo mengatakan, rupiah mengalami pelemahan atau terdepresiasi terhadap Yen. Menurut Sasmito, hal itu karena kebijakan moneter di Jepang memberikan berbagai kemudahan untuk mendorong konsumsi masyarakatnya.
“Yang mengalami penyurunan Yen, ini disebabkan, Jepang sedang mengalami recovery, dengan meningkatkan daya beli masyarakatnya, dengan cara antara lain menekan pajak,” kata Sasmito di kantornya, Senin (16/05/16).
Hari ini Badan Pusat Statistik mengumumkan penguatan nilai tukar rupiah terhadap tiga mata uang asing. “Secara rata-rata nasional, bulan April 2016 dibandingkan Maret 2016, dari dari empat mata uang yang paling banyak ditransaksikan di Indonesia, tiga mengalami apresiasi atau rupiah menguat, yaitu terhadap US dolar, Australian dolar, dan Euro”Jelas Sasmito.
Sasmito mengatakan, pada bulan lalu, nilai eceran rupiah rata-rata tertinggi nasional terhadap dolar AS terjadi pada pekan kedua April 2016, yakni sebesar Rp 13.119,71 per USD. Sedangkan menurut provinsi, level tertinggi terjadi di Kalimantan Utara, yang mencapai Rp 12.945 per USD.
Selain itu, nilai eceran rupiah rata-rata tertinggi terhadap dolar Australia terapresiasi 0,09 persen dengan level tertinggi Rp 9.662,4 per AusD terjadi pada pekan pertama April 2016. Adapun nilai eceran rupiah rata-rata tertinggi terhadap Euro terapresiasi 0,59 persen, dengan level tertinggi terjadi pada pekan kedua April 2016 senilai Rp 14.882,08 per Euro.
Sementara itu, nilai eceran rupiah rata-rata tertinggi terhadap Yen melemah sebesar 0,78 persen. Level terendah nilai eceran rupiah itu terjadi pada pekan ketiga April 2016 senilai Rp 119,99 per Yen.
Editor: Malika
50 RUU Prioritas untuk Prolegnas 2020 ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Ada juga sejumlah faktor psikologis yang membuat banyak orang mau jadi pengikut mereka, yaitu post-power syndrome, kurang kasih sayang, dan keinginan menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
"Dibikin catatan kutipan itu dari mana? Kalau seperti ini kan plagiat. Kalau plagiat masa kita harus bertanya lanjut?"
"Minimal kalau kita wali kelas, kalau SMP punya 32 murid di kelas, kita harusnya berteman dengan media sosial ke-32 anak ini,” kata Komisioner KPAI.
“Sampai saat ini belum ada draf yang disampaikan pemerintah terkait omnibus law," kata Ketua DPR Puan Maharani.
Untuk kegiatan usaha 'risiko rendah', masyarakat cukup melakukan pendaftaran.
Donny diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Saeful.
"Bagaimana langkah konkret Chevron menyelesaikan itu, mengingat waktu selesai kontrak kerja sama sudah semakin dekat.”
"Kita sudah menerbitkan surat perintah penangkapan. Surat permintaan bantuan kepada Polri dalam rangka mencari dan menangkap tersangka tersebut sudah dilayangkan."
"Jadi bagi perusahaan tambang tertentu yang memiliki program hilirisasi, tidak ada batasnya. Apa dampak ini semua? Pengusiran akan terjadi terhadap orang-orang di kampung."
"Saya kira itu jelas menyengsarakan rakyat ya. Dan itu jelas mengkhianati cita-cita untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan segala macam gombalnya pada waktu pemilu," ujar Fadli Zon.
"Kami masih perlu waktu mendiskusikan termasuk dengan keluarga," kata Rommy kepada hakim. 
"Kalau itu dipaksakan, kami akan melaksanakan mogok nasional. Kami akan mengosongkan pabrik-pabrik, sampai omnibus law cluster ketenagakerjaan di-drop."
"Dengan rumus penetapan upah per jam, ini intinya akal-akalan mereka (pengusaha) saja agar memberikan upah lebih kecil, itu saja intinya."
"Filosofi fleksibilitas kerja (artinya) perlindungan terhadap pekerja itu dicabut sedikit demi sedikit. Dampaknya, perusahaan akan menerima pekerja melalui sistem kontrak dan outsourcing saja."
"Barang-barang dari produsen pasti dibawa ke pelabuhan, apakah untuk dijual ke tempat lain atau ekspor. Jadi sebelumnya dimasukan ke iradiator gamma supaya lebih tahan lama."
"Pasal-pasal yang melindungi pekerja atau tenaga kerja justru malah direvisi. Sehingga akan semakin tidak ada kepastian hukum bagi para pekerja."
"Sehingga publik dapat dengan jelas menilai apakah substansi serta materi muatan yang diatur dalam RUU itu cukup layak untuk ditempatkan dalam level undang-undang."
"Isu besar di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini ada di klaster pertama, yaitu Penyederhanaan Perizinan Berusaha," kata Sesmenko Perekonomian.
"Kalau memang mau diteruskan atau dihentikan, ya Jaksa Agung untuk memproses lanjutan dari berkas penyelidikan Komnas HAM yang pro-justisia ini."