Pemerintah Dorong Hukuman Kebiri masuk Revisi UU Perlindungan Anak

Dia juga memastikan bakal memasukan hukuman kebiri pada draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak.

BERITA | NASIONAL

Senin, 09 Mei 2016 16:00 WIB

Author

Ade Irmansyah

Pemerintah Dorong Hukuman Kebiri masuk Revisi UU Perlindungan Anak

Seskab Pramono Anung. Foto: KBR/Aisyah

KBR, Jakarta- Pemerintah memastikan bakal memasukan hukuman kebiri pada draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak. Menteri Sekertaris Kabinet, Pramono Anung mengatakan saat ini, pihaknya tengah menyiapkan draf tersebut dengan melibatkan beberapa lembaga dan kementrian terkait.

"Kalau ini dibiarkan ataupun tidak dengan hukum yang tegas, maka orang atau kelompok masyarakat akan mempunyai keberanian melakukan tindakan itu (pelecehan seksual ke anak), maka hukumnya harus tegas dan hukuman kebiri adalah salah satunya," ujarnya kepada wartawan di Istana Negara, Senin (9/5/2016).

Dia melanjutkan, Presiden Jokowi meminta agar bawahannya memprioritaskan penanganan masalah kejahatan seksual. Dalam instruksi tersebut, lanjutnya, harus ada hukuman tegas terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

"Dalam rapat terakhir, Presiden sudah menginstruksikan kepada Menteri PMK, Mensos, dan Kemenkumham untuk serta prioritaskan  masalah ini," ujarnya 

Pemerintah, kata dia, akan mendorong DPR untuk segera merevisi UU tentang Perlindungan Anak. "Kita juga akan mendorong ini menjadi prioritas Prolegnas (program legislasi nasional) sebab apapun ini harus dibahas bersama dengan DPR untuk segera dirumuskan." 

Editor: Malika

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Rangkuman Berita Sepekan KBR

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Jaksa Agung Diminta Klarifikasi Pernyataan bahwa Tragedi Semanggi I-II Bukan Pelanggaran HAM Berat