KBR, Jakarta- Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyerahkan empat Warga Negara Indonesia (WNI) sandera kelompok Abu Sayyaf kepada keluarga. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan korban dalam kondisi sehat.
"Mereka telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Gatot Soebroto dan dari hasil pemeriksaan mereka dinyatakan sehat. Oleh karena itu, kami serahkan keempat Warga Negara Indonesia ini kepada pihak keluarga dengan sekali lagi mengucapkan syukur Alhamdulillah," kata Retno Marsudi di Gedung Pancasila, Kemlu, Jakarta, Jumat (13/05/2016).
Keempat WNI itu adalah Nahkoda M Ariyanto Misnan, Chief Officer Lorens Marinus Petrus Rumawi, serta dua staff Dede Irfan Hilmi dan Samsir.
Sebelumnya, kelompok militan asal Filipina Abu Sayyaf menyandera mereka di Pulau Sulu sejak 15 April 2016. Mereka disandera oleh kelompok Abu Sayyaf faksi Alden Bagade dan dibebaskan pada 11 Mei 2016. Mereka dibawa dari Filipina ke Tarakan, Kalimantan tengah dengan kapal laut dan tiba di Jakarta tadi pagi.
Pemerintah memastikan pembebasan sandera dilakukan tanpa uang tebusan. Menlu juga berterima kasih terhadap pemerintah Filipina dan Panglima TNI yang turut serta dalam upaya pembebasan keempat sandera tersebut.
Editor: Malika
"Semua akan kita periksa secara transparan dan hasilnya akan kita sampaikan."
"Isu yang berkembang selama ini kan adalah permintaan dari pihak pengusaha, asosiasi pengusaha, tentang pengurangan pesangon, dan mogok (kerja) agar ada hukuman pidananya."
"Dana Otsus telah habis dalam proses perjalanan dari pemerintah pusat hingga daerah, sehingga hanya meninggalkan sedikit uang untuk rakyat."
"Bahkan kebebasan berekspresi dan berpendapat mahasiswa Papua pun dibatasi,"
"Pasti ada sesuatu yang main di balik ini semua, tidak semata-mata bagian daripada apa yang dilakukan oleh mahasiswa."
"Cara Presiden hanya dengan menyatakan 'mari kita saling memaafkan', itu pernyataan yang tidak cukup menjawab persoalan-persoalan di Papua."
"Bahkan terhadap putusan CLS (citizen lawsuit) soal kabut asap di Kalteng misalnya, pemerintah masih melakukan perlawanan. Bagaimana nanti ketika terjadi kecelakaan nuklir?"
"Rakyat Papua menuntut pemisahan dari Indonesia sejak tahun 1960-an, termotivasi oleh serangkaian permasalahan sejarah, ekonomi dan politik."
Hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos menjadi yang paling fenomenal pada Pemilu 2019
"Sekarang ini saya fasilitasi khusus orang-orang adat. Yang pemuda, dan mama-mama, berdialog. Nanti kelanjutan baru pemerintah."
"Ormas siapa pun yang menganggu, provokatornya harus ditangkap."
Pemerintah harus ganti rugi, tapi MA tidak memberi tenggat waktu untuk pembayarannya.
"Kami saat itu memang sudah ajak, untuk bagaimana kita bisa bicara baik-baik, malah kita, 15 orang di dalamnya itu langsung diancam."
Setiap orang yang menjadi korban diskriminasi ras dan etnis berhak mengajukan gugatan ganti rugi, seperti diatur dalam UU No. 40 Tahun 2008.
Polisi mengklaim tak melakukan tindakan rasialis
"Sekalipun langit bumi Surabaya akan retak karena rasisme, namun hukum wajib ditegakkan di bumi hiu dan buaya itu."
Polisi juga membawa istri terduga pelaku berinisial F dan ketiga anaknya ke Mapolda Jawa Timur.
Lima tahun mendatang, fokus Jokowi adalah soal sumber daya manusia atau human capital. 
Serangan Indonesia ke wilayah Timor Timur pada Desember 1975 dikenal sebagai 'Operasi Seroja'. 
Demi menjaga kualitas SDM di masa mendatang. 