KBR, Jakarta- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan peritiwa 65 sebaiknya tidak perlu dibahas. Ia terang-terangan tidak setuju dengan Menteri Kordinator Bidang Politik dan HAM Luhut Binsar Panjaitan soal penyelenggaraan simposium tragedi 65/66, April lalu. Ryamizard bersikukuh simposium hanya membuka luka lama.
"Sudahlah, selesaikan. Hiduplah kita bersama. Kita bangun negara. Ini kok muncul-muncul. Kalau kata orang Betawi ngeledek-ngeledek. Itu kan lama-lama bikin orang marah,"kata dia merespon pertanyaan soal simposium, Jumat(13/5/2016).
Ryamizard juga membantah dirinya memberikan dukungan terkait rencana menggelar simposium tandingan seperti yang digagas beberapa bekas TNI. Namun, jika simposium tandingan itu terlaksana, Ryamizard berharap itu jadi yang terakhir.
"Saya sangat menyesalkan simposium. Simposium dibalas simposium. Nanti akan banyak-banyak. Nah mudah-mudahan satu itu aja deh. Menjawab yang itu, udah. Simposium yang kemarin kan berpihak pada kiri, jelas."
Soal isu kebangkitan komunis di Indonesia, Ryamizard mengatakan pemerintah masih selidiki penyebar isu. Namun ia menyayangkan kejadian ini. "Dulu kita bilang laten. Ternyata beneran ada. Yang disayangkan, anak-anak kecil yang disuruh maju. Pengecut itu."
Sebelumnya, persatuan purnawirawan TNI dan sejumlah organisasi kemasyarakatan berencana menggelar simposium tandingan untuk membahas tragedi 65/66. Kata bekas Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Kiki Syahnakri mengklaim Kemenhan sudah mengetahui dan mendukung rencana tersebut.
Editor: Malika
"Tinggal pemerintah ini mau enggak menjalankan ini dengan serius. Benar-benar ada keberpihakan kepada rakyat."
Bambang Sidik juga merupakan terdakwa dalam perkara ini.
"Tersangka yang ditetapkan yaitu atas nama, Johannes Rettob selaku Kepala Dinas Perhubungan ditahun 2015."
"Ssudah hampir dua bulan ini tersendat. Bahkan sudah tidak ada barangnya."
Pembagian USG ke puskesmas di seluruh Indonesia merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menekan angka stunting di Indonesia, dan mengejar target penurunan prevalensi hingga 14 persen pada 2024.
Secara keseluruhan pemerintah rencananya akan memberangkatkan 221 ribu calon jemaah haji pada tahun ini.
Airlangga tidak menyebut secara pasti, kapan DPR akan membacakan Perpu Cipta Kerja di Rapat Paripurna. Namun ia memberi sinyal bahwa DPR setuju untuk segera mengesahkan kebijakan ini.
Pembangunan tanggul raksasa tidak akan berdampak baik untuk masyarakat, khususnya kalangan nelayan. Pembangunan tanggul raksasa hanya akan membatasi ruang gerak masyarakat pesisir beraktivitas.
Ada empat masalah yang melatarbelakangi kehamilan anak sehingga terjadi perkawinan diantaranya, kesulitan hidup
Bahaya memberikan sembarang makanan ke bayi atau balita dibahas di podcast What's Trending
"Kekerasan bentuknya memberikan rasa yang tidak aman dan menimbulkan kecemasan saat liputan di lapangan," tuturnya.
Presiden Jokowi meminta setiap daerah memiliki data yang akurat dan rinci sehingga mempermudah para penyuluh untuk mengawasi dan memberikan perawatan kepada anak yang stunting.
Presiden Joko Widodo akan menerbitkan instruksi presiden (inpres) terkait percepatan pembangunan jalan-jalan daerah.
Helmanto Fransiskus Dakhi ialah satu di antara enam prajurit TNI yang didakwa terlibat pembunuhan dan mutilasi empat warga di Kabupaten Mimika, 22 Agustus 2023.
Perpanjangan masa jabatan kades menjadi 9 tahun terlalu lama dan berpotensi membuka celah kejahatan dan penyelewengan yang tersistematis.
Ketua Umum Apdesi Arifin Abdul Majid menyebut isu perpanjangan masa jabatan kepala desa semakin bernuansa politis usai sejumlah fraksi di DPR dan pemerintah merespons positif.
Pemerintah punya target penurunan angka prevalensi stunting pada tahun 2024 menjadi 14 persen. Saat ini masih 21,6 persen. Berbagai langkah ditempuh pemerintah.
Mahfud MD mengingatkan, potensi Karhutla begitu besar akibat kelalaian yang akan terjadi di tahun politik jelang Pemilu 2024.
Perkawinan anak dapat memicu persoalan lain, mulai dari stunting, kematian ibu, maupun penambahan keluarga miskin baru.
Rapat pengambilan keputusan tingkat I terhadap calon anggota KPI Pusat digelar tertutup.
