KBR, Jakarta - Mahkamah Agung menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri kasus yang menjerat La Nyalla Mattalitti. Juru bicara Mahkamah, Agung Suhadi mengatakan, kasus tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya.
Suhadi juga mengaku tidak tahu adanya hubungan antara Ketua MA Hatta Ali dengan La Nyalla Mattalitti. Termasuk terkait status DPO, La Nyalla.
"Saya tidak tahu kalau La Nyalla itu ditetapkan sebagai DPO, karena Mahkamah Agung itu memeriksa perkara dalam tingkat kasasi dan peninjauan kembali, itu urusannya di tingkat bawah. Kalau kewenangannya setingkat penyidikan, maka Mahkamah Agung tidak ada kewenangan untuk mencampuri urusan dari penyidik. kalau itu dpo, dalam tingkat penyidikan, itu tidak ada kewenangan mahkamah, sepenuhnya kepada penyidik," kata Suhadi di Mahkamah Agung, Rabu (25/5/2016).
La Nyalla Mattalitti ditetapkan tersangka kasus korupsi dana hibah Jatim pada 2012. La Nyalla berstatus sebagai DPO dan tidak diketahui keberadaannya. Kendati berstatus buron, La Nyalla mampu mengajukan gugatan praperadilan tiga kali dan memenangkan seluruhnya. Belakangan, dikabarkan La Nyalla memiliki kedekatan dengan Ketua MA Hatta Ali.
Editor: Sasmito Madrim
Penyusunan soal seleksi CASN 2021 telah melalui beberapa tahapan dan melibatkan berbagai pihak.
ICW menyebut jumlah kasus yang ditangani KPK pada 2020 merosot hingga titik terendah sejak 2015.
Joseph disangka melanggar pasal penodaan agama dan ujaran kebencian.
"Sampai dengan bulan Februari 2021 jumlah pemberi dan penerima pinjaman terus meningkat, menjadi 594 ribu pemberi pinjaman dan 49 juta penerima pinjaman."
"Sekarang luar biasa, sudah seperti kondisi normal begitu. Maka sore-sore, hampir setiap sore saya keliling umpama di Kota Semarang, sepedaan gitu,"
Manfaat dari PPKM Mirko memang sudah terlihat, namun dianggap belum signifikan. Yang perlu menjadi catatan adalah harus ada penguatan respon komunitas dalam tes, deteksi, dan isolasi.
Satgas Covid-19 terlalu fokus pada cakupan secara makro
Sandiaga berdalih pelarangan mudik oleh pemerintah tidak berarti membatasi pergerakan masyarakat di wilayah masing-masing
"Tantangan UMKM saat pandemi ini adalah kenaikan tarif pengiriman barang hingga 30 sampai 40 persen."
"Bahwa dalil mendahulukan keselamatan itu adalah wajib, harus lebih diutamakan daripada mengejar kesunahan yang lain."
KPK menggandeng Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengukur indeks kesetiaan pada NKRI.
Para pengusaha bus sudah menerima banyak pesanan tiket perjalanan antarkota antarprovinsi.
"Karena itu kami memberikan pembatasan terhadap kegiatan takbir ini, takbir keliling tidak kita perkenankan"
Warga senior atau lanjut usia disasar karena berisiko tinggi. Dari 43 ribuan orang yang meninggal karena COVID-19 hingga 19 April 2021, 48 persen di antaranya merupakan kelompok lansia.
Meski PPKM Mikro jilid lima dianggap berdampak positif, pemerintah memperpanjang kembali PPKM Mikro selama dua pekan dan memperluas wilayah pemberlakuan PPKM mikro.
"Kita tidak bisa bilang bahwa, oh itu hanya di tempat lain, tidak di tempat saya. Pelajaran pandemi tidak terlupakan, ledakan di Wuhan dulu ternyata kemudian menyebar ke seluruh dunia."
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan ledakan kasus di India disebabkan mutasi baru virus SARS-CoV-2 serta kurang waspada dan longgarnya protokol kesehatan.
Ida menjamin bahwa seluruh unit di internal Kemnaker akan sigap, melayani segenap aduan dari Pekerja/Buruh pada tahun ini
"Sekali lagi apresiasi dan terima kasih kepada para suporter, para pendukung klub, para pecinta sepak bola yang sangat patuh dan sekarang mereka sedang berada di rumah..."
