KBR, Solo - Kementerian Hukum dan HAM tengah menyiapkan aturan teknis sebagai dasar hukum untuk menindak pelaku kekerasan seksual yang, saat ini juga melibatkan pelaku anak.
Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana mengatakan pembahasan tersebut terkait dengan instruksi Presiden memberantas kekerasan seksual, terutama terhadap anak-anak.
"Hari ini tim kami dan juga dari lintas institusi dan lintas kementerian sedang membahas tentang dasar hukum untuk kasus kekerasan seksual. Presiden sudah menginstruksikan langkah tegas untuk kasus ini," jelasnya di Solo, Sabtu (14/5).
Baca juga: Pemerkosa Usia Anak Akan Dipasangi Gelang Chip
Menurut Widodo, aturan yang digodok itu di antaranya terkait hukuman kebiri dan pemasangan microchip untuk paedofil atau pelaku kekerasan seksual pada anak-anak. "Langkah teknis yang kami godok saat ini tentang hukuman kebiri, bagaimana caranya, dan juga pemasangan microchip untuk paedofil, deteksi keberadaan mereka untuk mengantisipasi kasus kekerasan seksual. Kita siapkan aturan hukumnya, nanti bentuknya perpu,” lanjutnya.
Dia pun berharap dalam jangka waktu tiga bulan ke depan, aturan tersebut bisa dijalankan.
Belakangan kekerasan seksual terhadap anak banyak terungkap di berbagai daerah. Bahkan, melibatkan pelaku yang masih berusia anak. Presiden Joko Widodo menginstruksikan pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
Baca juga: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Rampung Tahun Ini
Data Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada 2015, setiap dua jam sekali, tiga perempuan Indonesia menjadi korban kekerasan seksual.
Data Catatan Tahunan 2016 lembaga ini merekam, kekerasan seksual di ranah personal sebanyak 321.752 kasus. Sebanyak 72 % di antaranya dalam bentuk perkosaan, 18 % adalah pencabulan dan pelecehan seksual sebanyak 5 %. Sementara catatan kekerasan di ranah publik, dari data sebanyak 5.002 kasus, jenis kekerasan terhadap perempuan tertinggi adalah kekerasan seksual sebanyak 61 persen. Sedangkan ranah negara, terdapat kekerasan seksual dalam HAM masa lalul, tes keperawanan di institusi pemerintah, dan lainnya.
Baca juga: Bocah Perempuan Ini Diperkosa 5 Anggota Keluarga
Pelaku kekerasan seksual, menurut data Komnas Perempuan, adalah lintas usia, termasuk pelaku anak-anak.
Editor: Nurika Manan
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Pagu indikatif Kemenkumham pada 2024 menurun jika dibandingkan 2023.
Jadi arahan Bapak Presiden jelas minta dipercepat, di bulan September harus semuanya sudah selesai.
“Kita tidak boleh kalah dengan kenaikan harga komoditas dengan alasan musim."
Flexing bisa dijadikan ajang bersaing atau cara untuk mendapatkan pengakuan orang lain.
Cara menampilkan citra diri agar eksis di media sosial
"Maraknya politik uang mengindikasikan pemilu kita masih memiliki tantangan yang luar biasa,"
Ekspor pasir laut sebenarnya sudah dilarang sejak 20 tahun lalu. 
"Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu, sama sekali enggak."
Nanti kan kita tentukan titik-titik mana saja yang boleh diambil. Jadi tidak sembarangan itu untuk dilakukan di semua titik
"Hampir 60-70% itu anak-anak itu langsung putus sekolah akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau dipaksa menikah,"
Jadi yang milih bukan Presiden, hati-hati, yang milih ini rakyat.
"Perokok pemula naik drastis selama 10 tahun terakhir, ketika kita sudah melihat data yang per dekade itu naiknya 240 persen,"
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
"Hal yang membuat kami di Ombudsman ini sungguh mengagetkan karena justru kemudian mempertanyakan hal-hal yang sifatnya kewenangan"
"12 provinsi prioritas, yang meliputi 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang paling tinggi di Indonesia, dan 5 provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar."
"Memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukan kepada publik, bahwa negara kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” 
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
