BERITA

Keluarga Korban Semanggi: Masa Sih, Penjahat Jadi Pahlawan?

Keluarga Korban Semanggi: Masa Sih, Penjahat Jadi Pahlawan?

KBR, Jakarta- Orang tua korban Tragedi Semanggi 1998, Maria Katarina Sumarsih mengaku kecewa dengan mencuatnya kembali isu pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Menurut dia, jika hal tersebut benar dilakukan, maka pemerintah Jokowi sudah mencoreng semangat reformasi yang menjadikan anaknya salah satu korbannya.

"Sebagai keluarga korban setiap tahun kami menyuarakan tolak gelar pahlawan kepada Presiden HM Soeharto. Sebagai orang tua korban dari mahasiswa waktu itu sangat kecewa," ujarnya kepada wartawan di Kantor kontras, Jakarta.

Selain itu kata dia, hal ini juga tidak sejalan dengan enam agenda reformasi, salah satunya adili Soeharto. Pasalnya menurut dia, kesalahan yang dilakukan Soeharto selama menjabat banyak sekali, termasuk praktek korupsi, kolusi, nepotisme.

"Pengadilan pak Harto itu kan selalu diulur-ulur waktunya saja sehingga akhirnya pak Harto menderita sakit karena tua. Kalau misalnya ada yang menganggap dia sebagai bapak pembangunan, pembangunan itu adalah yang dijadikan lahan untuk korupsi," ujarnya.

Agenda reformasi selanjutnya kata dia, menghapus dwifungsi ABRI. Kata dia, Soeharto telah menyalahgunakan kekuasaan dengan adanya dwifungsi tersebut. Akibatnya kata dia, kasus pelanggaran berat hak asasi manusia banyak terjadi pada masa itu.

"Masa sih koruptor diberi gelar pahlawan? Masa sih seorang pembunuh dengan adanya dwifungsi ABRI diberi gelar pahlawan? Korbannya banyak sekali termasuk anak saya Wawan," ujarnya.

Dia mengungkapkan kekecewaannya kepada Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa yang sempat merealisasikan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto tahun lalu. Menurut dia, muncul kembalinya wacana tersebut saat ini dikarenakan pengulur-uluran waktu penetapannya oleh Kemensos.

"Jangan-jangan Bu Khofifah ini kroninya orde baru. Dia bilang tahun lalu, penetapan ini sudah final dan hanya tinggal menunggu waktu yang tepat saja," ujarnya.

Jika pemerintah tetap memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto kata dia, negara sama saja melanggengkan impunitas dan korupsi yang dilakukan penerus Soeharto.

Editor: Dimas Rizky

  • gelar pahlawan nasional
  • Soeharto

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!