KBR, Jakarta- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badrodin Haiti menegaskan, pihaknya akan memproses laporan keluarga terduga teroris Siyono di Polres Klaten. Laporan tersebut tentang dugaan tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian Siyono yang di duga dilakukan oleh anggota Densus 88.
"Nanti diproses, semua laporan polisi yang masuk kepada Polri pada intinya dilakukan penyelidikan. Apakah betul ada tindak pidana atau tidak silahkan dilakukan langkah-langkah penyelidikan sebagimana SOP berlaku," kata Badrodin di Mabes Polri, Senin (16/05/06).
Selain dugaan pembunuhan, pada Minggu (15/05/06) keluarga Siyono juga melaporkan dugaan tindak pidana menghalang-halangi penegakan hukum dan autopsi terhadap jenasah Siyono. Tindakan itu diduga dilakukan oleh polwan yang menyerahkan bungkusan berisi uang senilai Rp. 100 Juta.
Kemudian keluarga Siyono juga melaporkan dugaan tindak pidana pelanggaran kewajiban dokter terhadap pasien yang diduga dilakukan oleh dokter Forensik, dr Arif Wahyono. Dr Arif diduga membuat Sertifikat Medis Penyebab Kematian yang tidak diisi dengan benar pada 11 Maret 2016.
Sebelumnya, Markas Besar Kepolisian (Mabes Polri) menyatakan
tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan dua anggota Detasemen Khusus
Antiteror (Densus 88) yang menyebabkan meninggalnya terduga teroris Siyono.
Siyono ditangkap Densus 88 Antiteror di Dusun Brengkuan, Desa Pogung, Kecamatan
Cawas, Klaten, Jawa Tengah pada 9 Maret 2016. Saat dibawa polisi untuk
menunjukkan lokasi penyimpanan senjata, terjadi perkelahian antara Siyono
dengan dua anggota Densus, hingga Siyono tewas.
Berdasarkan hasil sidang
etik dua anggota densus 88 itu hanya terbukti melanggar prosedur. Dua anggota
Densus 88, berinisial T dan H, telah mendapat putusan sidang etik. T dan H dijatuhi
sanksi berupa demosi (penurunan pangkat atau jabatan) dan harus memint a maaf
terhadap institusi Polri. Keduanya juga dipindahkan ke satuan lain. T
dipindahkan untuk masa waktu empat tahun, sedangkan H selama tiga tahun.
Editor: Malika
"Kita lihat per akhir Juli kemarin itu positivity rate-nya masih di angka sekitar 25 persen. Ini menandakan kapasitas pemeriksaan kita tidak maksimal, walaupun diklaim sudah ditingkatkan."
Tujuannya untuk mengimbangi kebijakan tersebut dan pada akhirnya, menuntut pencabutan aturan wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi.
"Kementerian PPPA telah meluncurkan layanan contact center sahabat perempuan dan anak SAPA 129 yang juga menyediakan layanan rujukan akhir penanganan korban kekerasan perempuan dan anak serta TPPO."
"Tidak bisa lagi menggunakan mekanisme darurat. Sebelum pandemi, (limbah B3 medis) sudah bermasalah. Jadi, pandemi membuka masalah itu jadi lebih besar lagi."
Anak-anak tersebut memiliki hak untuk mendapat jaminan perlindungan dan pengasuhan dari negara.
ICW meminta majelis hakim yang mengadili perkara dapat mengambil langkah progresif dengan menjatuhkan hukuman maksimal.
Jejaring laboratorium yang dimiliki Kemenkes terus memantau pola sebaran varian di Indonesia.
"Bukankah dana untuk KPM PKH itu justru disalurkan lewat ATM. Diambil sendiri oleh KPM di ATM. Jadi bagaimana mungkin ada pemotongan dana?" 
“Ke depannya, vonis maksimal tersebut diharapkan berdaya cegah terhadap potensi terjadinya kasus serupa, terutama di tengah kondisi pandemi."
"Yang pasti untuk mencegah varian semua kuncinya sama, protokol kesehatan harus diketatkan, mobilitas harus dibatasi."
"Sehingga sangat disayangkan dana bansos yang sedikit itu dikorupsi dan dampaknya luar biasanya terhadap warga."
"Tapi tetap perlu diwaspadai karena lebih cepat menular, sulit didiagnosis oleh PCR."
"Saya kira mereka-mereka atau kami-kami sudah mampu untuk mengurus diri sendiri, dan tidak perlu difasilitasi oleh negara."
Secara keseluruhan UMKM tetap berperan penting pada perekonomian Indonesia.
Veronica menyebut, rasisme terhadap orang Papua itu sistemik dan institusional di tubuh aparat Indonesia.
Kepolisian akan terus mengembangkan kasus ini untuk menangkap pelaku lain.
KBR menjadi satu-satunya media dari Indonesia yang terpilih dalam program ini.
Dalam kasus tindakan represif oleh dua anggota TNI AU, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau), Fadjar Prasetyo mencopot Komandan Lanud dan Komandan Satuan Polisi Militer.
"Testing dan tracing itu kunci menurunkan angka kematian. Kalau semua dites, tidak under-test, jumlahnya cukup merepresentasikan populasi maka banyak orang sakit yang sudah ketahuan di hulu."
