KBR, Jombang- Kepala kepolisian Indonesia, Badrodin Haiti menyebut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tetap harus dilindungi karena belum ada aturan yang melarang keberadaan mereka di Indonesia. Meski demikian, ia menuding HTI berbahaya karena konsep negara mereka berbeda dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Bagi saya pahamnya radikal, kenapa radikal? dia anti pancasila, dia ideologinya berbeda, kemudian konsep negaranya bukan NKRI tapi Khilafah. Karena sampai sekarang belum ada larangan tentu saya harus melindungi itu, kemarin ada Kongres ada yang mengizinkan, ada yang membubarkan itu adalah gambaran dari sikap pemerintah yang belum menentukan sikapnya apakah dilarang atau tidak," kata Badrodin Haiti di Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, minggu (08/05/16).
Sepanjang bulan Mei 2015, Hizbut Tahrir Indonesia menyelenggarakan Rapat dan Pawai Akbar (RPA) di 36 kota di seluruh Indonesia. Menurut HTI, visi dan misi ini penting untuk terus ditegaskan dan dikokohkan terlebih di tengah arus besar yang tengah mengancam keselamatan negeri ini, yakni neoliberalisme dan neoimperialisme.
Namun, untuk di Jombang, Jawa Timur, Hizbut Tahrir Indonesia membatalkan rencana Muktamar Tokoh Umat 1437 Hijriyah yang akan digelar pada 1 Mei 2016. Pembatalan tersebut dikarenakan panitia tidak mendapat izin dari kepolisian setempat dan mendapat ancaman pembubaran dari Gerakan Pemuda Ansor.
Upaya HTI yang ingin menggantikan sistem demokrasi dengan khilafah yang berdasarkan syariah Islam juga mendapat kritikan dari aktivis pluralisme, Guntur Romli.
Menurutnya langkah gerakan HTI tersebut tidak sesuai dengan keberagaman bangsa Indonesia.
"Dalam sistem khilafah Hizbut Tahrir, Khalifah merangkum semua kewenangan tiga itu; yudikatif, eksekutif, legislatif. Anda bisa bayangkan. Gerakan seperti Hizbut Tahrir dalam konteks ke-Indonesiaan bisa dianggap suatu penghancuran terhadap nasionalisme dan demokrasi di Indonesia karena HTI memandang demokrasi sebagai sistem yang kafir. Menurut saya ini persoalan yang serius," ujarnya kepada KBR, Kamis (28/5).
Editor: Sasmito Madrim
Kapolri: HTI Dilindungi Karena Belum Ada Larangan
Meski demikian, ia menuding HTI berbahaya karena konsep negara mereka berbeda dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Massa DPD I Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Lampung dari pria, wanita hingga anak-anak melakukan aksi long march sejauh 3 km dari Taman Makam Pahlawan Bandar Lampung menuju Bundaran Tugu Adipura Bandar
BERITA LAINNYA - NASIONAL
HAN 2021 Masih Tinggi Anak Korban Kekerasan dan Perkawinan Anak
"Seto juga mengingatkan orangtua untuk tetap mengelola emosi secara baik, saat menegur anak untuk belajar."Tak Kenal Sanksi Sosial Kurungan Penjara Disiapkan untuk Pelanggar PPKM
"Yang perlu kita ketahui di sini kenapa harus disempurnakan? Hukum Indonesia tidak mengenal yang namanya sanksi sosial."FOMO Sapiens Hustle Culture dan PresidenTerburukDalamSejarah
Hari Anak Nasional Presiden Sampaikan Alasan Belum Buka Belajar Tatap Muka
"Nanti menunggu saat situasi Pandemi virus korona ini sudah baik, kita akan buka belajar tatap muka."Dewas KPK Dugaan Pelanggaran Etik Firli dalam TWK Tak Terbukti
Berdasarkan fakta dan analisis, Dewan Pengawas menilai tujuh laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan KPK, tidak cukup bukti.Alasan Satgas soal Jumlah Tes Covid-19 Menurun
Satgas Penanganan Covid-19 mendorong pemerintah daerah meningkatkan kapasitas tes, sehingga semakin banyak kasus yang terdeteksi dan tertangani dengan cepat.Kondisi BOR di RS Rujukan Covid-19 Versi Kemenkes dan Persi
Rumah sakit lapangan yang tersebar di 61 lokasi juga penuh.BOR Nasional Masih di Atas Standar WHO Pasien Covid-19 Pilih Isoman
Penambahan tempat tidur RS tidak sebanding dengan jumlah penambahan pasien Covid-19 setiap hari.FSBPI Keluhkan Biaya Pengobatan dan Tes Covid-19 yang Dibebankan kepada Buruh
Berdasarkan data FSPBI, dari dua ribuan anggota, ada 166 orang yang terinfeksi Covid-19.Epidemiolog Jumlah Kematian Pasien COVID-19 Meroket karena 3T Diabaikan
"Yang tadinya bisa dicegah supaya gak jadi parah, yang tadinya bisa dicegah supaya bisa segera ditangani akhirnya nggak bisa."Pencairan Bansos Lambat PPKM Darurat Terhambat
"Ini yang jadi masalah, PPKM Darurat sudah berlangsung dua minggu, baru ada rencana pembagian bansos. Ini orang udah mati kelaparan, baru mau akan, kan keterlaluan."Libatkan SMK Nadiem Gagas Perakitan Laptop Buatan Dalam Negeri
"Di tahap awal ini setidaknya 400 SMK dan politeknik, akan terlibat dalam ekosistem laptop PDN ini."Ratusan Ribu Hektar Hutan Mangrove di Indonesia Kritis
Mangrove juga berperan penting untuk menghadapi dampak buruk perubahan iklim. IDI Pasien Isoman Banyak Wafat Rumah Sakit Darurat Operasionalkan Cepat
"Nah ini rumah sakit-rumah sakit darurat yang sedang dibikin ini memang harus segera dibuka, dimanfaatkan, buka lagi tambah lagi ini menjadi penting banget."HIPMI UKM Terkontraksi hingga 75 Triliun Akibat PPKM Darurat
HIPMI meminta pemerintah betul-betul memerhatikan nasib UKM.Bantuan Rp12 Juta Bagi Pelaku Usaha Mikro Disalurkan TNI-Polri
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim proses penyaluran bantuan ini akan lebih sederhana.Luhut Klaim Keterisian RS Turun setelah PPKM Darurat
Pemerintah mengklaim penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mampu menurunkan tingkat keterisian rumah sakit di sejumlah daerah.Masyarakat Berencana Menggugat Pemerintah soal PPKM
Dasar hukum PPKM yang digunakan pemerintah adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri.Susah Payah Mengejar Target Vaksinasi Covid-19
"Peningkatan vaksinasi dalam situasi saat ini memang tidak terlalu bisa kita harapkan. Jadi setidaknya menjaga konsistensi capaian di satu juta dosis saja sudah prestasi, sudah bagus banget."Ombudsman RI Temukan Maladministrasi Tes TWK 75 Pegawai KPK Tempuh Jalur Hukum
Upaya hukum antara lain memproses ke Dewan Pengawas KPK, ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan ke kepolisian.
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Lambannya Pencairan Bansos di masa PPKM Darurat
Kabar Baru Jam 8
Platform Para Pekerja untuk Saling Berbagi
Kabar Baru Jam 10
