KBR, Jombang- Kepala kepolisian Indonesia, Badrodin Haiti menyebut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tetap harus dilindungi karena belum ada aturan yang melarang keberadaan mereka di Indonesia. Meski demikian, ia menuding HTI berbahaya karena konsep negara mereka berbeda dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Bagi saya pahamnya radikal, kenapa radikal? dia anti pancasila, dia ideologinya berbeda, kemudian konsep negaranya bukan NKRI tapi Khilafah. Karena sampai sekarang belum ada larangan tentu saya harus melindungi itu, kemarin ada Kongres ada yang mengizinkan, ada yang membubarkan itu adalah gambaran dari sikap pemerintah yang belum menentukan sikapnya apakah dilarang atau tidak," kata Badrodin Haiti di Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, minggu (08/05/16).
Sepanjang bulan Mei 2015, Hizbut Tahrir Indonesia menyelenggarakan Rapat dan Pawai Akbar (RPA) di 36 kota di seluruh Indonesia. Menurut HTI, visi dan misi ini penting untuk terus ditegaskan dan dikokohkan terlebih di tengah arus besar yang tengah mengancam keselamatan negeri ini, yakni neoliberalisme dan neoimperialisme.
Namun, untuk di Jombang, Jawa Timur, Hizbut Tahrir Indonesia membatalkan rencana Muktamar Tokoh Umat 1437 Hijriyah yang akan digelar pada 1 Mei 2016. Pembatalan tersebut dikarenakan panitia tidak mendapat izin dari kepolisian setempat dan mendapat ancaman pembubaran dari Gerakan Pemuda Ansor.
Upaya HTI yang ingin menggantikan sistem demokrasi dengan khilafah yang berdasarkan syariah Islam juga mendapat kritikan dari aktivis pluralisme, Guntur Romli.
Menurutnya langkah gerakan HTI tersebut tidak sesuai dengan keberagaman bangsa Indonesia.
"Dalam sistem khilafah Hizbut Tahrir, Khalifah merangkum semua kewenangan tiga itu; yudikatif, eksekutif, legislatif. Anda bisa bayangkan. Gerakan seperti Hizbut Tahrir dalam konteks ke-Indonesiaan bisa dianggap suatu penghancuran terhadap nasionalisme dan demokrasi di Indonesia karena HTI memandang demokrasi sebagai sistem yang kafir. Menurut saya ini persoalan yang serius," ujarnya kepada KBR, Kamis (28/5).
Editor: Sasmito Madrim
Kapolri: HTI Dilindungi Karena Belum Ada Larangan
Meski demikian, ia menuding HTI berbahaya karena konsep negara mereka berbeda dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Massa DPD I Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Lampung dari pria, wanita hingga anak-anak melakukan aksi long march sejauh 3 km dari Taman Makam Pahlawan Bandar Lampung menuju Bundaran Tugu Adipura Bandar
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Polisi Ungkap Puluhan Pinjol Ilegal Berbadan Hukum Koperasi
Puluhan koperasi simpan pinjam itu diduga fiktif.Presiden Soroti Cakupan Vaksinasi Empat Provinsi
Tidak ada provinsi di luar Jawa-Bali yang berstatus PPKM Level 3. Polemik Tes PCR untuk Calon Penumpang Pesawat
"Kita sudah merencanakan nanti di Komisi IX agenda pertama setelah masa reses selesai kita akan rapat dengan Kemenkes..."Jokowi Perintahkan Jajaran Waspadai Gelombang Tiga Covid-19
Pelonggaran pembatasan membuat mobilitas dan aktivitas masyarakat semakin tinggi.Menkeu Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 4 Persen pada 2021
Kinerja ekonomi Indonesia pulih bertahapJokowi Lantik 17 Duta Besar RI Baru Fadjroel dan Rosan Masuk Daftar
Presiden Joko Widodo melantik 17 duta besar baru RI untuk 33 negara sahabatJokowi Lantik Ivan Yustiavandana sebagai Kepala PPATK
"Saya bersumpah, bahwa saya untuk menjadi Kepala PPATK langsung atau tidak langsung, dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun." Penanganan Kasus HAM Berat selama Pemerintahan Jokowi
Selama tujuh tahun pemerintahan Jokowi upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu justru melemah dan cenderung jalan di tempat.Hari Santri Nasional Jokowi Ingin Santri Jadi Pengusaha yang Inovatif
Presiden menginginkan agar para santri dapat bersaing dengan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnyaPolisi Tangkap 45 Tersangka Pinjol Ilegal di Mana Saja
Puluhan tersangka tersebut memiliki peran yang beragam.FOMO SAPIENS Selebgram Kabur Karantina dan Absennya Bendera Merah Putih di Piala Thomas
Selebgram Kabur Karantina dan Absennya Bendera Merah Putih di Piala ThomasWapres 44 Persen Santri Miliki Potensi Ekonomi
Peran santri sangat dibutuhkan dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19.Polri Janji Kedepankan HAM saat Bertugas di Lapangan
Pertemuan itu digelar dalam rangka penguatan pengawasan eksternal dalam aspek HAM.Capaian Vaksinasi Covid-19 Masih Jauh dari Target Nasional
Vaksinasi sangat tergantung, satu, stok atau logistik, kedua adalah layanan kesehatan, ketiga adalah masyarakat.KontraS 2 Tahun Jokowi-Maruf Demokrasi Makin Memburuk
Fatia menilai, Presiden Jokowi tak punya komitmen dalam memperbaiki situasi HAM saat ini.Ada Ancaman Ledakan Kasus WHO Ingatkan RI Tak Kendurkan Tes Covid-19
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengingatkan pemerintah Indonesia agar tidak mengendurkan kapasitas tes Covid-19 dan pelacakan kasus.Upaya Kementerian PUPR dan Pemprov Jateng Kurangi Emisi Karbon
Berdasarkan data terakhir, timbulan sampah di Jateng pada 2020 mencapai 6 juta ton.Gugatan UU Cipta Kerja Hakim MK Minta Kesaksian Fraksi Demokrat DPR
Hakim MK menilai kesaksian Fraksi Partai Demokrat dibutuhkan, karena fraksi itu memilih keluar atau walkout saat sidang paripurna DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja, pada 5 Oktober 2020.51 Ribu Unit Rumah Tidak Layak Huni di Kaltim
Jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 51.722 unit. Klaster Covid PTM SD di Solo Gibran Tutup Sementara 5 Sekolah
"Langsung kita mitigasi, sekolahnya (Klaster Covid PTM SD di Solo) langsung kita tutup sementara. Sekolah yang lain tidak perlu takut dilanjut PTM saja."
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru 25 Oktober 2021 Jam 11
Kabar Baru Jam 10
Kabar Baru Jam 8
Kabar Baru Jam 7
Anomali Learning Loss, Pelajaran dari Era Pandemi
