KBR, Jakarta– Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution akan memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan Direktur Utama PT. PLN Sofyan Basir karena belum memberlakukan diskon 30 persen untuk industri padat karya yang beroperasi pada tengah malam. Darmin mengatakan, pemberian diskon itu sudah tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi III dan diumumkan pada Oktober tahun lalu. Kata dia, sebelum diambil, kebijakan itu adalah usulan Kementerian ESDM dan sudah disetujui bersama.
“Ternyata,waktu rapat tadi, katanya PLN enggak mau. Kita harus rapat lagi buat mengecek. (Akan dilakukan apa tidak?) Harus dong, sudah diputuskan ya. Pokoknya nanti kita panggil, Saya juga baru tahu kalau itu tidak jalan,” kata Darmin di kantornya, Selasa (03/05/16).
Darmin mengatakan, pemberian diskon listrik 30 persen untuk industri padat karya yang beroperasi tengah malam bertujuan untuk meringankan beban industri, karena bisa berhemat. Darmin mengaku tidak mengetahui alasan PT. PLN belum memberlakukan kebijakan yang sudah diumumkan enam bulan lalu itu. Hal itu, kata dia, akan ditanyakan dalam waktu dekat.
Pada Paket Kebijakan Ekonomi III, pemerintah memberikan kemudahan untuk pelaku industri serta usaha kecil, mikro, dan menengah. Pada paket itu tertulis, pemerintah telah menurunkan harga bahan bakar minyak, listrik, gas, menyederhanakan izin pendirian usaha, dan mempermudah pencairan dana kredit usaha rakyat.
Sementara mengenai kebijakan tentang aliran listrik, pemerintah memberikan diskon tarif sebesar 30 persen untuk industri yang menggunakan listrik pada pukul 23.00 hingga pukul 08.00 pagi. Alasannya, beban listrik pada tengah malam tidak sebesar saat siang atau malam hari.
Editor: Malika
"Yang perlu dipahami ialah bahwa gratifikasi atau pemberian yang sifatnya gratis atau free ini berpotensi menjadi pidana."
"Untuk kelima kalinya, Indonesia akan kembali memberikan kontribusi nyata dalam pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat global.”
APINDO memperkirakan kenaikan UMP tahun depan sebesar 8,51 persen bisa menyebabkan ongkos produksi para pengusaha membengkak. 
Majalah TIME, yang dulu menggadang-gadang Jokowi sebagai "A New Hope", kini tidak bersuara apa-apa soal pelantikan periode keduanya.
Kerjasama ekonomi dan perdagangan RCEP diperkirakan bakal menjadi kerjasama terbesar di dunia. Namun diperkirakan akan merugikan masyarakat kecil. 
"Kalau kita punya transparansi soal siapa saja pemilik HGU, bagaimana petanya dan seterusnya, maka akan ada efek yang membuat mereka behati-hati melakukan praktik pembakaran."
Polri menyatakan sosok Jusuf Kalla sebagai pemimpin yang mengayomi, terutama saat kepolisian menangani konflik di Poso, Sulawesi Tengah.
"Kebiasaan yang dijalankan Pak Jokowi begitu. Selalu mengecek atas pekerjaan yang telah beliau perintahkan," 
Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Nur Hidayati menyebut, Presiden harus tanggap dan concern, dalam menjaga hutan Indonesia agar kelestarian alam tetap baik.
"Sebenarnya tidak boleh monopoli, mana lembaga yang memenuhi syarat boleh-boleh saja menerbitkan sertifikat halal,"
Dengan tamu asing lebih banyak, pelantikan Jokowi juga menghabiskan anggaran lebih besar.
"Kalau presiden memaksakan Perpu, dan dari awal Perpu diterbitkan sudah ditolak sama DPR, maka umur Perpu juga nggak akan lama. Ditolak lagi sama DPR, mau ngapain lagi?"
"Saya selalu bilang siapa pun yang terpilih saya berharap orang-orang yang berkeringat kemarin, dan yang penting punya track record yang baik untuk menyelesaikan ini,"
"Modus ini dikendalikan di negara asal dia dari Thailand kemudian sampai di Indonesia ada lagi pengendalinya,"
"Diperintahkan oleh Abu Rara untuk melakukan serangan terorisme kepada kepolisian. Tapi anaknya mengurungkan niatnya karena anaknya tidak berani," 
"Barang bukti cukup beragam mulai dari senjata tajam berbagai macam jenis, kemudian replika senjata dan airsoft gun. Kemudian ada bahan-bahan atau senyawa yang digunakan untuk merakit bom," 
Di DPR, hemat kami yang paling penting adalah Undang-Undang itu tidak dibatalkan dengan Perpu, karena kalau Undang-Undang itu dibatalkan semuanya dengan sebuah Perpu 
Dengan mengesahkan revisi Undang-Undang KPK saja, Presiden telah mengingkari janjinya untuk memperkuat KPK.
"Ini warning. Siapapun menteri kesehatan mendatang, dalam arti perbaikan gizi, masalah hidden hunger ini perlu jadi perhatian."
“Masyarakat kami ingin punya tanah 5 hektare setiap keluarga dan punya sertifikat gratis.”