KBR, Jakarta– Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution akan memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan Direktur Utama PT. PLN Sofyan Basir karena belum memberlakukan diskon 30 persen untuk industri padat karya yang beroperasi pada tengah malam. Darmin mengatakan, pemberian diskon itu sudah tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi III dan diumumkan pada Oktober tahun lalu. Kata dia, sebelum diambil, kebijakan itu adalah usulan Kementerian ESDM dan sudah disetujui bersama.
“Ternyata,waktu rapat tadi, katanya PLN enggak mau. Kita harus rapat lagi buat mengecek. (Akan dilakukan apa tidak?) Harus dong, sudah diputuskan ya. Pokoknya nanti kita panggil, Saya juga baru tahu kalau itu tidak jalan,” kata Darmin di kantornya, Selasa (03/05/16).
Darmin mengatakan, pemberian diskon listrik 30 persen untuk industri padat karya yang beroperasi tengah malam bertujuan untuk meringankan beban industri, karena bisa berhemat. Darmin mengaku tidak mengetahui alasan PT. PLN belum memberlakukan kebijakan yang sudah diumumkan enam bulan lalu itu. Hal itu, kata dia, akan ditanyakan dalam waktu dekat.
Pada Paket Kebijakan Ekonomi III, pemerintah memberikan kemudahan untuk pelaku industri serta usaha kecil, mikro, dan menengah. Pada paket itu tertulis, pemerintah telah menurunkan harga bahan bakar minyak, listrik, gas, menyederhanakan izin pendirian usaha, dan mempermudah pencairan dana kredit usaha rakyat.
Sementara mengenai kebijakan tentang aliran listrik, pemerintah memberikan diskon tarif sebesar 30 persen untuk industri yang menggunakan listrik pada pukul 23.00 hingga pukul 08.00 pagi. Alasannya, beban listrik pada tengah malam tidak sebesar saat siang atau malam hari.
Editor: Malika
"Takbir boleh dilakukan di masjid atau musala selama tidak ada jemaah terindikasi positif Covid-19 dengan pembatasan jumlah orang dan menerapkan protokol kesehatan yang berdisiplin tinggi."
"Yang tadinya kan kita sempat waktu covidnya turun kita konversi menjadi untuk tempat tidur noncovid kan. Nah sekarang untuk yang noncovid itu kita sudah mesti menyiapkan,"
Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Oman Fathurrahman menjelaskan, penentuan tanggal 1 Syawal didasarkan pada perhitungan hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal.
"Kegiatan tersebut merupakan kerjasama antara Bareskrim Polri dengan KPK," kata Ali Fikri.
“Karena kita sudah pernah mencapai angka kasus di atas 10 ribu, di akhir tahun 2020 kemudian awal tahun 2021. Pada kondisi itu kan libur panjang..."
"Kita berjumlah 75 orang dan sudah senior. Saya sudah 16 tahun di KPK, Pak Novel sudah 18 tahun, banyak juga yang pengabdian di atas 10 tahun. Ini orang-orang yang pemahamannya tidak diragukan."
"rencana memberhentikan 75 pegawai KPK hanya karena hasil tes wawasan kebangsaan itu, jelas merupakan pelemahan KPK" 
"Padahal makin merata spending konsumsi kita, terutama di lebaran. Maka efek ungkitnya akan makin gede," 
Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka penyidik KPK asal kepolisian, Stepanus Robin Pattuju.
Padahal, belanja daerah diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Perlu ada tahapan partisipasi masyarakat, dengan cara memberi kesempatan publik mengakses naskah RUU KUHP.
"Apakah itu penundaan transfer, atau pemotongan transfer ke daerahnya. Ini merupakan permasalahan kompleks, mulai dari paradigma, kebijakan, hingga proses teknis."
"Kegiatan lain selain nonmudik di dalam satu wilayah kabupaten kota atau aglomerasi, khususnya di sektor-sektor esensial akan tetap beroperasi tanpa penyekatan apapun."
“Namun dengan adanya karakteristik bawaan virus Covid-19, kita tidak bisa kemudian berserah diri dan tidak berbuat apa-apa."
"Pemeriksaan genom ini, kata dia, untuk mengetahui apakah ada potensi mutasi virus B.1.617 ataupun B117,"
Artinya bahwa pola-pola atau bentuk kekerasan baik itu secara digital ataupun secara nyata, berikut juga dengan pembiaran-pembiaran atas sejumlah peristiwa yang terjadi
Ada potensi pelanggaran aturan serta penegakan hukum apabila ruang digital diisi dengan informasi yang keliru.
KPK tentu akan melaksanakan putusan tersebut dengan menyesuaikan kembali beberapa mekanisme proses kegiatan dimaksud.
Pemolisian prediktif menjadi salah satu janji Sigit saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon kapolri di DPR, akhir Januari lalu.
Masyarakat diharapkan memahami keputusan pemerintah menurunkan nominal BPUM tersebut.
