KBR, Jakarta - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) melakukan pelatihan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak dari seluruh provinsi di Indonesia.
Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wahyu Hartomo mengatakan pelatihan itu dilakukan melihat kasus kekerasan seksual meningkat di berbagai daerah.
Pelatihan digelar di Kompleks AURI Jakarta. Namun, khusus untuk Satgas dari Kediri dan Bengkulu, Wahyu Hartomo mengatakan pelatihan dilakukan tersendiri di daerah. Sebab, tingkat kekerasan seksual di dua wilayah tersebut terbilang tinggi.
"Ini ada pelatihan Satgas---kerjasama dengan AURI. Jadi masih berlangsung pelatihan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak seluruh Indonesia. Setiap provinsi mengirimkan dua orang. Kebijakan Bu Menteri, untuk Bengkulu dan Kediri akan dilakukan pelatihan langsung di daerah itu. Sehingga ada penjangkauan dan pendampingan di bawah Satgas P2A. Ini kebijakan baru Menteri," kata Wahyu Hartomo saat dihubungi KBR, Rabu (18/5/2016).
Wahyu Hartomo menambahkan Kementerian juga mengirimkan tim ke Kediri untuk ikut menyelidiki dan mendampingi anak-anak korban perkosaan dan kekerasan seksual. Belasan anak di Kediri menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan pengusaha bernama Sony Sandra alias Koko.
Tim tersebut berasal dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri bekerjasama dengan LSM setempat.
"Sebulan yang lalu kita sudah kirimkan tim dan Bu Menteri turun langsung ke Kediri. Itu sebelum kasus ini ramai di media massa. Bu Menteri juga telah bertemu polisi dan bupati setempat. Kalau pendampingan sudah dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kalau mencuat lagi ya nanti kita kirim tim lagi," imbuhnya.
Sebanyak 58 anak diduga diperkosa pengusaha yang juga Direktur Utama PT Triple's, Sony Sandra alias Koko.
Tim Masyarakat Peduli Kediri (TMPK) menyebut Sony Sandra dikenal sebagai orang kaya dan menguasai sejumlah proyek anggaran pemerintah daerah di Kediri. Perusahaan Koko pernah menjadi rekanan Pemerintah Kediri dalam pembangunan megaproyek Monumen Simpang Lima Gumul. Monumen yang dibangun pada 2002 ini menelan anggaran negara lebih dari Rp350 miliar. TMPK menduga besarnya kekuasaan terdakwa pelaku menyebabkan proses hukum berjalan lambat.
Media lokal di Kediri mengabarkan, Sony Sandra alias Koko sempat menawarkan uang tunai sebesar Rp50 juta dan sepeda motor kepada keluarga salah satu korban perkosaan. Juru Bicara TMPK Ferdinand mengatakan, semua keluarga korban pencabulan Sony Sandra berasal dari kalangan ekonomi lemah. Kondisi itulah yang diyakini telah membuat banyak keluarga korban enggan menempuh jalur hukum.
Editor: Agus Luqman
Atasi Kekerasan Seksual, Kementerian Perempuan-Anak Latih Satgas Seluruh Provinsi
"Sebulan lalu kita sudah kirimkan tim dan Bu Menteri turun langsung ke Kediri. Itu sebelum kasus (perkosaan) ramai di media," kata Sekretaris Kementerian, Wahyu Hartomo.
Dua aktivis dari Tim Pembela Masyarakat Kediri (TMPK), Ibeth (kiri) dan Ferdinand Hutahean (kanan) menggelar konferensi pers bersama salah satu dari 58 korban perkosaan seorang pengusaha bernama Sony
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
BPJS Kesehatan, Sri Mulyani Disebut Tak Setujui Ide Menkes Beri Subsidi Iuran
"Ketika mau disahkan menjadi Perpres kan semua kementerian terkait juga sudah paraf. Jadi presiden tidak asal tandatangan." Mahfud MD: Presiden Lapor Kasus Besar Tapi Tidak Diungkap KPK
"Saya laporin sendiri kata Presiden, Atau kami sudah melaporkan kasus ini, tapi tidak disentuh," RDP dengan DPR-Jaksa Agung, Komnas HAM Bakal Tegaskan Kasus Trisakti dan Semanggi
RDP tersebut akan digelar di Komisi Hukum DPR dengan melibatkan Jaksa Agung ST Burhanuddin. RDP itu digelar tepat 21 tahun peristiwa Semanggi I yang terjadi 13 November 1998 lalu. Untuk Hadapi Ancaman Militer, Prabowo Ingin Warga Sipil Terlibat
"Sebagai contoh, kalau lihat di Amerika Serikat, sumber perwira itu mereka dapat dari akademi militer, mungkin 20 persen. Dan, 80 persennya adalah perwira cadangan dari universitas," ujar Prabowo.Mahfud MD Tunggu Perintah Presiden soal Perpu KPK
"Saya pasti sangat senang kalau Perpu itu dikeluarkan, supaya jalan. Pasti mendukung (Perpu). Tetapi saya menteri sekarang."Komnas HAM: Lebih Mudah Bangun Diskotik Dibanding Rumah Ibadah
membangun rumah ibadah justru lebih sulit dibanding membangun diskotik, karena terbentur Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PMB) yang bermasalahKontroversi Hapus Amdal, Ini Jawaban Menteri LHK dan Menteri ATR
Kementerian ATR harus bisa bedakan antara menghapus dan mengecualikan. Penghapusan dengan pengecualian. Permen yang dirujuk P24-nya Menteri LHK, kita menyebutnya pengecualian, bukan menghapus.Kemenag Ungkap Strategi 'Sensor' Konten Khilafah
"Khilafah itu kan bisa disalahpahami oleh anak-anak kita. Oleh guru-guru kita juga bisa salah paham kalau tidak dijelaskan secara baik."Korupsi KTP Elektronik, Politikus Golkar Divonis 6 Tahun
"Jika (harta benda) tidak mencukupi, maka terdakwa dipenjara selama 2 tahun,"Evaluasi Pilkada, Ketua DPR Pertanyakan Urgensi Gagasan Mendagri
"Kita liat dulu urgensinya, apa yg disampaikan pak Mendagri itu. Karena apapun kita itu sudah melakukan pemilihan langsung sudah beberapa kali."Beda dengan MUI Jatim, Para Pejabat Ini Yakin Salam Lintas Agama itu Baik
"Semua agama yang disahkan di Indonesia ini semuanya baik, tidak ada yang namanya ajaran agama yang kita sahkan ini melanggar suatu norma- norma.”Ini Penyebab Sidang Praperadilan Makar Mahasiswa Papua Ditunda
"Anggota termohon atau dari Polda Metro Jaya telah melakukan perampasan terhadap barang milik para pemohon."Puan Maharani: Tak Efisien, Wacana Jokowi Tambah Wamen
"Jadi kalau kita bicara efisiensi ya tentu saja itu enggak sesuai. Tapi kalau kita bicara ini hak prerogratif presiden, ya ini hak prerogratif presiden," ujar Ketua DPR RI Puan Maharani.Jadi Dewan HAM PBB, Indonesia Belum Pro-Kebebasan Beragama
"Di Indonesia masih banyak ditemukan berbagai produk hukum, baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah lokal, tidak pro-kebebasan beragama dan berkeyakinan."Jokowi Tiru Donald Trump, Soal Penerbitan Peraturan Menteri
"Secretary Ross bercerita kepada saya, di sana sekarang kalau ada menteri ingin mengeluarkan satu permen, dia harus mencabut dua permen. Di sini mestinya juga bisa kita lakukan itu," ujar Jokowi.Bertemu Jokowi, KPU Singgung Larangan Eks-Napi Korupsi Maju Pilkada
"Menyampaikan rancangan peraturan KPU, yang salah satunya masih mengusulkan larangan pencalonan terhadap mantan terpidana korupsi."Kasus Dugaan Suap Wali Kota Medan, KPK Panggil Anak Menkumham
Yamitema dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Kani Jaya SentosaPendaftaran CPNS 2019 Dibuka, BKN Pastikan Ada Tes Radikalisme
"Namanya PNS itu kan dia harus terbebas dari paham radikalisme. Oleh karena itu, sebelum masuk (kantor pemerintahan) mereka juga harus ada ujiannya."Temui Presiden, KPU Lapor Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Persiapan Pilkada 2020
"KPU diberi kewajiban menyerahkan laporan pelaksanaan Pemilu pada Presiden dan DPR. "Polemik Salam Semua Agama, Pengurus Muhammadiyah: MUI Jawa Timur Beropini Sempit
"Padahal sebetulnya kita berdoa bukan untuk diri kita, keluarga kita, umat kita, tetapi juga bangsa dan negara. Kalau bicara bangsa ya Indonesia itu penuh dengan keragaman,"
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 08
Kabar Baru Jam 07
Kabar Baru Jam 20
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18