Atasi Kekerasan Seksual, Kementerian Perempuan-Anak Latih Satgas Seluruh Provinsi

KBR, Jakarta - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) melakukan pelatihan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak dari seluruh provinsi di Indonesia.

Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wahyu Hartomo mengatakan pelatihan itu dilakukan melihat kasus kekerasan seksual meningkat di berbagai daerah.

Pelatihan digelar di Kompleks AURI Jakarta. Namun, khusus untuk Satgas dari Kediri dan Bengkulu, Wahyu Hartomo mengatakan pelatihan dilakukan tersendiri di daerah. Sebab, tingkat kekerasan seksual di dua wilayah tersebut terbilang tinggi.

"Ini ada pelatihan Satgas---kerjasama dengan AURI. Jadi masih berlangsung pelatihan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak seluruh Indonesia. Setiap provinsi mengirimkan dua orang. Kebijakan Bu Menteri, untuk Bengkulu dan Kediri akan dilakukan pelatihan langsung di daerah itu. Sehingga ada penjangkauan dan pendampingan di bawah Satgas P2A. Ini kebijakan baru Menteri," kata Wahyu Hartomo saat dihubungi KBR, Rabu (18/5/2016).

Wahyu Hartomo menambahkan Kementerian juga mengirimkan tim ke Kediri untuk ikut menyelidiki dan mendampingi anak-anak korban perkosaan dan kekerasan seksual. Belasan anak di Kediri menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan pengusaha bernama Sony Sandra alias Koko.

Tim tersebut berasal dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri bekerjasama dengan LSM setempat.

"Sebulan yang lalu kita sudah kirimkan tim dan Bu Menteri turun langsung ke Kediri. Itu sebelum kasus ini ramai di media massa. Bu Menteri juga telah bertemu polisi dan bupati setempat. Kalau pendampingan sudah dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kalau mencuat lagi ya nanti kita kirim tim lagi," imbuhnya.

Sebanyak 58 anak diduga diperkosa pengusaha yang juga Direktur Utama PT Triple's, Sony Sandra alias Koko.

Tim Masyarakat Peduli Kediri (TMPK) menyebut Sony Sandra dikenal sebagai orang kaya dan menguasai sejumlah proyek anggaran pemerintah daerah di Kediri. Perusahaan Koko pernah menjadi rekanan Pemerintah Kediri dalam pembangunan megaproyek Monumen Simpang Lima Gumul. Monumen yang dibangun pada 2002 ini menelan anggaran negara lebih dari Rp350 miliar. TMPK menduga besarnya kekuasaan terdakwa pelaku menyebabkan proses hukum berjalan lambat.

Media lokal di Kediri mengabarkan, Sony Sandra alias Koko sempat menawarkan uang tunai sebesar Rp50 juta dan sepeda motor kepada keluarga salah satu korban perkosaan. Juru Bicara TMPK  Ferdinand mengatakan, semua keluarga korban pencabulan Sony Sandra berasal dari kalangan ekonomi lemah. Kondisi itulah yang diyakini telah membuat banyak keluarga korban enggan menempuh jalur hukum.

Editor: Agus Luqman