BERITA

Aparat Sweeping Atribut, Jokowi: Jangan Berlebihan, Hormati HAM!

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk menghentikan tindakan yang berlebihan dalam menangani dugaan penyebaran komunisme. Juru bicara presiden Johan Budi mengatakan, Presiden telah menerima masukan dari sejumlah pihak yang memprotes aksi aparat yang dinilai kebablasan. 

"Ada masukan yang mengatakan, ada sebagian dari aparat itu yang dianggap "kebablasan" dalam menterjemahkan perintah presiden untuk menertibkan upaya kebangkitan PKI. Direspon juga oleh presiden kita, dengan langsung menelpon dengan memerintahkan kepada kapolri kepada Panglima TNI untuk melihat itu tadi, masih tetap menghormati hak asasi, kebebasan berpendapat, saya kira panglima TNI dan Kapolri bisa menterjemahkan itu dengan baik" kata Johan Budi di kompleks Istana, Rabu (12/5/2016).

Jokowi, kata Johan Budi, mengingatkan agar upaya penanganan harus tetap menghormati kebebasan berpendapat seperti yang tertera dalam Tap MPR nomor 1 tahun 2003.

Johan Budi menambahkan Presiden Jokowi memerintahkan penertiban penyebaran komunisme, setelah mendapat masukan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kata dia, Presiden kemudian merespon dengan memberi instruksi kepada Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI dan BIN beberapa hari lalu.

"Presiden itu banyak mendengar dari tokoh-tojoh masyarakat, kemudian juga tokoh-tokoh agama kemudian menyampaikan ada kekhawatiran bahwa Partai Komunis Indonesia itu akan bangkit. Awalnya dari situ. Beberapa hari yang lalu Presiden memang memerintahkan kepada Kapolri, Jaksa Agung, kepada Panglima TNI, juga BIN, yang isinya adalah segera diatasi keresahan masyarakat ini kalau ada upaya-upaya untuk membangkitkan PKI" jelasnya. 

Editor: Malika

• Joko Widodo
• aparat
• sweeping buku
• Komunis
• PKI