KBR, Jakarta - Dua belas aktivis yang tergabung dalam Koalisi Break Free, telah dibebaskan Kepolisian Cirebon, Jawa Barat. Sebelumnya mereka ditangkap lantaran melakukan aksi memanjat crane dan membentangkan spanduk di PLTU Cirebon.
Juru Bicara Walhi Nasional, Khalisah Khalid mengatakan, mereka dibebaskan tanpa syarat pada pukul 24.15 WIB dini hari tadi.
Meski sudah dibebaskan, Khalisah tetap mengingatkan polisi agar tak sembarangan menangkap aktivis. Sebab, aksi mereka dilakukan dengan damai dan tanpa kekerasan. "Karena aksi kita aksi damai dan tidak menggunakan kekerasan dalam menurunkan banner, kita ikuti saja prosesnya. Tapi kita mengingatkan polisi apa yang dilakukan teman-teman aktivis dilindungi oleh UU No 32 Tahun 2009. Jadi tidak ada alasan melakukan penangkapan, penahanan apalagi melanjutkan proses hukumnya," jelas Khalisah Khalid kepada KBR, Senin (16/5/2016).
Kemarin, 12 aktivis yang melakukan aksi memanjat crane dan membentangkan spanduk di PLTU Cirebon ditangkap polisi Cirebon, Jawa Barat. Mereka yang berasal dari Greenpeace, WALHI dan JATAM sampai saat ini masih di Polres Cirebon.
Penangkapan tersebut adalah yang kedua kalinya, setelah enam aktivis juga sempat ditangkap Polairud yang kemudian dibebaskan pada Minggu pagi kemarin.
Para aktivis membentangkan spanduk besar bertuliskan Quit Coal yang berarti, pemerintah Indonesia harus segera beralih dari batubara sebagai sumber energi. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk permintaan dari para aktivis demi kesehatan lingkungan dan keselamatan warga negara yang terdampak batubara.
Alasannya, menurut laporan Greenpeace yang bekerjasama dengan Harvard University, polusi dari pembangkit listrik batubara telah menyebabkan 6.500 kematian dini per tahun, karena berbagai penyakit pernapasan.
Editor: Quinawaty Pasaribu
Kenaikannya mencapai 47 persen, yakni dari 85 juta pada 2022, naik menjadi 123 juta pada tahun ini.
"Dengan anggaran yang Rp 2,1 triliun, kalau direhabilitasi saya kira selesai maka lapas kita akan berkurang jauh (tak penuh)"
Presiden berjanji bakal segera mencarikan solusi.
Dia pun menyebut pemerintah dalam hal ini Bulog juga tak maksimal dalam menyerap beras petani secara 100 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ini merupakan kali pertama ada pemberian THR bagi guru ASN non-penerima tunjangan kinerja atau TPP.
Di beberapa jalur mudik masih ada penyempitan jalan, kurangnya penerangan, hingga proyek jalan yang belum selesai.
Kemacetan sudah terjadi di beberapa wilayah akibat meningkatnya pengguna kendaraan pribadi dan keterlambatan membangun transportasi publik.
Orang dengan mentalitas kepiting sulit mendukung orang lain.
"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," kata Ida.
Sebab, menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, jumlah anggaran sekitar Rp149 miliar, hanya cukup untuk stok cadangan atau buffer stock hingga Agustus mendatang.
Mulai dari penyempitan jalan, penerangan jalan, hingga proyek perbaikan jalan yang masih juga belum selesai.
Pemerintah memutuskan melakukan impor beras 2 juta ton tahun ini. 
Yang jadi problem adalah ketika pendekatan sosial kultural enggak jalan itu juga akan berpengaruh terhadap penegakan hukum,
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga situasi di Tanah Air yang mulai memasuki masa pra-endemi.
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"
Pentingnya menjaga pola makan dan latihan fisik demi kelancaran puasa. 
"Perbaikan PRIMA paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,"
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
