KBR, Jakarta- Asosiasi Musik dan Film sepakat untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengaduan Pembajakan. Pembahasannya akan didiskusikan minggu depan. Ketua Badan Ekonomi Kreatif (BEK), Triawan Munaf mengatakan, satgas akan bertugas menghimpun pengaduan dan menindaklanjuti kasusnya ke kepolisian. Namun, dia mengaku belum mengantongi nama-nama calon anggota satgas tersebut. Selain itu, BEK juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menempatkan bagian khusus pengaduan pembajakan industri kreatif tersebut.
"Kita harapkan Senin atau Selasa pekan depan sudah mulai. Kami akan memformulasikan bagaimana satgas ini bisa berperan untuk menyusun cara-cara yang benar, apa saja bukti yang diperlukan. Pengaduan itu akan dihimpun satgas ini lalu diajukan atas nama pencipta/label yang karyanya dibajak dan mengadukannya ke Mabes Polri. Di Mabes Polri pun kami akan bekerja sama untuk desk (tempat pengaduan) khusus ini," ujarnya saat dihubungi KBR, Selasa (19/5).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta kepolisan berani menangkap para pembajak musik kelas kakap. Hal ini disampaikan dalam pidatonya saat menerima Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) dan Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Indonesia. Namun, Kapolri Badrodin Haiti berdalih segala upaya kepolisian dalam pemberantasan pembajakan karya cipta tidak bisa atas inisiatif pihaknya.
Editor: Dimas Rizky
50 RUU Prioritas untuk Prolegnas 2020 ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Ada juga sejumlah faktor psikologis yang membuat banyak orang mau jadi pengikut mereka, yaitu post-power syndrome, kurang kasih sayang, dan keinginan menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
"Dibikin catatan kutipan itu dari mana? Kalau seperti ini kan plagiat. Kalau plagiat masa kita harus bertanya lanjut?"
"Minimal kalau kita wali kelas, kalau SMP punya 32 murid di kelas, kita harusnya berteman dengan media sosial ke-32 anak ini,” kata Komisioner KPAI.
“Sampai saat ini belum ada draf yang disampaikan pemerintah terkait omnibus law," kata Ketua DPR Puan Maharani.
Untuk kegiatan usaha 'risiko rendah', masyarakat cukup melakukan pendaftaran.
Donny diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Saeful.
"Bagaimana langkah konkret Chevron menyelesaikan itu, mengingat waktu selesai kontrak kerja sama sudah semakin dekat.”
"Kita sudah menerbitkan surat perintah penangkapan. Surat permintaan bantuan kepada Polri dalam rangka mencari dan menangkap tersangka tersebut sudah dilayangkan."
"Jadi bagi perusahaan tambang tertentu yang memiliki program hilirisasi, tidak ada batasnya. Apa dampak ini semua? Pengusiran akan terjadi terhadap orang-orang di kampung."
"Saya kira itu jelas menyengsarakan rakyat ya. Dan itu jelas mengkhianati cita-cita untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan segala macam gombalnya pada waktu pemilu," ujar Fadli Zon.
"Kami masih perlu waktu mendiskusikan termasuk dengan keluarga," kata Rommy kepada hakim. 
"Kalau itu dipaksakan, kami akan melaksanakan mogok nasional. Kami akan mengosongkan pabrik-pabrik, sampai omnibus law cluster ketenagakerjaan di-drop."
"Dengan rumus penetapan upah per jam, ini intinya akal-akalan mereka (pengusaha) saja agar memberikan upah lebih kecil, itu saja intinya."
"Filosofi fleksibilitas kerja (artinya) perlindungan terhadap pekerja itu dicabut sedikit demi sedikit. Dampaknya, perusahaan akan menerima pekerja melalui sistem kontrak dan outsourcing saja."
"Barang-barang dari produsen pasti dibawa ke pelabuhan, apakah untuk dijual ke tempat lain atau ekspor. Jadi sebelumnya dimasukan ke iradiator gamma supaya lebih tahan lama."
"Pasal-pasal yang melindungi pekerja atau tenaga kerja justru malah direvisi. Sehingga akan semakin tidak ada kepastian hukum bagi para pekerja."
"Sehingga publik dapat dengan jelas menilai apakah substansi serta materi muatan yang diatur dalam RUU itu cukup layak untuk ditempatkan dalam level undang-undang."
"Isu besar di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini ada di klaster pertama, yaitu Penyederhanaan Perizinan Berusaha," kata Sesmenko Perekonomian.
"Kalau memang mau diteruskan atau dihentikan, ya Jaksa Agung untuk memproses lanjutan dari berkas penyelidikan Komnas HAM yang pro-justisia ini."