KBR, Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM akan mengajukan banding terkait
putusan PTUN Jakarta soal sengketa kepengurusan Partai Golkar. Menurut Juru Bicara Kementerian Hukum dan HAM Ferdinand Siagian, kuasa hukum akan
meneliti keputusan PTUN untuk membuat memori banding dari keputusan
tersebut.
"Terkait dengan putusan PTUN, Menteri Hukum dan HAM melalui kuasa hukum akan mengajukan banding. Menteri Hukum dan HAM bersama kuasa hukum dan para ahli hukum tata negara akan mempelajari putusan PTUN Jakarta untuk menyiapkan memori banding," jelas juru bicara Kementerian Hukum dan HAM Ferdinand Siagian di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa (19/5).
Ia juga menegaskan, tidak ada keputusan dari
majelis hakim yang menyatakan kepengurusan Golkar dikembalikan pada
kepengurusan hasil Munas Riau yang dipimpin Aburizal Bakrie.
"Bahwa di dalam diktum putusan PTUN tidak
terdapat putusan yang menyatakan bahwa kepengurusan Golkar dikembalikan
kepada hasil Munas Riau," tambahnya.
Juru bicara Kementerian Hukum dan HAM Ferdniand
Siagian menambahkan, lembaganya sudah menerima salinan putusan dari PTUN
Jakarta untuk dipelajari.
Sebelumnya, PTUN Jakarta memutuskan
kepengurusan Golkar hasil Munas Bali adalah kepengurusan yang sah.
Dalam keputusan itu, majelis hakim juga memutuskan Keputusan Menteri
Hukum dan HAM soal kepengurusan Golkar tidak sah dan batal demi hukum.
Editor: Dimas Rizky
"Kami berharap adanya keadilan bagi Umat Buddha di Cirebon dimana hak asasi untuk pengembalian sertifikat Vihara dapat segera terlaksana,"
"Artinya, pemilih Anies cenderung nambahnya ke Prabowo, kalau misalnya Anies tak lolos di putaran pertama"
"Pak Erick ada tren kenaikan, Ridwan Kamil ada tren penurunan,"
Sensus pertanian diharapkan bisa dijadikan landasan bagi pemerintah untuk mencatat by-name by-address siapa saja yang berhak mendapatkan subsidi pertanian. Seperti subsidi pupuk dan lain-lain.
"Potensi korupsi tinggi itu berawal dari conflict of interest (konflik kepentingan) antarinstansi dan pelaksananya. Sehingga itu menjadi paradoks satu sama lain."
Dari beberapa jenazah yang dipulangkan, sebagian PMI kehilangan satu ginjalnya. Kebanyakan jenazah PMI tersebut berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka sudah bekerja antara 5-10 tahun. 
"Bagaimana anak muda memaknai Pancasila? Sementara itu, penutupan kampus berimbas pada para mahasiswanya."
"Saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstrimisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama. Mari kita menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita."
Usaha mikro kecil terhambat regulasi dan jebakan zona nyaman
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Pagu indikatif Kemenkumham pada 2024 menurun jika dibandingkan 2023.
Jadi arahan Bapak Presiden jelas minta dipercepat, di bulan September harus semuanya sudah selesai.
“Kita tidak boleh kalah dengan kenaikan harga komoditas dengan alasan musim."
Flexing bisa dijadikan ajang bersaing atau cara untuk mendapatkan pengakuan orang lain.
Cara menampilkan citra diri agar eksis di media sosial
"Maraknya politik uang mengindikasikan pemilu kita masih memiliki tantangan yang luar biasa,"
Ekspor pasir laut sebenarnya sudah dilarang sejak 20 tahun lalu. 
"Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu, sama sekali enggak."
Nanti kan kita tentukan titik-titik mana saja yang boleh diambil. Jadi tidak sembarangan itu untuk dilakukan di semua titik
"Hampir 60-70% itu anak-anak itu langsung putus sekolah akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau dipaksa menikah,"
