KBR, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyayangkan rencana DPR merevisi Undang-Undang Pilkada.
Direktur
Perludem Titi Anggraini menilai revisi tersebut penuh dengan kepentingan
politik. Antara lain guna memfasilitasi Partai Golkar dan PPP pada
Pilkada serentak akhir tahun nanti. Padahal menurut dia, polemik
kepengurusan ini seharusnya tidak masuk ranah publik. Itu sebab, salah
satu solusi untuk bisa ikut Pilkada tanpa harus merevisi UU adalah
melakukan islah. Selain itu, kedua partai tersebut bisa meminta Mahkamah
Agung untuk mempercepat persidangan.
“Yang
terjadi sekarang konflik internal partai masuk ke ranah publik jadi
urusan negara. Padahal mestinya itu diselesaikan secara internal oleh
partai politik,” kata Direktur Perludem Titi Anggraini kepada KBR (12/5/2015).
DPR
berencana merevisi Undang-undang Pilkada agar PPP dan Partai Golkar
yang tidak mendapatan pengesahan kepengurusan dari pemrintah bisa ambil
bagian dalam Pilkada. Komisi Pemilihan Umum sendiri memberikan syarat
bagi parpol yang bersengketa di pengadilan harus sudah memiliki
kekuatan hukum tetap atau sudah islah sebelum pendaftaran pilkada.
Editor: Damar Fery
"Dari kelima korban ini, berhasil diidentifikasi melalui DNA."
"Kita harus bekerja sama menekan laju penyebarannya," 
CVR adalah satu bagian dalam black box yang merekam percakapan antara pilot dan kopilot selama berada di kokpit. Saat ini, tim baru menemukan baterai dan casing dari kotak tersebut.
"Saudara, Saudari terkasih, saya ingin ungkapkan kedekatan saya dengan warga Sulawesi di Indonesia. Saya mendoakan mereka yang meninggal, yang luka-luka, dan juga yang kehilangan rumah atau pekerja."
"Pengaturan PSBB bagi hotel dan restoran mesti diperlunak seperti misalnya jam kerja dan prosedur operasi." 
"Tentu kita akan coba cari informasi dan komunikasi dengan anggota. Karena anggota kan ada juga yang di bidang kesehatan." 
"Kalau memang di daerah tidak bisa mengantisipasi hal tersebut ya tentunya kita harus membuat perencanaan untuk menggandeng pihak swasta,"
Sebanyak 34 orang meninggal dunia di Kabupaten Mamuju dan delapan orang di Kabupaten Majane.
"Kami melakukan estimasi dengan kapasitas 50,4 Megawat dengan PLTB itu. Satu turbinnya bisa menghasilkan 4 sampai 6 Megawat."
"Setelah periode April kita akan memulai vaksinasi total kan 140 juta. Ya berarti jumlah vaksinnya jauh akan lebih banyak,"
Pada Desember 2020, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan dengan beberapa negara yakni Amerika Serikat (AS), India sebesar dan Filipina. 
"Kita harus memprioritaskan pada upaya mitigasi bencana untuk meningkatkan multi-hazard early warning system dan meningkatkan fungsi pengawasan. Juga hambatan lemahnya koordinasi."
"Hendaknya semua pihak mendukung Keputusan Presiden itu. Harapannya, semua proses berjalan lancar. Sehingga suksesi kepemimpinan di Polri dapat berjalan dengan baik."
"Pertama atas nama Indah Halimah Putri, lalu yang kedua atas nama Agus Minarni,"
"Saya amat yakin bahwa hampir semua yang menolak itu kalau diajak ngobrol diberi penjelasan yang baik dan benar bahwa itu aman,"
"Menolak vaksin sama dengan Anda membahayakan lingkungan sekitar, Anda menjadi sumber penyakit, sehingga membahayakan keselamatan masyarakat dan negara," 
"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari Jabatan Ketua KPU kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU RI,"
