KBR, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyayangkan rencana DPR merevisi Undang-Undang Pilkada.
Direktur
Perludem Titi Anggraini menilai revisi tersebut penuh dengan kepentingan
politik. Antara lain guna memfasilitasi Partai Golkar dan PPP pada
Pilkada serentak akhir tahun nanti. Padahal menurut dia, polemik
kepengurusan ini seharusnya tidak masuk ranah publik. Itu sebab, salah
satu solusi untuk bisa ikut Pilkada tanpa harus merevisi UU adalah
melakukan islah. Selain itu, kedua partai tersebut bisa meminta Mahkamah
Agung untuk mempercepat persidangan.
“Yang
terjadi sekarang konflik internal partai masuk ke ranah publik jadi
urusan negara. Padahal mestinya itu diselesaikan secara internal oleh
partai politik,” kata Direktur Perludem Titi Anggraini kepada KBR (12/5/2015).
DPR
berencana merevisi Undang-undang Pilkada agar PPP dan Partai Golkar
yang tidak mendapatan pengesahan kepengurusan dari pemrintah bisa ambil
bagian dalam Pilkada. Komisi Pemilihan Umum sendiri memberikan syarat
bagi parpol yang bersengketa di pengadilan harus sudah memiliki
kekuatan hukum tetap atau sudah islah sebelum pendaftaran pilkada.
Editor: Damar Fery
Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri makin menurun. 
Semua layanan kesehatan seperti rumah sakit, laboratorium, dan klinik harus mematuhi aturan baru tersebut.
Dengan kenaikan upah minimum, maka daya beli masyarakat bisa pulih dan ekonomi nasional juga tumbuh.
Ada 22 perbankan telah siap mengimplementasikan BI-Fast. 
"Kami tetap meyakini bahwa para terdakwa tidak bersalah."
"Dari berbagai program yang masih 40 persen itu adalah subsidi bunga KUR yang realisasinya baru 40 persen."
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui, tarif tes PCR di India memang tergolong paling murah dibandingkan negara lain.
Pembukaan pariwisata di Bali akan dievaluasi tiap minggu.
Perintah itu disampaikan kapolri sebagai bagian dari upaya mencegah gelombang ketiga kasus Covid-19.
Kredit gaya baru butuh literasi gaya baru
Puluhan koperasi simpan pinjam itu diduga fiktif.
Tidak ada provinsi di luar Jawa-Bali yang berstatus PPKM Level 3. 
Pelonggaran pembatasan membuat mobilitas dan aktivitas masyarakat semakin tinggi.
Kinerja ekonomi Indonesia pulih bertahap
"Saya bersumpah, bahwa saya untuk menjadi Kepala PPATK langsung atau tidak langsung, dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun." 
Selama tujuh tahun pemerintahan Jokowi upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu justru melemah dan cenderung jalan di tempat.
Presiden menginginkan agar para santri dapat bersaing dengan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya
Puluhan tersangka tersebut memiliki peran yang beragam.
