KBR, Jakarta - Sejumlah Ketua DPD PDI Perjuangan melaporkan berbagai
catatan buruk kinerja kementerian Kabinet Kerja kepada Presiden Jokowi.
Di antaranya menteri bidang ekonomi dan hukum. Politisi PDI Perjuangan,
Eva Kusuma Sundari mengatakan, Presiden Jokowi sudah mengantongi banyak
acuan untuk mengevaluasi kinerja menterinya saat ini. Namun PDI
Perjuangan, menurut dia, menyerahkan seluruh putusan mengenai perombakan
ini kepada Jokowi.
"Presiden sudah cukup
mempunyai, banyak sumber, data, informasi dari berbagai pihak, termasuk
dari orang terdekat. Saya pikir pada saat ini tengah mengkalkulasi.
Tetapi menurut kami, kita tetap menghormati Presiden mau kapan dan siapa
yang diganti," ujar Eva dalam perbincangan KBR Pagi, Kamis (7/5/2015).
Sebelumnya,
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan perlunya perombakan kabinet.
Perombakan ini tidak hanya sekadar menteri, tetapi juga menyasar pejabat
yang diangkat Presiden Jokowi. Saat ini, kinerja Kabinet Kerja tengah
disorot.
Penelitian Poltracking Indonesia April lalu menunjukan, menteri
bidang ekonomi menempati urutan teratas yang bekinerja buruk. Peringkat
kedua diduduki menteri bidang hukum. Hingga hari ini, sasaran tembak
untuk dicoret dari jajaran menteri adalah Menteri Koordinator Politik,
Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijanto, Rini Soemarno, Menteri BUMN,
Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, Menteri Pedagangan Rachmat Gobel,
Menteri Hukum dan HAM yang juga politisi PDIP, Yassona Laoly. Juga Andi Widjajanto.
Editor: Damar Fery