MUI-Walubi Desak Myanmar Ubah UU Kewarganegaraan

UU Kewarganegaraan Myanmar tidak mengakui Rohingya.

BERITA | NASIONAL

Rabu, 20 Mei 2015 15:30 WIB

Author

Rio Tuasikal

Pengungsi Rohingya di Aceh (Foto: Antara)

Pengungsi Rohingya di Aceh (Foto: Antara)

KBR, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) mendesak ASEAN memaksa pemerintah Myanmar mengakui Rohingya sebagai warga negaranya

Ketua MUI, Selamet Efendy Yusuf, mengatakan selama ini Rohingya terus mengalami pengusiran karena tidak diakui. Padahal kewaranegaraan adalah hak asasi manusia.

Selamet mengatakan, pemerintah Myanmar harus mengubah undang-undang mereka yang tidak mengakui Rohingya.

"Kita ketahui UU Kewarganegaraan Myanmar itu menyebut suku-suku yang jadi warga negara, dengan tidak memasukan Rohingya," ujar Selamet dalam konferensi pers di kantor MUI, Jakarta, Rabu (20/5/2015) siang.

"Walaupun orang-orang Rohingya itu dekat Bangladesh dan sering berkomunikasi dengan orang Bangladesh, tapi mereka sudah tinggal di tempat itu seribu tahun lebih," jelasnya.

Selamet menambahkan, MUI dan Walubi juga meminta organisasi internasional membantu penampungan sementara pengungsi Rohingya di Indonesia. PBB melalui UNHCR, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan Palang Merah Internasional harus turun tangan. 

Editor: Citra Dyah Prastuti 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Menteri Nadiem Makarim Diminta Kaji Ulang Kebijakan Kampus Merdeka