KBR, Jakarta - Kejaksaan Agung menyatakan belum ada rencana untuk menggelar eksekusi mati tahap ketiga terhadap sejumlah narapidana dalam waktu dekat. Juru Bicara Kejaksaan Agung, Tony Spontana mengatakan masih mengevaluasi eksekusi mati terhadap 8 terpidana yang dilakukan beberapa waktu lalu. Nantinya, bahan evaluasi akan menjadi rujukan perbaikan agar eksekusi mati tahap ketiga lebih baik lagi dari sisi teknis pelaksanaanya dan hukum.
"Eksekusi mati gelombang ketiga pembahasannya di kejaksaan agung sudah sampai mana? Belum, belum direncanakan saja belum. Karena evaluasi gelombang kedua saja belum selesai, masih berjalan. Belum untuk gelombang ketiga, masih jauh itu," jelas Juru bicara Kejaksaan Agung Tony Spontana saat dihubungi KBR, Sabtu (8/5/2015).
Sebelumnya, Jaksa Agung M.Prasetyo memberikan isyarat kemungkinan dalam eksekusi mati gelombang ketiga tidak hanya berisi terpidana kasus narkoba tapi ada pula terpidana kasus pidana umum lainnya.
Editor: Malika
Besarnya potensi konser taraf internasional datangkan cuan untuk bangsa.
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
Komisioner KPU, Idham Holik menyebut tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Bawaslu belum mendapat akses ke Silon.
Aksi viral cover lagu di hutan bambu
"Bagaimana aturan seputar percaloan di tanah air? Sementara itu, korban NCII alias penyebaran konten intim non-konsensual, malah terancam dipolisikan dan sempat dilaporkan ke polisi."
Jika bonus demografi ini tidak dimaksimalkan, dapat berisiko menjadi bencana dengan peningkatan jumlah pengangguran.
Anggaran subsidi pupuk berkurang Rp10 triliun dalam empat tahun terakhir.
Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan meningkatkan ekosistem industri mobil listrik dengan memaksimalkan sumber daya mineral tanah air.
"Jadi eselon II yang berminat jadi bupati walikota daftar, nanti dites,"
MK beralasan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK untuk menjaga independensi. Saut membantah, karena sejak keluarnya UU Nomor 19/2019, KPU sudah tidak independen. 
"Saya mengatakan bahwa putusan MK memperlihatkan bahwa MK itu sudah bertindak diskriminatif," 
Menteri BUMN Erick Thohir meminta publik untuk bersabar terkait rencana merger sejumlah BUMN karya tersebut.
"Untuk mengejar target 14 persen tahun 2024, kita harus menurunkan stunting sebesar 7,6 persen dalam kurang dari 2 tahun ya"
Mempercepat masa penanaman terutama untuk komoditas padi dengan menggunakan bibit yang lebih tahan kekeringan.
Penyelenggaraan haji tahun ini diharapkan lebih baik dari segi kualitas pelayanan. Pada tahun lalu, Kementerian Agama mengevaluasi sejumlah catatan.
Menteri BUMN Erick Thohir beralasan, kebijakan itu sebagai upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan candi sebagai tempat ibadah dan destinasi wisata.
Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut soal kontestasi Pemilu 2024.
