BERITA
Banyak Daerah Tak Siap, Bawaslu Rekomendasikan Tak Ikut Pilkada Serentak
"Dari 264 daerah, baru 44 yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengawas pemilu. "
KBR,Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan daerah
yang belum menggelontorkan dana Pilkada agar tidak ikut Pilkada
serentak. Anggota Bawaslu, Nasrullah mengatakan, hingga saat ini, dari
264 daerah, baru 44 yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD) untuk pengawas pemilu. Dia menambahkan, dari jumlah itu, baru 32
daerah yang mencairkan dananya. Parahnya kata dia, anggaran yang
dicairkan masih jauh dari kebutuhan panitia pengawas daerah.
"Contoh
di Sibolga. KPU dikasih dana sekitar Rp 5 miliar. Sedangkan Panwas
hanya disediakan anggaran Rp. 300 juta. Apa coba logikanya?" kata
Nasrullah di kantornya, Jumat (22/5/2015).
Anggota Bawaslu Nasrullah mengatakan,
bila dilanjutkan, maka proses Pilkada akan janggal karena Panwaslu
tidak bisa bekerja. Padahal keberadaan Panwas adalah amanat
undang-undang. Nasrullah juga curiga banyak daerah tidak betul-betul
siap meski sudah menandatangani NPHD. Untuk mengatasi minimnya dana
pengawas di daerah, Nasrullah mengaku gencar meminta Pemda untuk
merevisi besaran dana untuk pengawas.
Editor: Malika
- pilkada serentak
- pilkada
- bawaslu
- dana pilkada
Komentar (0)
KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!