BERITA

Banyak Daerah Tak Siap, Bawaslu Rekomendasikan Tak Ikut Pilkada Serentak

"Dari 264 daerah, baru 44 yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengawas pemilu. "

Ilustrasi foto: Antara
Ilustrasi foto: Antara

KBR,Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan daerah yang belum menggelontorkan dana Pilkada agar tidak ikut Pilkada serentak. Anggota Bawaslu, Nasrullah mengatakan, hingga saat ini, dari 264 daerah, baru 44 yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengawas pemilu. Dia menambahkan, dari jumlah itu, baru 32 daerah yang mencairkan dananya. Parahnya kata dia, anggaran yang dicairkan masih jauh dari kebutuhan panitia pengawas daerah.

"Contoh di Sibolga. KPU dikasih dana sekitar Rp 5 miliar. Sedangkan Panwas hanya disediakan anggaran Rp. 300 juta. Apa coba logikanya?" kata Nasrullah di kantornya, Jumat (22/5/2015).


Anggota Bawaslu Nasrullah mengatakan, bila dilanjutkan, maka proses Pilkada akan janggal karena Panwaslu tidak bisa bekerja. Padahal keberadaan Panwas adalah amanat undang-undang. Nasrullah juga curiga banyak daerah tidak betul-betul siap meski sudah menandatangani NPHD. Untuk mengatasi minimnya dana pengawas di daerah, Nasrullah mengaku gencar meminta Pemda untuk merevisi besaran dana untuk pengawas.

Editor: Malika

  • pilkada serentak
  • pilkada
  • bawaslu
  • dana pilkada

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!