Bagikan:

Bangun Infrastruktur, INDEF Minta Pemerintah Tak Prioritaskan Asing

Ini lantaran pihak asing hampir selalu meminta syarat yang merugikan Indonesia.

BERITA | NASIONAL

Rabu, 27 Mei 2015 14:47 WIB

Bangun Infrastruktur, INDEF Minta Pemerintah Tak Prioritaskan Asing

Ilustrasi pembangunan infrastruktur jalan tol. Foto: Antara

KBR, Jakarta - Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (INDEF) meminta pemerintah tidak memprioritaskan penanaman modal asing untuk membangun infrastruktur. Pengamat ekonomi INDEF Ahmad Firdaus mengatakan, ini lantaran pihak asing hampir selalu meminta syarat yang merugikan Indonesia. Misalnya kerja sama bilateral dengan Tiongkok yang dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu. Ahmad merasa ini merugikan karena Tiongkok meminta syarat 60% bahan baku diimpor dari negaranya. Selain itu kontraktor dan insinyur proyek pun harus didatangkan dari negara tirai bambu itu.

"Persyaratan-persyaratan seperti itu mutlak ada dalam setiap kerja sama bilateral internasional antara Indonesia dengan Korea kah, Jepang kah, Cina kah, itu semua mensyaratkan hal seperti itu," kata Ahmad kepada KBR, Rabu (27/5/2015).

"Lantas bagaimana dengan nasib arsitek kita, insinyur kita? Ya hanya jadi penonton di negeri sendiri. Industri kita yang terkait dengan bahan baku infrastruktur itu tidak berkembang karena tidak diberi kesempatan oleh pemerintah untuk melakukan supply di proyek-proyek infrastruktur di dalam negeri," lanjutnya.

Ahmad menambahkan dari data Bappenas, Tiongkok meneken kerja sama untuk membantu pembangunan 24 pelabuhan, 15 bandara, dan sejumlah proyek kereta cepat. Padahal kata Ahmad, ada potensi anggaran dalam negeri yang bisa digunakan oleh pemerintah. Misalnya berasal dari dana asuransi dan BPJS Ketenagakerjaan yang kini hanya menjadi deposito. Menurutnya pemerintah harus bisa merevisi peraturan agar bisa memakai dana yang besar tersebut untuk membangun infrastruktur. Namun pemerintah juga harus bisa menjamin proyek tersebut akan untung dalam jangka panjang.

INDEF mencatat kebutuhan investasi untuk infrastruktur mencapai Rp 1.200 triliun per tahun. Namun APBN 2015 ini hanya menanggarkan Rp 290 triliun. Kekurangan sekitar Rp 800 triliun itu, kata Ahmad, bisa didapat dari dana BUMN atau Kerja sama Pemerintah dengan Swasta (KPS).


Editor: Dimas Rizky

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Most Popular / Trending