Apindo Dukung Rencana Pengampunan Pajak Bagi Koruptor

"Langkah ini ekstrem, tapi lebih baik ketimbang tidak dilakukan. "

KBR, Jakarta- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung rencana pemerintah menerapkan pengampunan pajak yang disertai penghapusan sanksi pidana. 

Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani mengakui kalau langkah tersebut adalah langkah ekstrem, namun lebih baik daripada tidak dilakukan. Dengan pengampunan itu, uang yang dilarikan di luar negeri bakal kembali ke Indonesia dan tertanam di sistem perpajakan dan perbankan Indonesia. Hal itu akan berdampak baik untuk ketahanan keuangan Indonesia.

“Kami meyakini kalau itu dibuka pasti akan terjadi repatriasi kapital yang besar. (Tanpa kelonggaran hukum akan sulit?) susah, mereka akan berpikir bakal dikerjai atau diusut. Ini saat tepat untuk rekonsiliasi,memperbaiki ke depan sistem penegakan hukum tapi harus ada langkah eksterm, “kata Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani di Jakarta, hari ini (28/5/2015).

Pengampunan pajak tambah Hariyadi, akan lebih baik jika diterapkan tahun ini mengingat ekonomi dalam negeri sedang lesu.

Sebelumnya Ditjen Pajak bakal menerapkan kebijakan pengampunan pajak guna menarik uang yang diparkir para pelaku kejahatan termasuk koruptor Indonesia di luar negeri. Hal itu bakal segera dibahas bersama DPR. Ditjen pajak menginginkan pengampunan pajak dapat diatur dalam UU tersendiri.

Dengan pengampunan pajak, para mafia dan koruptor yang kabur ke luar negeri tidak dikenakan hukuman, asal mereka membawa uang mereka kembali ke Indonesia. Uang tersebut akan dikenakan pajak amnesti. Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito mengusulkan besaran pajak sebesar 10 hingga 15 persen dari total uang haram itu kepada pemerintah.

Editor: Quinawaty Pasaribu

• Apindo
• Pajak
• Koruptor
• Pengampunan