KBR, Jakarta - Sekitar 20-an perusahaan produsen mainan mengajukan pengurusan label sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) ke lembaga sertifikasi produk. Hal ini menambah daftar perusahaan produsen mainan lokal maupun asing yang sebelumnya berjumlah 60-an perusahaan. Kepala Pusat Standardisasi Kementerian Perindustrian Tony Sinambela mengatakan pihaknya memberikan tenggat waktu enam bulan kepada seluruh produsen mainan anak untuk mengajukan label SNI.
"Itu kan kita sudah koordinasi, pengawasan barang beredar di pasar itu kan Kemenperin, Kemendag dan Kapolri khususnya bareskrim itu sudah berkoordinasi. Jadi enam bulan pertama itu kita sudah dilakukan pengawasan sejak pemberlakuan. Jadi kalo misalnya dalam enam bulan awal ini ada pelaku usaha yang hanya menunjukan surat keterangan dalam proses itu bisa diterima," kata Tony saat dihubungi KBR.
Kepala Pusat Standardisasi Kementerian Perindustrian Tony Sinambela mengatakan pihaknya bekerjasama dengan Kementrian Perdagangan (kemendag) bersama Kepolisian Indonesia mengawasi perusahaan mainan yang nakal yang belum ber- SNI. (Baca: Aprindo: Mainan Anak Ber-SNI, Industri Kecil Wajib Diedukasi Pemerintah)
Mulai tanggal 30 April kemarin,mainan anak tak ber-SNI dilarang beredar. Hal ini dilakukan sebagai upaya melindungi anak-anak dari masalah keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Penerapan ini sesuai dengan peraturan No 24 Tahun 2013 tentang pemberlakuan SNI untuk mainan anak-anak yang diterbitkan Kementerian perindustrian.
Editor: Irvan Imamsyah
Puluhan Produsen Mainan Anak Ajukan Sertifikasi SNI
KBR, Jakarta - Hal ini menambah daftar perusahaan produsen mainan lokal maupun asing yang sebelumnya berjumlah 60-an perusahaan.
Sabtu, 03 Mei 2014 14:38 WIB
mainan, sni, label, apindo, pengusaha
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Penceramah Jafar Shodiq Jadi Tersangka Penghina Wakil Presiden
"Kenapa tersangka? Karena sudah ada barang bukti yang cukup untuk jadi tersangka yaitu ada laporan polisi, ada keterangan saksi, ada bukti seperti video tersebut."Para Dirut Garuda yang Tersandung Hukum
Ari Ashkara bukan satu-satunya Dirut Garuda yang diduga melanggar hukum.Produknya Dibajak, Harley-Davidson Mengadu ke Menteri Yasonna
“Kami masih banyak menemukan produk tiruan kami (Harley-Davidson) seperti baju, sarung tangan, suvenir yang bebas diperjualbelikan di Indonesia.”Jokowi Targetkan Indonesia Setop Impor Petrokimia dalam Empat Tahun
"Feeling saya, empat atau lima tahun lagi kita sudah tiga mengimpor bahan-bahan petrokimia. Justru bisa kita ekspor."Cek Layanan BPJS di RSUD Cilegon, Jokowi Janji Selesaikan Defisit
"Sudah empat tahun ini belum ketemu jawabannya. Tapi sekarang Menkes sudah menyampaikan di ratas kemaren, tahun depan jurusnya sudah ketemu," Pangkas Batu Bara, Indonesia-Denmark Bakal Garap Energi Bersih di 4 Provinsi
"Provinsi ini masih didominasi oleh penggunaan batu bara, namun 'combined cycles' dapat dijadikan alternatif energi yang murah untuk menggantikan batu bara."ICJR Ingatkan 'Janji' Pemerintah Revisi UU ITE
"Saya dan nanti dengan Menkominfo akan duduk bersama untuk melihat, ya untuk revisi UU ITE tentunya pasti," kata Menkumham Yasonna Agustus 2019 lalu.RUU KKR, Ini Alasan Pemerintah Hapus Pasal Amnesti
"Tidak ada rehabilitasi kemudian juga reparasi. Itu tidak dikaitkan dengan amnesti."Sidak, Mobil Mewah Tunggak Pajak Sampai 5 M
"Merk kendaraan mewah tersebut di antaranya Lamborghini, Bentley, Audi, Mercedes-Bens, Range Rover, Jeep Rubicon."Kasus Moge Harley Davidson di Garuda, Sri Mulyani Buru di BUMN Lain
"Apakah terjadi di Garuda atau BUMN lain, saya tidak menyampaikan hari ini ya berapa BUMN dan pelanggarannya seperti apa."BSNP: Ujian Nasional Sulit Bikin Murid Pintar
"Iya kalau gampang pintar, kan nggak juga. Hasil tahun ini juga jeblok semua."Kemdikbud: Meningkatkan Nalar Siswa Tak Cukup Lewat Aturan Pemerintah
"Kami sudah melakukan pengenalan tipologi soal-soal yang berdaya nalar tingkat tinggi pada Ujian Nasional. Tapi ternyata tidak bisa dilakukan secara sesaat, harus dengan perubahan budaya."Kasus Moge Harley Davidson, Erick Berhentikan Dirut Garuda
"Jadi kalau kerugian negara sudah menjadi faktor tidak hanya perdata tapi juga pidana ini yang sangat memberatkan," ICW: Mahkamah Agung Sering Tidak Pro-Pemberantasan Korupsi
"Mahkamah Agung harus berbenah, melihat kembali apa problem internal dari Mahkamah Agung, sehingga disorot publik karena sering melakukan tindakan yang tidak pro dalam pemberantasan korupsi."Ekonomi Nasional Tumbuh, Tapi Penganggur Bertambah 50 Ribu Orang
"Agustus 2019 jumlah pengangguran mencapai 7,05 juta orang, mengalami kenaikan 50 ribu orang jika dibandingkan dengan Agustus 2018."Polda Metro Jaya Luncurkan Aplikasi Kondisi Darurat
"Kalau terjadi sesuai bisa langsung tekan panic button, kemudian polisi terdekat akan datang dan memberikan pelayan kepada korban tersebut,"Radikalisme, Menteri BUMN Sampaikan Data ke Menkopolhukam
"Ini cuma soal Radikal, cuma data aja diinformasikan."Kemenlu Bantah Abaikan WNI yang Dideportasi Akibat Tulis Demo Hong Kong
"Kita tentu memberikan perlindungan hukum kepada dia (Yuli Riswati), sehingga semua prosesnya berjalan baik. Dalam konteks hukum, tentu kita melihatnya sesuai dengan kaidah yang ada di sana."MA Vonis Idrus Marham Korupsi Sebagai Pejabat Golkar, Bukan Sebagai Mensos
"Menurut majelis hakim kasasi, kepada terdakwa (Idrus Marham) lebih tepat diterapkan dakwaan melanggar Pasal 11 UU Tipikor yaitu menggunakan pengaruh kekuasaannya sebagai Plt Ketua Umum Golkar."Saksi: Polisi Todongkan Pistol Saat Tangkap Aktivis Papua
Saksi mengatakan aparat memaksa masuk dan memanjat dinding samping dapur. Saat itu pagar asrama dikunci dan aparat tidak meminta izin atau memperkenalkan diri dan tujuan datang ke asrama.
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Rangkuman Berita Sepekan KBR
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18
Kabar Baru Jam 17
DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN