NASIONAL

2014-05-02T12:05:03.000Z

Menteri Pendidikan Mendatang Harus Bebas Intervensi

"Contohnya UN yang ditengarai sarat kepentingan bisnis dan politik."

KBR68H, Jakarta – Federasi Guru Independen Indonesia meminta Menteri Pendidikan di pemerintahan mendatang bebas dari segala intervensi. Permintaan ini akan disampaikan kepada Kementerian Pendidikan hari ini, Jumat (2/5/2014). 

Sekjen FGII Iwan Hermawan mengatakan selama ini keputusan Menteri Pendidikan banyak diintervensi oleh pengusaha dan politisi. Misalnya praktik Ujian Nasional yang menurut Iwan menjadi contoh jelas betapa kuatnya intervensi bisnis dan politik. Padahal pendidikan harusnya lebih berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan. 

“Para professor, doctor sudah punya gagasan dan memberikan masukan kalau UN perlu ditinjau ulang. Bahkan hasil Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung minta ini ditinjau ulang. Ternyata ada tekanan besar dari pihak-pihak tertentu kepada Kemendikbud untuk tetap melaksanakan UN,” sesal Iwan. 

FGII juga menuntut pendidikan di masa mendatang menerapkan sistem sentralisasi. Kata Iwan, sistem desentralisasi yang sekarang berlaku justru menurunkan kualitas pendidikan di daerah. Sebab kewenangan manajemen pendidikan dan guru berada di kabupaten kota dengan kualitas SDM yang rendah. Akibatnya terjadi kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah. 

“Harusnya ada perubahan peraturan pemerintah, bila perlu UU,” kata Iwan. Menurut dia sebaiknya pendidikan disamakan dengan agama, yang dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat. 

Editor: Citra Dyah Prastuti 

• pendidikan
• hari pendidikan nasional