KBR, Jakarta - LSM Pemantau Hutan Forest Watch menemukan beberapa izin pembukaan lahan untuk perkebunan di kawasan hutan terlarang pasca pemberlakuan Inpres Moratorium hutan 20 Mei 2011. Izin pembukaan lahan hutan itu, di antaranya untuk perkebunan tebu di hutan alam primer di Kepulauan Aru, Maluku tahun 2013 lalu.
Juru Kampanye Forest Watch Muhammad Kosar mengatakan pembukaan lahan itu merupakan salah satu kelemahan Inpres karena membolehkan membuka hutan lindung untuk kegiatan tertentu.
“Nah, inilah yang membuat moratorium lemah. Memang ini untuk perkebunan tebu dan itu dikecualikan. Tetapi ini yang menjadi sorotan kami, apabila pengecualian itu tetap diberlakukan atau inpres tidak direvisi, ini akan mengancam wilayah-wilayah hutan yang ada, seperti hutan alam primer dan gambut,” kata Muhammad Kosar.
Selain tebu, Inpres itu juga membolehkan pembukaan lahan hutan moratorium jika digunakan untuk keperluan tambang gas bumi dan ketenagalistrikan. Pengecualian itu harus dihapus dari Inpres. Inpres Moratorium Hutan melarang pembukaan lahan hutan alam primer dan gambut, kecuali untuk jenis kegiatan usaha tertentu.
Editor: Citra Dyah Prastuti
"Kami mengedepankan musyawarah mufakat supaya ada kesamaan. Akhirnya kami memutuskan secara mufakat."
"Memilih orang hebat untuk dampingi beliau (Kapolri) untuk melayani bangsa ini,"
"Sekarang di depan mata, lagi-lagi akrobat anggaran dipertunjukkan. PSI mendesak KPK segera bertindak. Uang rakyat jangan seenaknya dipermainkan seperti ini,”
"Saya yakin, Pak Menhan ini kalau urusan anggaran itu detil, berkali-kali dengan saya hampir hapal di luar kepala. Jadi saya juga merasa aman untuk urusan 127 triliun."
"Kalau bisa subsidinya tidak dicabut. Biar bisa berjalan lancar, sebagai penggerak ekonomi desa untuk kesejahteraan masyarakat desa," 
"Kalau yang sifatnya komunitas budaya, sepanjang tidak melanggar dan tidak menyimpang dan tidak merugikan pihak lain, tidak ada tindak pidananya."
"Kami tegaskan informasi kan ada saluran resmi. Karena kewenangannya Imigrasi untuk mengetahui lalulintas orang."
"Usulan yang telah ditandatangani NPHD adalah sebesar Rp 9.936.093.923.393," ujar Ketua KPU RI Arief Budiman.
Menurut Ramson Siagian, OJK terkesan menutup-nutupi segala hal yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di Jiwasraya.
Ombudsman usul ada badan khusus pengawasan tambang, yang berwenang mengawasi tambang legal dan ilegal.
50 RUU Prioritas untuk Prolegnas 2020 ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Ada juga sejumlah faktor psikologis yang membuat banyak orang mau jadi pengikut mereka, yaitu post-power syndrome, kurang kasih sayang, dan keinginan menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
"Dibikin catatan kutipan itu dari mana? Kalau seperti ini kan plagiat. Kalau plagiat masa kita harus bertanya lanjut?"
"Minimal kalau kita wali kelas, kalau SMP punya 32 murid di kelas, kita harusnya berteman dengan media sosial ke-32 anak ini,” kata Komisioner KPAI.
“Sampai saat ini belum ada draf yang disampaikan pemerintah terkait omnibus law," kata Ketua DPR Puan Maharani.
Untuk kegiatan usaha 'risiko rendah', masyarakat cukup melakukan pendaftaran.
Donny diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Saeful.
"Bagaimana langkah konkret Chevron menyelesaikan itu, mengingat waktu selesai kontrak kerja sama sudah semakin dekat.”
"Kita sudah menerbitkan surat perintah penangkapan. Surat permintaan bantuan kepada Polri dalam rangka mencari dan menangkap tersangka tersebut sudah dilayangkan."
"Jadi bagi perusahaan tambang tertentu yang memiliki program hilirisasi, tidak ada batasnya. Apa dampak ini semua? Pengusiran akan terjadi terhadap orang-orang di kampung."