KBR, Jakarta - Kementerian Perdagangan perlu mengubah Harga Patokan Pembelian (HPP) Gula sebesar Rp. 8.250 per kilogram.
Asosiasi Gula Indonesia mengatakan penetapan HPP sebesar itu akan menurunkan semangat petani menanam tebu pada musim tanam tahun depan. Direktur Eksekutif AGI Tito Pranolo mengatakan pemerintah harus mengajak asosiasi gula dan petani tebu untuk merumuskan komponen yang akan menjadi dasar perhitungan HPP. Menurut Tito, komponen harga gula internasional dan target rendemen (kadar gula) dalam perhitungan HPP, tidak menguntungkan petani tebu di dalam negeri.
"Mari kita sama-sama duduk dulu nih. Perbedaan-perbedaan perhitungan ini dari mana. Kalau masing-masing bertahan pada posisinya maka tidak akan ada titik temu. (harus ada koreksi?) Iya, tapi bukan untuk sekarang, tapi untuk tahun depan. Sekarang sudah keluar. Kita bukan bicara hasil akhir, tapi bicara metoda. Bagaimana kita bisa mencapai ke angka itu. Sekarang kan tidak. Yang satu hanya memasukkan biaya produksi saja (Dewan Gula Indonesia-red). Yang satunya target rendemen dimasukkan, dimasukkan juga pengkembangan harga internasional sehingga harga HPPnya jadi lebih rendah. Kita bicarakan metodenya dulu dah," jelas Tito saat dihubungi KBR (15/05).
Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia Tito Pranolo menambahkan komponen yang menjadi dasar perhitungan HPP mestinya disepakati bersama antara pemerintah, asosiasi petani dan produsen gula.
Sebelumnya, Petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Jawa Barat merasa kecewa dengan penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) gula 2014 sebesar Rp8.250/kg. Alasannya karena pemerintah dinilai tidak memiliki landasan yang kuat dalam menetapkan HPP.
Pada awal Mei 2014 lalu, pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan menetapkan HPP gula 2014 sebesar Rp8.250/kg atau naik tipis sekitar 1,80% dari HPP gula tahun lalu yang dipatok Rp8.100/kg. Menurut petani, semestinya penetapan kenaikan HPP Gula juga mengacu pada acuan rendemen gula pada musim tanam tahun lalu, seperti saat menetapkan HPP 2013. Sementara acuan rendemen tahun lalu berkisar 6 - 7 persen.
Editor: M Irham
HPP Gula Terlalu Kecil, Petani Malas Tanam Tebu
KBR, Jakarta - Kementerian Perdagangan perlu mengubah Harga Patokan Pembelian (HPP) Gula sebesar Rp. 8.250 per kilogram.

Jumat, 16 Mei 2014 12:44 WIB


gula, hpp, petani, tebu
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Suntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua Presiden Jokowi Tidak Terasa
"Hari ini saya mendapatkan suntikan vaksin yang kedua. Dan sama seperti yang dilakukan dua minggu yang lalu tidak terasa."
Tes Covid-19 GeNose Kemenhub Mulai Februari
"Kementerian perhubungan menjadi pelopor untuk menggunakan alat ini, nanti secara bertahap di simpul-simpul transportasi."
Kasus Positif Covid-19 Tembus 1 Juta Menkes Butuh Kerja Keras 3T
"Kami di Kementerian Kesehatan akan bekerja keras, sangat keras untuk memastikan bahwa program testing program tracing atau pelacakan dan program isolasi kita bisa lakukan dan kita eksekusi"
Pandemi Covid Menko Airlangga Proyeksi Dana Pemulihan Ekonomi Naik
"Pemerintah sudah melihat bahwa pemulihan ekonomi di 2021 memerlukan support yang sama dengan 2020,"
KPK Periksa Dirut Operasional PT Pertani dalam Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19
KPK juga memanggil Dirut PT Bumi Pangan Digdaya Achmad Gamaludin Moeksin alias Agam
Kejagung Kantongi 7 Calon Tersangka Korupsi Asabri
Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejagung juga telah memeriksa 18 saksi dalam kasus ini
Hasil Tes PCR Covid-19 Lama Begini Upaya Kementerian Kesehatan
"Kita lihat bahwa untuk memperluas laboratorium untuk pemeriksaan PCR ada syarat-syarat tertentu."
GeNose Upaya Murah Menyisir Virus Korona
"Kita akan dorong semua public area juga pakai ini. Karena ini sudah dirilis oleh Genose, oleh Kementerian Kesehatan. "
Jokowi Ingatkan Pentingnya Toleransi Di Indonesia
Toleransi membantu merawat Indonesia kepada peradaban yang lebih maju harmonis dan modern
KNKT Lanjutkan Pencarian CVR Sriwijaya Air
Data CVR akan melengkapi data flight data recorder (FDR) yang sudah ditemukan, dan diunduh timnya.
Gubernur Anies Perpanjang PSBB Jakarta Hingga 8 Februari
"Akan fokus menjangkau dan menekan terjadinya klaster keluarga karena klaster keluarga menyumbang 566 klaster,"
Vaksinasi Covid-19 Satgas Sudah Lebih 146 Ribu Nakes
"Karena itu saya sangat mendorong enam platform yang saat ini dikembangkan,”
Pengembangan Vaksin Merah Putih ini Alasan Menristek Dorong banyak Metode
"Karena itu saya sangat mendorong enam platform yang saat ini dikembangkan,”
Banjir Kalsel Mulai Surut
Kapal ADRI 50 juga mengangkut personel TNI, bahan-bahan logistik, peralatan rumah sakit lapangan, serta alat berat guna membantu korban bencana alam di Kalimantan Selatan maupun Sulawesi Barat.
Kemendag Klaim Stok Daging Sapi Aman
PT Suri Nusantara Jaya di Bekasi, Jawa Barat memiliki cadangan daging sapi dan kerbau hingga 17 ribu ton
Perpanjangan PPKM Epidemiolog Tegas dan Serius
"Pembatasan sosialnya kurang ketat. Harus dilakukan pembatasan sosial yang serius bukan bohong-bohongan begitu."
PPKM Satgas Covid-19 Minta Pemda Aktif Intervensi
"Hasil monitoring dan evaluasi ini pun mencerminkan perlunya penambahan strategi penanganan pandemi dengan memanfaatkan kekuatan negara, yaitu budaya gotong royong."
Pemerintah Siapkan Aturan Vaksinasi Covid-19 Mandiri
"Sedang dipersiapkan regulasinya, karena itu akan mengatur pembelian oleh sektor-sektor industri tertentu,"
Angka Kasus Covid Masih Tinggi Pemerintah Perpanjang PPKM Hingga 8 Februari
"Dari data-data yang ada, bahwa di 72 Kabupaten/Kota itu masih ada beberapa, mulai penurunan tapi kurvanya masih belum turun ke bawah,"
Pandemi Covid-19 Menkes Targetkan Lansia dan Pekerja Layanan Publik Divaksin Mulai Maret
"Kemudian public workers Maret-April 17 juta, di akhir public workers masuk ke lansia itu sekitar 25 juta,"
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Pesan untuk Kapolri Baru terkait Catatan Pelanggaran HAM
Sudah Negatif Covid, Perlu Swab Ulang?
Kabar Baru Jam 8
Strategi Pengusaha Hotel dan Resto Merespons PPKM