HKTI Minta Pemerintah Lunasi Utang Pupuk

KBR, Jakarta- Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) meminta pemerintah untuk melunasi utang sebesar Rp10 triliun pada pabrik pupuk di Indonesia. Pelunasan ini dilakukan sebelum menaikan harga pupuk.

NASIONAL

Rabu, 21 Mei 2014 09:13 WIB

Author

Eli Kamilah

HKTI Minta Pemerintah Lunasi Utang Pupuk

HKTI, pupuk

KBR, Jakarta - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) meminta pemerintah untuk melunasi utang sebesar Rp10 triliun pada pabrik pupuk di Indonesia. Pelunasan ini dilakukan sebelum menaikan harga pupuk.

Wakil Ketua Umum HKTI, Rachmat Pambudi mengatakan hal tersebut untuk mencegah kerugian pabrik yang semakin besar, jika harga naik. Pabrik, kata Rachmat akan semakin tercekik dengan kondisi keuangan tersebut.

"Pada pabrik pupuk ini sudah sangat besar, di atas 10 triliun. Jadi lunasi utang dulu sebelum di naikan. Kami ingin pupuk ada terus, tetapi kami juga ingin pabrik pupuk mendapatkan haknya, saya dengar pemerintah berutang pada pabrik pupuk. (Pabrik mana saja?) semua, karena kan sekarang holding," kata Rachmat di Sarapan Pagi KBR, Rabu (21/5)

Sebelumnya, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia meminta pemerintah menjatuhkan sanksi tegas bagi penyelewengan penjualan pupuk. Ini menyusul rencana pemerintah menaikan harga pupuk subsidi untuk menjamin ketersediaan.

Sanksi tegas dinilai akan menjamin pupuk itu tersedia bagi petani. Pemerintah mengusulkan pada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menaikan harga pupuk bersubsidi. Saat ini harga pupuk berkisar 180 hingga 240 ribu perkwintalnya.

Editor: Pebriansyah Ariefana

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Rawan Kriminalisasi Kelompok Rentan, Aktivis Minta RKUHP Ditolak