Bagikan:

HKTI: Pihak Penyeleweng Pupuk Bersubsidi Harus Dihukum

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia meminta pemerintah menjatuhkan sanksi tegas terhadap pihak yang menyelewengkan perniagaan pupuk bersubsidi.

NASIONAL

Selasa, 20 Mei 2014 14:20 WIB

HKTI: Pihak Penyeleweng Pupuk Bersubsidi Harus Dihukum

pupuk, subsidi, petani

KBR, Jakarta- Himpunan Kerukunan Tani Indonesia meminta pemerintah menjatuhkan sanksi tegas terhadap pihak yang menyelewengkan perniagaan pupuk bersubsidi. Ini disampaikan menyusul rencana pemerintah menaikan harga pupuk subsidi untuk menjamin ketersediaan.

Wakil Ketua HKTI Rahmat Pambudi mengatakan penerapan sanksi tegas akan menjamin pupuk selalu tersedia bagi petani.

"Kelangkaan ini ada tingkatannya, di tingkat petani? Siapa yang bertanggungjawab. Apakah kelompok tani? Kemudian di tingkat kecamatan siapa yang bertanggungjawab? Penyalur? Di tingkat kabupaten, siapa bertanggungjawab? Apa kepala dinas atau distributor kabupaten? Siapa yang harus bertanggungjawab itu harus diberi sanksi. Siapa yang nasional bertanggungjawab? Regional ada pabrik pupuk, ya pabrik pupuk itu diberi sanksi. Kalau administratif sanksi administratif, kalau penggelapan, sanksi pidana," kata Wakil Ketua HKTI Rahmat Pambudi ketika dihubungi KBR, Selasa (20/05).

Sebelumnya, pemerintah mengusulkan pada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menaikan harga pupuk bersubsidi. Pasalnya, dana subsidi yang ada hanya cukup untuk memproduksi 7,7 juta ton pupuk. Padahal, kebutuhan nasional mencapai 9,5 juta ton.


Editor: Dimas Rizky

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Bokek Bikin Stres?

Kabar Baru Jam 12

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8