KBR, Jakarta - Komisi Yudisial memberhentikan sementara seleksi hakim agung, meski sudah masuk tahap akhir. Wakil Ketua Komisi Yudisial, Imam Anshori mengatakan pemberhentian seleksi dilakukan akibat pemotongan anggaran KY pada APBN 2014 hingga 22 persen. Proses seleksi hakim membutuhkan dana Rp 4 miliar lebih.
Menurut Imam Anshori, akibat pemotongan tersebut, anggaran KY hingga Desember hanya cukup untuk menutupi biaya operasional seperti pembayaran gaji pegawai saja.
"Itu kan sudah berjalan, tapi kalau dilanjutkan tidak cukup biayanya. Karena kita harus melakukan klarifikasi dan meninvestigasi kepada calon hakim agung, kemudian kita juga mengundang para pakar untuk menguji. Kemudian untuk perhelatannya itu cukup banyak, misalnya pasang iklannya dan lain-lain. Itu tidak akan jalan, karena itu kita hentuikan semua," kata Imam saat dihubungi KBR.
Wakil Ketua Komisi Yudisial Imam Anshori menambahkan, Komisi bakal meminta penjelasan pemerintah perihal pemotongan tersebut.
Pemerintah sebelumnya mengalokasikan anggaran untuk KY sebesar Rp 80 miliar lebih. Namun rencana pemotongan anggaran hingga mencapai 22 persen menyebabkan anggaran KY pada tahun ini tersisa Rp 60 miliar.
Pemotongan anggaran dilakukan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014. Inpres tersebut memangkas anggaran 86 kementerian/lembaga sebesar Rp100 triliun.(Baca: Kemenkeu Minta Kementerian-Lembaga Hemat Anggaran)
Editor: Sutami
Anggaran Disunat, Seleksi Hakim Agung Distop
Komisi Yudisial memberhentikan sementara seleksi hakim agung, meski sudah masuk tahap akhir.
Selasa, 27 Mei 2014 12:23 WIB
Hakim Agung, KY, Pemotongan Anggaran, Seleksi Hakim
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Wawancara Wapres Maruf Amin dari Suntik Vaksin sampai Target Sejuta Perhari
"Gedung-gedung yang punya pemerintah itu digunakan untuk melakukan vaksinasi. Sudah seperti itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah." Vaksin Gotong Royong Kadin Partisipasi Perusahaan Meningkat
"Kalau kita lihat, antusiasme sangat tinggi itu kenapa, karena kita biaya untuk melakukan tes aja itu bayangkan berapa besar yang harus keluar,"Vaksinasi Covid-19 Jokowi Ingatkan Negara-negara Tentang Kesetaraan Akses
"Indonesia termasuk salah satu negara yang beruntung. Kita ini beruntung. Dari awal pandemi kita sudah bergerak mengamankan akses dan komitmen pasokan vaksin untuk negara kita Indonesia,” Vaksin Gotong Royong Erick Upayakan 35 Juta Dosis Tersedia Bulan Depan
"Jangan disalah artikan, vaksin gotong royong adalah gratis juga. Tetapi kita memberi kesempatan kepada pihak swasta yang ingin mengadakan dan membagikan secara gratis kepada para pekerjanya"ELSAM Dorong Revisi UU ITE Menyeluruh
"Terhadap mereka yang mengalami kriminalisasi, artinya ekspresinya sebenarnya ekspresinya secara sah dan dilindungi undang-undang, tapi kemudian dilakukan pemidanaan"Jokowi Tak Ada Kompromi Bagi Pembakar Hutan
"Terapkan sanksi tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana,"BNPB Kirimkan Logistik Lewat Udara Bagi Pengungsi Banjir Karawang dan Bekasi
"BNPB akan mengoordinasikan, terutama untuk memberikan bantuan, kepada masyarakat terdampak. Prioritasnya adalah logistik yang siap saji"Vaksinasi Covid-19 Survei IPI Lebih 40 Persen Responden Enggan
"Jadi kalau ditotal kurang lebih 13 persen warga yang bersedia untuk membayar mendapatkan vaksin,"Vaksinasi Covid-19 Jokowi Sosialisasi Kurang
"Jadi memang berkaitan dengan sosialisasi. Ternyata dari yang kita lakukan ke pedagang pasar dari 10 pedagang yang kita tanya, yang mau divaksin hanya 3, yang 7 tidak mau,"Vaksin Nusantara Didukung Pemerintah Diragukan Epidemiolog
"Kelebihannya 90 persen pengelolanya dari kita, hanya memang antigen rekombinan masih bekerjasama dengan Amerika.Vaksinasi Covid-19 untuk Pedagang Pasar Antara Antusias dan Takut
"Saya ingin bebas dari ketakutan yang selama ini menyelimuti saya."Pandemi Terima 60 Ribu Dosis Pemrov Jakarta Siap Vaksinasi Covid untuk Lansia
"Sudah ada sekitar 3,5 juta lansia dan pelayan publik yang harus kita berikan vaksinasi, tetapi tentunya tahapannya kita sesuaikan dengan distribusi vaksin yang kami terima."KPCPEN Pastikan Vaksin Mandiri Tak Tumpang Tindih
"Tumpang tindih sih nggak akan terjadi ya, kan datanya ada. Kita mencatat semua yang ikut vaksinasi sudah terdata.Tunggu Pedoman Kadin 5700 Perusahaan Siap Gelar Vaksinasi Mandiri
"Sekarang kita menunggu aturan pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini dari Kemenkes,"Pandemi Kemenkes Masih Susun Regulasi Vaksin Mandiri
"Sesuai dengan masukan KPK bahwa importirnya sebaiknya satu saja, jadi tidak ada dua importir. Jadi kemungkinan besar Bio Farma yang akan melakukan importasi." Kebijakan Kemenaker Terkait Upah Ini Kata Pengusaha
"dalam aturan ini industri-industri yang disasar memang yang terdampak Covid-19"Satgas Minta Pemda Tetapkan Standar Pembuangan Sampah Medis
Satgas sendiri sejauh ini telah memberikan lima insinerator kepada 5 provinsi di Indonesia dan membantu pengelolaan limbah di beberapa rumah sakit besar di DKI JakartaJokowi Bendungan Tapin Kendalikan Banjir dan Perkuat Ketahanan Pangan
"Memiliki kapasitas 56,7 juta meter kubik air yang perannya sangat penting dalam pengendalian banjir karena area genangannya mencapai 425 hektare, juga perkuat ketahanan pangan"Pandemi Kemenkes Mulai Siapkan Vaksinasi Covid-19 Tahap Tiga
"Untuk 63,9 juta untuk masyarakat rentan,"KPU Tak Ambil Sikap di Rencana Revisi Undang-Undang Pemilu
"Pertama-tama saya tegaskan dulu bahwa KPU tidak ingin bicara diskusi bahwa apakah kemudian undang-undang harus direvisi atau tidak dan sebagainya"
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Kabar Baru Jam 8
Tetap Aman dan Sehat Beraktivitas Saat Pandemi
Catatan Vaksin Mandiri
Wapres Bicara Vaksinasi untuk Lansia
