KBR68H, Bandung - 16 saksi kasus penyerbuan penjara Cebongan, Yogyakarta tetap bisa dimintai keterangan tanpa harus datang ke pengadilan. Sebelumnya mereka masih mengalami trauma dan takut untuk memberi ketarangan dalam persidangan. Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengatakan, keterangan saksi bisa didapat dengan bantuan teknologi dan hukum di Indonesia membolehkan kesaksian seperti itu.
"Untuk berjalannya persidangan yang fair dan adil itu saksi-saksinya bisa didengarkan keterangannya tanpa hadir tanpa hadir dipersidangan karena ada faktor psikologis, ya alternatif itu pun harus dibuka. (Caranya pak ?) Itu cek list mas, kalau masalah pake apanya tuh itu persoalan lain lah. Apakah CCTV, apakah persoalan-persoalan menghadirkan kesaksiannya itu," ujarnya usai seminar anti korupsi dalam penyelenggaraan pemilu, di jalan Ambon, Bandung.
Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyebutkan, meski para saksi terkendala untuk hadir di persidangan namun persidangan diminta tetap terbuka dan adil.
Sebelumnya anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Teguh Soedarsono di Jakarta mengatakan 16 saksi penyerbuan penjara Cebongan, Sleman, Yogyakarta, masih mengalami trauma dan takut untuk memberi ketarangan dalam persidangan. Beberapa waktu lalu belasan anggota Kopassus Group II Kartosuro menyerang penjara Klas II B Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Mereka membantai empat tahanan, tersangka penganiaya bekas anggota Kopassus di Cafe Hugos.
Editor: Doddy Rosadi
Saksi Penyerbuan Penjara Cebongan Tidak Harus Datang ke Pengadilan
KBR68H, Bandung - 16 saksi kasus penyerbuan penjara Cebongan, Yogyakarta tetap bisa dimintai keterangan tanpa harus datang ke pengadilan.
Senin, 27 Mei 2013 20:13 WIB
cebongan, saksi, pengadilan, denny indrayana
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Kemenkes Vaksinasi Booster untuk Lansia Ditentukan Awal Tahun Depan
"Di Januari ini kita matangkan kebijakannya mengingat lansia baru masih 51 persen yang mendaptkan dosis satu, sementara dosis kedua itu baru 30 persen"Jokowi Heran Masih ada Kapolda Kapolres yang Sowan ke Ormas Pembuat Keributan
"Saya tanya kepada kapolres kenapa bapak melakukan ini. Supaya kotanya kondusif. Tapi apakah cara itu betul. Hati-hati, jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum"Kemendagri Minta Penerapan Prokes saat Nataru Dimitigasi Cermat
"Perlu kita lakukan upaya-upaya atau sosialisasi dengan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat memilki kesadaran di dalam mematuhi disiplin protokol kesehatan,"BI Transaksi Digital Naik Selama Pandemi Covid-19
"Hal itu dibuktikan oleh kenaikan signifikan pada transaksi e-commerce, e-banking, dan uang elektronik sejak pandemi covid-19,"FOMO Sapiens Kurikulum Cinta Produk dalam Negeri dan PNS Bakal Diganti Robot
Kurikulum cinta produk dalam negeri dan PNS diganti robot?Wapres Literasi Dukung Capaian Ekonomi dan Keuangan Syariah
"Naik menjadi 20,1 persen, dari sebelumnya 16,3 persen. Kenaikan ini perlu kita syukuri, tapi tentunya masih jauh, masih perlu didorong, karena baru 20,1 persen," Omicron Masuk Singapura Presiden Perintahkan Polda TNI Segara Bersiaga
"Kita boleh bersyukur, berbangga, tetapi tetap harus waspada. Hati-hati yang namanya sekarang ini ancaman gelombang ke-4 varian omicron, hati-hati. Tadi pagi saya dapat kabar sudah sampai ke SingapuraPolemik Ucapan Pimpinan KPK soal Kepala Desa yang Korupsi Tak Perlu Ditahan
Pelaku cukup mengembalikan uang hasil korupsi, lalu diberhentikan.Hari Disabilitas Internasional PPDI Banyak Hak Dilanggar
"Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah kan sudah ada, hanya saja di tataran implementasi itu belum terasa"KPK Modus Suap Pengadaan BarangJasa Masih Mendominasi Kasus Korupsi
Sepanjang 2020 hingga Maret 2021 terdapat 36 kasus yang berkaitan dengan infrastruktur. Sementara, berdasarkan catatan Lili, untuk kasus penyuapan pada rentang tahun yang sama mencapai 761 kasus.Jadi Ladang Korupsi Bos BUMN Bakal Masukkan Pengelolaan Dana Pensiun dalam UU Keuangan
BUMN tidak dapat mengintervensi secara langsung untuk membersihkan terjadinya korupsi di setiap perusahaan dana pensiun BUMN, disebabkan adanya undang-undang yang mengikat. Akademisi Uncen Sarankan Pemerintah Lakukan Jeda Kemanusiaan di Papua
"Berhenti dari konflik senjata dan dengan segala janji-janji pembangunan fisik, tetapi di daerah-daerah konflik terus berlangsung dan banyak korban di sana,"Wamenkes 40 Persen Kelompok Masyarakat Rentan Terpapar Varian Omicron
"Risiko yang terkena tentu yang paling rentan terkena adalah yang terkendala vaksinasi kira-kira bahwa 40 persen, itu sama dengan jumlah mereka yang belum tervaksinasi"DPR Desak Erick Thohir Turunkan Harga Tes PCR Hingga Rp200 ribu
"Oleh karena itu, saya mendorong agar harga PCR laboratorium dan rumah sakit yang dikelola oleh BUMN bisa di bawah Rp200 ribu. Karena memang sudah untung."Cerita Anak dengan HIVAIDS di Solo
Di salah satu meja di teras shelter, terdapat tumpukan bungkusan hadiah yang akan diberikan untuk mereka.Konflik Papua Panglima Tekankan Komunikasi Sosial
"Tugasnya yang tadi pembelaan teritorial dan komunikasi sosial. Jadi komunikasi sosial itu konsep yang sudah sejak awal," Presidensi G20 Indonesia Akan Fokus pada Tiga Hal
Indonesia mengusung tema "Recover Together, Recover Stronger".Kemenkeu Minta MPR Memaklumi Pemotongan Anggaran untuk Penanganan COVID-19
Kebutuhan biaya rawat pasien COVID-19 melonjak sangat tinggi dari Rp63 triliun menjadi Rp96 triliun.Pemerintah Pasang Target 33 Persen Pertumbuhan Investasi Nasional di 2022
"Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,4-6 persen, pada 2022 realisasi investasi harus tumbuh 22-33 persen."Investor Sudah Siap Pemerintah Optimistis Segera Bangun Industri Baterai
"Kami mengharapkan pengusaha di daerah harus menyiapkan diri untuk berkolaborasi dengan perusahaan asing yang ada untuk membangun industri hilirisasi pertambangan"
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 12
Kabar Baru Jam 11
Kabar Baru Jam 10
Kabar Baru Jam 8
Kabar Baru Jam 7
