Sidang Perdana Haris-Fatia, Koalisi Masyarakat Sipil Gelar Aksi Solidaritas

"Beberapa orang membawa spanduk dan poster merah bertuliskan, "Kita Berhak Kritis!"."

KBR, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi solidaritas mendukung Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dua aktivis hak asasi manusia (HAM) itu menjalani sidang perdana dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Berdasarkan pantauan KBR, aksi solidaritas tersebut dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Beberapa orang membawa spanduk dan poster merah bertuliskan, "Kita Berhak Kritis!".

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari yang ikut dalam aksi mengatakan, Luhut tidak sepatutnya membalas kritik dengan menyeret warga negara ke jalur hukum.

"Kalaulah penyelenggara negara merasa tidak nyaman, tidak merasa tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, maka berlaku ketentuan Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Di dalam undang-undang itu kalau ternyata ada kritik dari publik yang dianggap tidak benar, maka pemyelenggara negara punya hak untuk menyampaikan versinya yang benar," kaat Feri di luar gedung PN Jaktim, Senin (3/4/2023).

"Pertanyaan besarnya adalah kenapa ketentuan undang-undang ini tidak digunakan oleh Pak Luhut," tukas Feri.

Baca juga:

• Jika Kasus Haris Azhar-Fatia Kritik Luhut Berlanjut, YLBHI: Preseden Buruk bagi Demokrasi
• Haris dan Fatia Batal Hadir untuk Mediasi, Luhut: Ketemu di Pengadilan

Kasus ini bermula saat Haris Azhar mengunggah videonya bersama Fatia dengan judul “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya Jendaral BIN Juga Ada ” dalam YouTube pribadinya, 20 Agustus 2021.

Dalam video itu disebutkan ada permainan penguasaan tambang yang sebelumnya diungkap dalam laporan bertajuk “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya”.

Luhut yang tidak terima melaporkan kedua aktivis itu ke Polda Metro Jaya pada 22 September 2021.

Haris-Fatia dituduh melakukan pencemaran nama baik dan diduga melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE.

Editor: Wahyu S.

• Luhut Binsar Panjaitan
• Haris Azhar
• Fatia Maulidiyanti
• UU ITE
• pencemaran nama baik
• tolak tambang